Lombok Post
Metropolis

Proyek Bawang Bima Rugikan Negara Rp 2,3 Miliar

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah 2016 masih berkutat pada tahap penyelidikan. Belum ada progres menggembirakan. Polda NTB masih menunggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Bima.

Di sisi lain, polda sudah meminta keterangan beberapa pihak. Sekitar 26 petani di 13 kecamatan Kabupaten Bima telah dipanggil. Mereka diklarifikasi mengenai bibit bawang merah yang diterimanya.

Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Bima) juga telah diklarifikasi. Yakni PPK, Bendahara, Kepala Seksi (Kasi), juga tim pemeriksa dan penerima barang. Tak hanya mereka, penyelidik telah meminta pula keterangan rekanan yang memenang proyek dari APBN tersebut.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan, penanganan masih terus berjalan. Penyelidik masih menunggu penyerahan LHP temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. ’’Penyelidikan masih jalan. Kita sedang menunggu LHP,’’ katanya, kemarin (9/9).

Sedangkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat mengakui jika temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah keluar. Berdasarkan informasinya yang diterimanya, angka kerugian negara ditaksi mencapai Rp 2,3 miliar. ’’Untuk angka pastinya tanya ke Inspektorat Bima. Kami juga sedang menunggu LHP,’’ jelasnya.

Angka kerugian negara itu didapat dari audit pada pengadaan bawang tahap pertama dan kedua. Berdasarkan penelusuran di LPSE, khusus 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp 26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB dengan harga penawaran Rp 24.345.916.000. Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp Rp 16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI dengan harga penawaran Rp 16.112.775.000.

Sementara, Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab mengaku tidak mengetahui soal kerugian negara itu. Dia akan mengecek ke anak buahnya terlebih dahulu perihal temuan Itjen Kementerian Pertanian itu. ’’Saya belum tahu. Saya cek ke anggota dulu,’’ kelitnya.

Ditanya mengenai angka kerugian mencapai Rp 2,3 miliar, Wahab kembali menjawab tidak tahu. Termasuk mengenai penagihan kepada pihak yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara. ’’Nanti ya, saya tanya dulu ya,’’ cetusnya. (jlo/r8)

Berita Lainnya

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post