Lombok Post
Feature

BPJS Mencekik

Ratusan pasien mengantri untuk mendapatkan pelayanan di RSUD Kota Mataram, kemarin (10/9). Sebagian besar pasien rumah sakit kota Mataram adalah pengguna BPJS.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen dicibir peserta mandiri. Bukan maslahat, kenaikan dinilai hanya akan membuat beban hidup kian berat. Sudah banyak yang menolak taat. Dengan cara tidak akan membayar iuran bulanan sesuai tenggat. Sebagian lainnya sudah berencana turun kelas dan derajat. Saatnya, pemerintah mendengar rakyat.

——————————————————-

=========================================

WAHYU Nusantara Aji gusar. Kabar yang diterimanya membuatnya tak tenang. Sembari memegang kartu BPJS Kesehatan milik istrinya, warga Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur tersebut menanyakan keabsahan warta terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencana kenaikannya tak tanggung-tanggung. Hingga 100 persen.

“Kalau benar naik, kayaknya bakal susah sekali,” kata Wahyu.

Tatapannya mengarah pada kartu BPJS Kesehatan milik istrinya. Wahyu mengaku, iuran bulanan kartu BPJS untuk istrinya tersebut sudah nunggak selama setahun.

Wahyu adalah peserta BPJS Mandiri. Yang berarti dia sendiri yang harus membayar iuran tiap bulan. Dari kantongnya. Untuk kelas III, saat ini, iuran yang masih berlaku sebesar Rp 25.500 sebulan. Kelak, sesuai rencana pemerintah, mulai Januari 2020, BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri yang kelas III rencananya akan naik menjadi Rp 42 ribu. Naik 65 persen.

Sementara kelas II dan kelas I akan naik 100 persen. Kelas I akan menjadi Rp 160 ribu dari saat ini Rp 80 ribu. Sementara kelas II akan menjadi Rp 110 ribu dari saat ini Rp 51 ribu.

Wahyu lalu membuka aplikasi kalkulator di telepon genggam butut miliknya. Menghitung kembali berapa besaran tunggakan yang harus dibayarkan. Rp 25.500 per bulan dikali 12. Totalnya Rp 300 ribu. Ditambah lagi BPJS Kesehatan untuk putrinya yang masih berusia 1 tahun. Keduanya jadi Rp 600 ribu.

Wahyu mengaku, untuk orang seperti dirinya, tidak mudah menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Itu sebabnya, dia hanya mendaftarkan istri dan anaknya. Sedangkan dirinya sendiri tidak. Dia menolak untuk sakit.

“Saya buat kartu itu karena terpaksa. Istri saya melahirkan. Selanjutnya setelah lahir puteri saya sakit,” terangnya.

Dalam perjalanannya, Wahyu mengurus dirinya untuk bisa masuk PBI-JK. Maksudnya, agar keluarganya menjadi tanggungan pemerintah. Namun, syarat untuk mendapatkan kartu tersebut, ia harus melunasi tunggakan selama setahun terlebih dahulu.

“Nah, sekarang mau naik lagi, jadi tambah berat,” terangnya.

Semenjak mulai disiapkan pemerintah, rencana kenaikan iuran BPJS ini memang sudah membuat gusar. Terutama untuk peserta mandiri. Sementara masalah, hampir tak ada sama sekali untuk peserta yang iuran bulanannya ditanggung pemerintah atau peserta penerima bantuan iuran.

Dan tentu, tak cuma Wahyu seorang yang kini gusar. Senin (9/9) lalu, Sahban, satu dari sekian banyak peserta BPJS Kesehatan mandiri di Lombok Tengah, mencak-mencak di kantor BPJS Kesehatan di depan Terminal Renteng, Praya.

Hari masih pagi. Baru pukul 09.35 Wita. Sahban dari kantor pos. Tadinya, dia hendak menyetor iuran bulanan BPJS Kesehatan miliknya. Namun, dia terperanjat. Sebab, besaran tagihan berlipat-lipat.

Pria asal Dusun Kandong, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah tersebut memegang kartu BPJS Kesehatan kelas III. Per bulan, dia membayar iuran sebesar Rp 25.500.

“Tapi, saat saya mau bayar bulan ini (September), kok tiba-tiba menjadi Rp 106.000. Ada apa ini,” kata Sahban.

Pria kelahiran 31 Desember 1950 silam itu kemudian mengajukan protes. Hanya saja, dia diminta mengikuti nomor antrean. Hal yang membuat emosinya kian meluap-luap.

“Sekadar mau menanyakan perubahan iuran itu saja luar biasa menyulitkan. Keterlaluan BPJS ini,” tandas pria yang sehari-hari mengaku bekerja sebagai petani tersebut.

Masih di Lombok Tengah, Ika Yulia, peserta BPJS mandiri asal Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, juga terang-terangan menolak jika iuran BPJS benar-benar dinaikkan pemerintah.

Dia bahkan sudah siap ambil ancang-ancang. Ekstrem pula langkahnya. Yakni keluar sama sekali dari kepesertaan BPJS Kesehatan. “Kalau seperti ini, saya pun takut sakit,” sindirnya.

Untuk iuran sekarang saja yang kelas III sebesar Rp 25.500 sebulan, Ika mengaku sudah menunggak satu tahun. Jika naik, maka tidak bisa dibayangkan berapa biaya yang hendak dikeluarkan. Sebab, Ika tidak sendiri. Dia bersama kedua orang tuanya memegang kartu yang sama. Jadi, sebulan keluarganya harus membayar Rp 76.500 untuk iuran BPJS tersebut.

Dituturkan Ika, selama memegang kartu BPJS Kesehatan tersebut, baru satu kali digunakan oleh nya. “Tahun lalu, kami pernah bayar sampai Rp 1,2 juta,” akunya tanpa merinci detil.

Turun Kelas

Di Lombok Barat, meski BPJS untuk peserta mandiri masih akan naik lima bulan lagi, tapi para peserta BPJS sudah merespon dengan cepat.

“Saya ngurus agar bisa turun kelas. Dari kelas II ke kelas III,” ujar Hambali, warga Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar Senin (9/9). Lombok Post mendapatinya sedang berada di Kantor BPJS Kesehatan di Gerung.

Hambali mengaku, informasi kenaikan iuran hingga dua kali lipat membuatnya cemas. Saat ini saja, dengan iuran normal kelas II, ia cukup kelimpungan. Biaya iuran Rp 51 ribu per bulan dikatakannya cukup sulit ia penuhi. Sebab, dia tidak hanya membayar untuk dirinya sendiri. Tetapi juga untuk istrinya.

Kini, Hambali harus menambah pengeluaran Rp 51 ribu lagi per bulannya. Sebab, akan mendaftarkan anaknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Otomatis, biaya yang harus ia keluarkan per bulan mencapai Rp 150 ribu.

“Makanya saya nggak sanggup kalau tetap di kelas II,” katanya. Apalagi kalau iurannya naik dua kali lipat. Untuk tiga orang, Hambali harus membayar Rp 330 ribu tiap bulan. Maka, tekadnya turun kelas sudah bulat.

Hambali sendiri, kini sedang dalam posisi terjepit. Sebab, iuran kartu BPJS keluarganya sudah nungga dua tahun. Ia harus membayar sekitar Rp 1,2 juta untuk melunasi tunggakan tersebut. Baru kepesertaannya bisa aktif kembali.

Dia mengaku, dulu ia sempat menjadi peserta aktif di tahun 2016 saat istrinya pertama kali melahirkan. Namun, setelah beberapa bulan, pria yang menjadi pekerja harian lepas ini kelimpungan untuk membayar iuran. Sehingga tunggakan tak bisa dihindarkan.

“Sekarang mau buatkan anak saya BPJS Kesehatan. Tapi syaratnya harus lunas dulu,” ucapnya.

Berbeda dengan Hambali, Fatmawati, warga lainnya lebih beruntung. Ia menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sudah dapat tanggungan iuran dari perusahaan tempat suaminya bekerja. Karena itu, mengenai kenaikan iuran, Fatmawati tidak terlalu risau.

“Saya hanya berharap jika tarif naik, pelayanan di rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan bisa lebih baik,” ucapnya.

Karena selama ini ia merasa, ada anggapan jika peserta BPJS Kesehatan adalah pasien gratis. Sehingga mendapat perlakukan diskriminasi antara pasien umum dan BPJS kesehatan.

Senada dengan itu, Sofian, warga Gerung yang ditemui Lombok Post di RSUD Tripat juga mengungkapkan hal serupa. Ia menilai rumah sakit kadang kurang memberikan pelayanan maksimal kepada pasien BPJS Kesehatan.

“Keponakan saya sekarang dirawat di RSUD Tripat. Sempat dirujuk ke RSUP NTB tapi di sana dipulangkan hanya beberapa hari,” ujarnya.

Akhirnya, karena kondisi keponakannya masih belum sembuh, ia pun akhirnya kembali dibawa ke RSUD Tripat hingga dirawat Senin (9/9) lalu. Selama mendapat pelayanan di RSUP NTB, Hambali merasa ada perbedaan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien kalangan umum dan BPJS Kesehatan.

Tak Pernah Memuaskan

Soal pelayanan BPJS Kesehatan yang tak memuaskan ini juga dirasakan warga Kota Mataram. Lombok Post melihat dari dekat bagaimana layanan tersebut di salah satu puskesmas di Kota Mataram.

“Kita mau datang pagian juga antre,” keluh Witri Payani, salah seorang peserta BPJS mandiri di Puskesmas Karang Taliwang, Senin (9/9).

Antrean peserta BPJS di Puskesmas Karang Taliwang waktu itu cukup panjang. Warga yang akan berobat atau meminta rujukan membeludak. Sekitar pukul 10. 00 Wita antrean sudah ratusan. Warga yang akan berobat datang silih berganti. Anehnya, pihak puskesmas juga menyarankan agar pasien peserta BPJS ke rumah sakit yang tidak ada pelayanan BPJS.

“Percuma kita pakai BPJS kalau seperti ini. Nambah biaya,” kesal Witri lagi.

Warga asal Pagesangan ini tidak hanya berobat kali ini saja. Namun sudah beberapa hari terakhir. Ia datang mengecek penyakit di payudaranya. Ia  kadang kesal dengan saran pihak puskemas meminta dirinya melakukan perawatan  di sejumlah rumah sakit swasta yang tidak tertera pada layanan BPJS yang dimilikinya. Artinya, ia diminta melakukan perawatan di rumah sakit swasta dengan cara membayar.

Dia mengaku, mendaftar jadi peserta BPJS agar bisa meringankan dalam segi pembiayaan. Namun alih-alih begitu, meski sudah membayar iuran tiap bulan, pelayanan yang didapatkan tidak seperti yang dibayangkan. Jangankan mendapatkan perawatan, untuk meminta rujukan pun harus melakukan antrean panjang.

“Ini saja nomor antrean saya 141,” kata Witri sembari menunjukkan nomor antreannya.

Ia tidak bisa membayangkan jika antrean ini kepada warga yang memang butuh penanganan cepat. Bisa-bisa masalah yang didapat. Bukan maslahat.

Dan soal rencana kenaikan iuran BPJS, perempuan berambut lurus ini menolaknya mentah-mentah. Ia pun mempertanyakan atas dasar apa kenaikan itu diberlakukan pemerintah. Padahal, harusnya pemerintah kata dia mempermudah masyarakat. Bukan malah sebaliknya.

Selamat, warga asal Monjok, yang juga ditemui di Puskesmas Taliwang, juga mengemukakan hal serupa. Andai pun pemerintah bergeming, tidak mau mendengar penolakan dari rakyat, Selamat pun sudah siap ambil ancang-ancang. Dia yang kini peserta mandiri kelas II, sudah siap turun kelas.

“Saya akan turun jari kelas III,” katanya.

Selamat sendiri datang bersama isteri dan anaknya ke Puskesmas Karang Taliwang untuk meminta rujukan. Istrinya memang baru melahirkan dua bulan lalu. Dan untuk rujukan tersebut, dia harus menunggu cukup lama. Tapi, dia mengaku tak punya pilihan lain. Sehingga dijalaninya saja masa antrean yang lama tersebut.

Layanan yang lama juga disaksikan sendiri oleh Lombok Post untuk layanan BPJS Kesehatan yang hendak terapi di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Mataram. Kewajiban pasien mengakses layanan rumah sakit secara berjenjang membuat pasien di rumah sakit kelas C ini memang belakangan membeludak. Tidak seperti sebelumnya, di mana pasien dapat langsung mendaftar ke rumah sakit kelas B seperti RSUD Kota Mataram.

Peserta BPJS yang hendak terapi di sana harus antre berjam-jam. Banyak yang sudah antre mendaftar semenjak Subuh. Demi dapat layanan yang lebih cepat. Sebab, pasien yang baru daftar pukul 09.00 Wita, baru akan mendapat giliran layanan terapi saat hari sudah Ashar. Karena itu, banyak pasien yang memegang kartu BPJS mandiri pun memilih menjadi pasien umum saja. Sebab, antrean pasien umum biasanya lebih sedikit. Sehingga layanan lebih cepat. Apalagi, pasien yang menjalani terapi, banyak yang sudah sepuh dan uzur. Menjadikan mereka menunggu sepanjang hari penuh sungguh melelahkan.

Di Lombok Utara, Lombok Post mendatangi RSUD Tanjung. Ibrahim, salah seorang peserta BPJS mandiri tengah menunggu jadwal untuk pemeriksaan bersama istrinya.

“Istri saya dapat rawat inap Senin kemarin. Sekarang mau pemeriksaan lanjutan” ungkapnya.

Sebagai peserta BPJS mandiri, kendala utama yang ia alami adalah soal antrean. Itu  tidak hanya ia alami  di RSUD Lombok Utara saja. Kemarin, ia harus mengantri hingga satu jam untuk mendapat giliran. Ibrahim datang pukul 11.00 Wita dan baru dapat giliran pada pukul 12.08 Wita.

“Waktu saya di RSUP NTB juga sama. Saya ngantre malah sampai 1,5 jam,” akunya.

Untuk mendapat layanan di rumah sakit, Ibrahim mengaku harus meminta rujukan ke klinik tempat dia terdaftar.

Ibrahim bekerja sebagai salah seorang staf di salah satu dinas di Lombok Utara. Namun, dia bukan PNS. Sehingga, untuk BPJS dia harus tanggung sendiri. Saat ini, anggota keluarganya terdiri dari tiga orang. Karena itu, Ibrahim tak terima jika iuran BPJS naik 100 persen. Dia saat ini berada di kelas II. Membayar Rp 153 ribu sebulan. Kelak, di Januari, dia harus membayar Rp 330 ribu sebulan.

Soal layanan, dia pun mengeluhkan prosedur. Terutama ketika meminta rujukan pada dokter yang tidak bisa diproses cepat. Sementara sedang terjadi kondisi gawat darurat. Karena itu, dia pun ingin sistem ini diubah. Sehingga kalau genting, hal seperti ini tidak perlu lagi.

Di sisi lain, kekurangan BPJS Kesehatan mandiri kelas II adalah sering susah mendapatkan kamar. Namun, hal ini tidak ia alami ketika di RSUD Lombok Utara. Itu pernah ia alami ketika di rumah sakit swasta di Kota Mataram. Kamar untuk kelas dua memang kurang.

Mengingat situasi yang cukup genting, mau tidak mau ia harus menaikkan kelas kamar. Ibrahim pun harus rela merogoh kocek untuk membayar kamar tersebut.

Namun, dibandingkan dengan jalur umum, ia merasa jalur umum lebih enak. Sebab, tidak perlu direpotkan dengan rujukan ke berbagai pihak. Sementara BPJS Kesehatan harus meminta rujukan ke puskesmas hingga dokter sebelum adanya rujukan.

Sementara warga Lombok Utara lainnya, Muhammad Khalid, tegas menolak kenaikan iuran tersebut. Dia memastikan, para peserta BPJS mandiri yang merupakan korban gempa di Lombok Utara, hidupnya akan kian sulit dengan kenaikan tersebut. Tak ubahnya, merek akan mendapat musibah baru lagi.

“Gak setuju, itu benar-benar menyiksa kami,” tegasnya.

Pria yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari berjualan di toko kecil rumahnya di Kecamatan Kayangan ini mengaku tak banyak keuntungan dari usahanya itu. Bisa membayar iuran yang sekarang saja dia sudah syukur.

Apalagi pascagempa lalu, perekonomian keluarganya saat ini sedang tertatih-tatih. Ia harus membangun dari awal lagi, mengingat rumahnya masuk dalam daftar rusak berat.

“Bayar segitu saja sudah berat. Apalagi naik seratus persen,” sambungnya Khalid yang saat ini menjadi peserta kelas II.

Sebagai pemegang kartu, dia mengaku sudah menggunakan layanan BPJS yang dimilikinya. Namun, diakui, layanan untuknya tidak maksimal. Terutama untuk mendapat kamar di rumah sakit.

“Kita tahu kesehatan itu mahal. Tapi ya seharusnya kasihan juga dengan kita yang baru terkena gempa ini,” tandasnya. Dia meminta pemerintah memikirkan kesanggupan masyarakat.

Tunggakan Besar

BPJS sendiri memastikan rencana kenaikan ini akan disosialisasikan secara baik. Kenaikan sendiri dirancang pemerintah untuk menjadikan keuangan BPJS Kesehatan sehat. Sebab, diprediksi pada akhir tahun ini, defisit keuangan BPJS akan menembus angka Rp 32 triliun.

Banyak yang memprediksi, langkah pemerintah menaikkan iuran bukan jawaban atas mengatasi defisit tersebut. Sebab, bisa jadi, angka tunggakan iuran juga semakin besar. Sehingga dana yang diharapkan datang dari masyarakat untuk menutup defisit tersebut tidak akan datang-datang.

Lombok Post mendatangi BPJS Mataram yang membawahi Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Untuk saat ini, untuk tiga daerah ini, total ada 1,383 juta jiwa yang iurannya ditanggung APBN. Paling banyak di Lombok Barat mencapai 432.792 orang. Sementara yang ditanggung Pemprov NTB 76.274 orang. Dan kabupaten/kota 22.446 orang.

Status iuran untuk yang ditanggung provinsi dan kabupaten/kota tersebut 100 persen. Yang berarti tidak ada tunggakan iuran yang harus dibayarkan pemerintah.

Kondisi berbeda untuk peserta mandiri. Saat ini, peserta mandiri di Kota Mataram mencapai 49.942 orang. Lalu di Lombok Barat 63.808 orang. Dan di Lombok Utara 5.933 orang. Sehingga total peserta mandiri 119.683 orang.

Namun, tidak semua peserta mandiri membayar iuran tepat waktu. Banyak yang menunggak. Harusnya, total tagihan Rp 36 miliar. Namun, hingga September, yang baru terbayarkan adalah Rp 18 miliar. Artinya, lebih dari setengah peserta mandiri menunggak iuran.

Pun dengan peserta BPJS yang iurannya dibayarkan perusahaan. Hingga September ini, BPJS Kesehatan mencatat, ada tunggakan Rp 312.947.856 dari perusahaan yang menanggung iuran BPJS untuk karyawannya.

Akibat iuran itu, BPJS pun masih memiliki utang kepada rumah-rumah sakit dan pusat layanan kesehatan di NTB. Besar utang BPJS tersebut bervariasi. Namun, jumlahnya puluhan miliar.  (Selengkapnya lihat grafis).

Kepala Bidang Penjamin Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Mataram Putu Gede Wawan Swandayana kepada Lombok Post memastikan, rencana kenaikan iuran yang kini disiapkan pihakny aakan diikuti dengan perbaikan pelayanan. Terutama memastikan layanan yang lebih cepat.

“Kami memperpendek waktu tunggu,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, loket layan cepat kini disipkan pihaknya untuk memudahkan masyarakat yang mengurus kepesertaan BPJS agar tidak menunggu terlalu lama. Bila sampai ke loket, hanya memerlukan layanan tiga menit saja. Sambil menyerahkan berkas lengkap pendaftaran.

Setelah mendapatkan informasi terkait dengan hak serta kewajiban sebagai peserta JKN-KIS. Calon peserta bisa langsung pulang sambil menunggu proses administrasi yang akan dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan.

“Ada petugas kami yang akan mengurus semuanya,” ujar Wawan.

Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan wilayah Lombok Barat I Wayan Mastika Arsa Wibawa secara terpisah menjelaskan, jadi tidaknya kenaikan tarif masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Made Sukmayanti menerangkan, pihaknya kini telah mengambil berbagai langkah antisipatif.

Langkah tersebut berupa koordinasi informal dengan para pemangku kebijakan.

“Sekiranya penyesuaian ditetapkan, harapan kita semua sudah siap,”  jelas Sukmayanti. Dia sendiri meminta masyarakat mesti melihat kenaikan iuran tersebut dengan lebih menyeluruh. Bukan bagian per bagian.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Soedjono Selong HL Harianto menerangkan, pihaknya kini sedang melakukan pembahasan mengenai rencanan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya menunggu adanya sosialisasi dari BPJS Kesehatan Cabang Selong mengenai kenaikan iuran.

“Kita perlu tahu, apa pelayanan yang bertambah jika iurannya naik. Sehingga kita bisa menjelaskannya pada pasien,” jelas Harianto.

Pembahasan dengan manajemen rumah sakit menurut Harianto belum sepenuhnya rampung. Memang persoalan kenaikan iuran ditaksir akan berdampak pada peserta mandiri. Di mana jumlah peserta BPJS Kesehatan mandiri sangat sedikit dibanding jumlah yang PBI-JK. (jay/ton/tih/fer/dss/yun/kus/r6)

Berita Lainnya

Masa Depan Pertembakauan NTB (1)

Redaksi Lombok Post

Ramai-Ramai Berburu Harta Bersejarah yang Diduga Peninggalan Sriwijaya

Redaksi Lombok Post

BAHAYA ROKOK ELEKTRIK BAGI KESEHATAN PARU

Redaksi Lombok Post

Vape Potensi Besar Sebabkan Penyakit

Redaksi Lombok Post

BRI Gelar Business Gathering Dengan PJTKI

Redaksi Lombok Post

BRI Launching Aplikasi Junio Smart di SMPN 2 Mataram

Redaksi Lombok Post

ACS Group Launching Aruba Instant On di NTB

Redaksi Lombok Post

Memadamkan Bara Amarah yang Tersisa di Wamena

Redaksi Lombok Post

Sakit Jantung Apa Bisa Dicegah?

Redaksi Lombok Post