Lombok Post
Metropolis

Staf Khusus Gubernur Wajib Punya Keahlian

H Zainul Islam Plt Kepala BPKAD NTB

MATARAM-Gaji para staf khusus gubernur dan wakil gubernur NTB menyedot banyak anggaran. Meski demikian, pemprov merasa tidak terbebani meski harus menghabiskan dana hingga Rp 2,19 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam menjelaskan, gaji para staf khusus dan tim gubernur diambil dari dana belanja langsung Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Total dana yang dikelola Biro Humas dan Protokol mencapai Rp 25,6 miliar lebih.

”Rincian alokasinya kami kurang tahu. Pokoknya semua disiapkan di sana,” kata Zainul Islam, pada Lombok Post, kemarin (9/9).

Menurutnya, dana gaji staf khusus tidak terlalu membebani keuangan pemprov. Artinya, dengan gaji antara Rp 5 juta dan Rp 4 juta per bulan tidak masalah. Apalagi mereka berperan membantu gubernur dan wakil gubernur mengawal program pembangunan.

”Dari sisi kemampuan fiskal daerah masih mampu ditangani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy yang dikonfirmasi belum bisa ditemui. Dia tidak masuk beberapa hari karena dalam kondisi sakit. Namun sebelumnya, saat dimintai keterangan terkait keberadaan staf khusus, Najamudin enggan berkomentar. Dia menyerahkan kepada Biro Hukum Setda NTB.

Para staf khusus gubernur diangkat awal tahun 2019, tim-tim tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, staf khusus gubernur dan wakil gubernur terdiri dari 14 orang.

Kedua, 10 orang menjadi tim program prioritas. Lima orang tersebar di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, satu orang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, dua orang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan dua orang di Dinas Pariwisata NTB.

                Tidak hanya itu, gubernur dan wakil gubernur juga memiliki tim pengkaji, penganalisa isu-isu strategis. Tim ini terbagi menjadi tiga grup dengan 17 orang anggta tim, Dibagi menjadi bidang kesejahteraan, SDM, dan dinas sosial. Kemudian tim bidang pemerintahan, aparatur, politik, hukum dan pelayanan publik. Serta tim bidang ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani menjelaskan, gubernur boleh mengangkat staf ahli. Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab, seorang gubernur berhak mengangkat staf untuk membantu tugas-tugasnya dalam menjalankan program.

”Tidak jadi masalah. Sebab, sudah jelas dasar hukumnya,” katanya.

Secara eksplisit ruang bagi kepala daerah mengangkat staf ahli ada dalamPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di sana dijelaskan, tata organisasi tertdiri dari lima elemen, yakni kepala daerah, sekretaris daerah, dinas, badan penunjang dan staf pendukung. Staf pendukung tersebut bisa dimaknai sebagai staf khusus yang diangkat gubernur saat ini.

”Mereka sifatnya pendukung personal tanpa pengaruh struktural sama sekali,” ujarnya.

Kemudian diperkuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Regulasi itu mengatur kepala daerah diberikan hak untuk memuat peraturan kepala daerah. Sehingga gubernur membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tim Staf Khusus Gubernur NTB. Aturan itu menajdi dasar pengangkatan staf khusus.

”Jadi staf khusus sudah diatur dalam Peraturan Gubernur,” terangnya.

Dalam aturan itu, tidak dibatasi berapa jumlah staf khusus yang bisa diangkat. Hanya saja harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

”Secara teknis soal keuangan menjadi ranah BPKAD,” katanya.

Ruang staf khusus diberikan karena dalam menjalankan programnya, gubernur tidak cukup hanya dibantu orgranisasi perangkat daerah. Terlebih gubernur merupakan perwakilan pusat di daerah.

Hanya saja, seorang staf khusus juga harus punya keahlian sehingga kinerjanya terukur. Mereka membantu merumuskan visi misi gubernur dan mengawal pelaksanaannya oleh OPD.

Kinerja masing-masing staf khusus dilihat dari target masing-masing bidang yang ditugaskan. Misalnya tim yang mengawal program-program prioritas harus memastikan program NTB gemilang berjalan dengan baik. Kemudian tim penganalisa, mereka bertugas membantu gubernur menganalisa dan menyelesaikan permasalahan terkait beberapa isu yang dihadapi.

Namun demikian, kompetensi para staf khusus yang dimiliki gubernur dan wakil gubernur NTB masih menjadi tanda tanya. Baik dari sisi keilmuan dan pengalaman. ”Jangan-jangan hanya untuk menampung tim sukses saja,” kata politisi dari Fraksi PKB DRRD NTB Akhdiansyah terpisah.

Idealnya, para staf khusus itu harus punya kompetensi sesuai bidang masing-masing. Sehingga usulan dan rumusan yang mereka buat untuk membantu gubernur bisa dipertanggunjawabkan. (ili/JPG/r6)

Berita Lainnya

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post