Lombok Post
Headline Metropolis

Program Zero Waste Belum Membumi

Murdani

MATARAM-Program zero waste untuk pengelolaan sampah belum membumi. Pemprov masih berjalan sendiri. Pemerintah kabupaten/kota yang punya otoritas wilayah belum bergerak.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB Murdani menilai, pemprov tidak akan maksimal mengelola sampah bila tidak didukung pemerintah kabupaten/kota. Sekeras apapun upaya yang dilakukan, tak akan ada artinya, jika pemerintah kabupaten/kota santai-santai.

”Saya melihat sejauh ini hanya pemprov saja yang bergerak,” katanya, di arena Car Free Day (CFD) Jalan Udayana, kemarin (29/9).

Di samping itu, pola penanganan sampah juga kurang efektif. Program bank sampah bagus, tetapi itu sebaiknya dijalankan tiap kabupaten/kota. Pemprov selaku pemerintah tingkat satu memfasilitasi daerah membuat inovsi program pengelolaan sampah. Daerah yang paling bagus inovasinya diberikan penghargaan.

”Berikan insentif, sehingga mereka akan berlomba membuat program,” sarannya.

Dengan mendorong 10 kabupaten/kota membuat program penanganan sampah. Dia yakin program zero waste bisa sukses. Artinya harus ada pembagian tugas yang jelas antara pemprov dengan pemkab, sehingga tidak tumpang tindih. ”Pemerintah provinsi jangan terjebak melakukan hal-hal yang kecil,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Mandani Mukarom menjelaskan, program penanganan sampah jelas melibatkan pekab dan pemkot. Gubernur dan wakil gubernur telah berkeliling ke semua daerah.

Semua kepala daerah menyatakan sanggup dan mendukung program zero waste. Setiap desa didorong membuat bank sampah.

Pemprov terus mengkampayekan lingkungan asri dan lestari melalui program zero waste keseluruh penjuru. Pembentukan bank sampah di sejumlah desa merupakan salah satu bentuk dukungan daerah. Bahkan bank sampah kini mulai dijadikan inovasi dalam pembangunan desa.

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri peresmian Bank Sampah PKH Al-Fadhillah, di desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

”Program pemerintah tidak akan menampakkan hasil, jika tidak didukung masyarakat,” katanya.

Kepala Desa Aikmel Timur Rasidi mengaku, dia sangat terbantu dengan bank sampah didesanya. Mereka sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200 juta untuk biaya operasional bank sampah.

Sejauh ini, beberapa desa di NTB sudah mulai memanfaatkan sampah sebagai program inovasi mereka. Salah satunya adalah desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

Desa itu sudah memiliki bank sampah dan mengajak warga mengelola sampah. Bank sampah diberi nama bank sampah inges,memiliki makna indah nyaman gemilang bersih sejahtera.

Selain itu, di Desa Dasan Lekong, mereka membuat Peraturan Desa (perdes) tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian dia mengalokasikan dana sekitar Rp300 juta untuk operasional bank sampah. Itu semua bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. (ili/r3)

Berita Lainnya

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

Kecanduan Mabok Bikin Goblok, Terdorong Nyolong demi Minuman Keras

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Syafrudin Perjuangkan 52 BTS Baru Dibangun di NTB

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post