Lombok Post
Headline Kriminal

BKBH Unram Lapor ke LPSK

DAMAI : Salah satu keluarga korban menandatangani surat damai atas kematian Zainal Abidin di RSUD R Soedjono Selong, akhir pekan lalu.

MATARAM-Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram) ikut menyorot kasus  meninggalnya Zainal Abidin. Mereka akan melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pusat.

Direktur BKBH Unram Joko Jumadi mengatakan, Surat laporan ke LPSK sudah dibuat. Paling tidak dua hingga tiga hari ke depan sudah ada tanggapannya. ”Sore ini (10/9), kita kirim suratnya,” kata Joko, kepada Lombok Post, kemarin (10/9).

Melapor ke LPSK dianggap menjadi langkah tepat bagi BKBH. Supaya saksi kunci yang melihat kejadian benar-benar dilindungi. Baik fisiknya maupun psikologisnya. ”Harus mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.

Sebelumnya, kesaksian Ihsan (keponakan Zainal Abidin) dan Satria Agung yang menjadi saksi kunci sempat diunggah ke media sosial. Kesaksiannya menjadi viral. ”Tetapi setelah viral, mereka tak bisa ditemui lagi. Mereka juga enggan untuk berbicara setelah pernyataannya itu diunggah,” kata dia.

Beredar kabar, Ihsan dan Satria hilang. Keberadaannya tidak diketahui sama sekali. ”Kita telepon juga tidak bisa nyambung,” bebernya.

Joko menduga, ada upaya pihak tertentu untuk menutupi kasus ini. Dugaannya menguat, ketika pihak kepolisian memberikan uang tali asih ke pihak keluarga. ”Apa coba dasarnya memberikan tali asih?,” tanya dia.

Joko juga menyoroti tim investigasi yang dibentuk Polda NTB untuk mencari fakta. Menurutnya, tim itu tidak independen. ”Tim itu mubazir,” protesnya.

Jika ingin membentuk tim investigasi paling tidak harus melibatkan lembaga lain. Misalnya saja Ombudsman. ”Lembaga lain juga harus terlibat. Mereka harus turun bersama,” sarannya.

Lembaga akan melihat, apakah terjadi kesalahan SOP atau tidak. Atau ada hal lain yang menyebabkan Zainal meninggal dunia. ”Nanti Ombudsman juga akan melihat. Apakah ada unsur pidana. Kalau ada, dapat diserahkan ke Reskrim. Untuk diproses hukum,” kata dia.

Jangan mengorbankan institusi hanya karena membela satu atau dua oknum. ”Saran saya lebih baik diusut secara terbuka. Kalau memang ada kesalahan ya udah selesai,” ungkapnya.

Kata Joko, untuk mengungkap kasus ini sebenarnya gampang. Di lokasi kejadian terekam CCTV. ”Sekarang tergantung pada polisi. melindungi oknum atau menjaga nama baik institusi,” kritiknya.

Dia meminta Polda NTB untuk terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. ”Terbuka saja. Kalau memang salah proses sesuai prosedur hukum,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan, tim telah berkomitmen  kasus Zainal akan diusut tuntas. Anggota yang terlibat akan diproses sesuai hukum. ”Pak Kapolda sendiri yang menyatakan akan ditindak tegas anggota polisi yang terlibat,” kata Purnama.

Dia menepis tudingan BKBH atas tidak independennya tim investigasi yang sudah dibentuk. Tidak ada yang ditutup-tutupi. ”Semua dilakukan secara transparan,” tepisnya. ”Masyarakat jangan kawatir,” kata dia.

Terkait salah satu lembaga melayangkan permohonan perlindungan saksi dan korban itu sah-sah saja. ”Itu hak mereka,” ujarnya.

Tetapi, perlu diketahui, kata Purnama, apa kewenangan lembaga  BKBH dalam kasus ini. Apakah mereka memiliki surat kuasa untuk permohonan tersebut atau tidak. ”Dasarnya apa untuk meminta perlindungan,” tanya dia.

Sementara itu, mereka yang mengusulkan lembaga lain untuk masuk ke tim investigasi, sah-sah saja. Tidak ada persoalan. ”Namanya juga usulan,” kata Purnama.

Tetapi, untuk menerima usulan tersebut harus berdasarkan aturan. Belum tentu usulan itu dapat digunakan. “Kita juga memiliki dasar aturan. Misalnya Perkap dan Peraturan Pemerintah,” pungkasnya. (arl/r2)

Berita Lainnya

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

Kecanduan Mabok Bikin Goblok, Terdorong Nyolong demi Minuman Keras

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Syafrudin Perjuangkan 52 BTS Baru Dibangun di NTB

Redaksi Lombok Post

Gubernur Harus Turun Tangan Evaluasi Pengelolaan TPA Kebon Kongok

Redaksi Lombok Post

Pengamen Gomong Bacok Tukang Parkir

Redaksi Lombok Post