Lombok Post
Metropolis

Proyek Bawang Bima Rugikan Negara Rp 2,3 Miliar

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah 2016 masih berkutat pada tahap penyelidikan. Belum ada progres menggembirakan. Polda NTB masih menunggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Bima.

Di sisi lain, polda sudah meminta keterangan beberapa pihak. Sekitar 26 petani di 13 kecamatan Kabupaten Bima telah dipanggil. Mereka diklarifikasi mengenai bibit bawang merah yang diterimanya.

Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Bima) juga telah diklarifikasi. Yakni PPK, Bendahara, Kepala Seksi (Kasi), juga tim pemeriksa dan penerima barang. Tak hanya mereka, penyelidik telah meminta pula keterangan rekanan yang memenang proyek dari APBN tersebut.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan, penanganan masih terus berjalan. Penyelidik masih menunggu penyerahan LHP temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. ’’Penyelidikan masih jalan. Kita sedang menunggu LHP,’’ katanya, kemarin (9/9).

Sedangkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat mengakui jika temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah keluar. Berdasarkan informasinya yang diterimanya, angka kerugian negara ditaksi mencapai Rp 2,3 miliar. ’’Untuk angka pastinya tanya ke Inspektorat Bima. Kami juga sedang menunggu LHP,’’ jelasnya.

Angka kerugian negara itu didapat dari audit pada pengadaan bawang tahap pertama dan kedua. Berdasarkan penelusuran di LPSE, khusus 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp 26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB dengan harga penawaran Rp 24.345.916.000. Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp Rp 16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI dengan harga penawaran Rp 16.112.775.000.

Sementara, Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab mengaku tidak mengetahui soal kerugian negara itu. Dia akan mengecek ke anak buahnya terlebih dahulu perihal temuan Itjen Kementerian Pertanian itu. ’’Saya belum tahu. Saya cek ke anggota dulu,’’ kelitnya.

Ditanya mengenai angka kerugian mencapai Rp 2,3 miliar, Wahab kembali menjawab tidak tahu. Termasuk mengenai penagihan kepada pihak yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara. ’’Nanti ya, saya tanya dulu ya,’’ cetusnya. (jlo/r8)

Berita Lainnya

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post

Gubernur Harus Turun Tangan Evaluasi Pengelolaan TPA Kebon Kongok

Redaksi Lombok Post

Guru Honorer Digaji Rp 2,5 Juta, Dana Disiapkan Pemerintah Pusat

Redaksi Lombok Post

Dicari 197.111 CPNS, Kuota untuk NTB Diumumkan Akhir Oktober

Redaksi Lombok Post

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

Redaksi Lombok Post