Lombok Post
Headline Politika

Puan Janji Disiplinkan Anggota Dewan

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) memberikan ucapan selamat kepada Ketua DPR periode 2019-2024 yang juga anaknya Puan Maharani (keempat kanan) disaksikan Wakil Ketua Muhaimin Iskandar (kanan) Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmad Gobel (kiri) dan Suami Puan Maharani Hapsoro Sukmonohadi (kedua kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

PUAN Maharani akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPR RI yang baru. Dia didampingi empat wakil ketua, yaitu Aziz Syamsudin, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berjanji akan lebih mendisiplinkan para anggota.

                Penetapan pimpinan DPR baru dilakukan dalam rapat paripurna kemarin (01/10) malam. Rapat itu dipimpin oleh pimpinan sementara DPR Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut. Sebelum penetapan, sembilan fraksi di parlemen diminta menyampaikan susuan fraksi baru. Selanjutnya, Abdul Wahab membacakan nama-nama pimpinan DPR baru. “Apakah bisa disetujui,?” tanyanya. Para anggota yang hadir pun serentak menyetujui.

                Acara pun dilanjutkan dengan pelantikan. Lima pimpinan baru diminta untuk maju. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Dalam pelantikan itu, hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang merupakan ibu Puan Maharani. Hadir pula Pramono Anung, sekretaris kabinet (Sekkab), dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

                Puan mengatakan, dia dan empat wakilnya akan membawa DPR lebih baik. Pihaknya akan bekerja secara gotong royong. “Apa pun yang akan terjadi, kepentingan bangsa harus didahulukan,” terang dia usai pelantikan kemarin.

                Apa saja langkah yang akan dilakukan? Mantan ketua Fraksi PDIP itu mengatakan, hari ini pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Khususnya, agenda-agenda yang akan menjadi prioritas kerja pimpinan dewan yang baru dilantik.

                Terkait rendahnya kedisiplinan anggota, terutama tingkat kehadiran yang rendah dalam rapat, Dia mengatakan, dia bersama pimpinan yang lain akan menjadi formula bagaimana anggota bisa mempunyai komitmen untuk hadir dalam rapat-rapat penting. Menurut dia, selain harus hadir dalam rapat, mereka tentu harus hadir di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

                Begitu juga soal rendahnya penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) anggota DPR, legislator asal Dapil Jawa Tengah itu menyatakan bahwa dia akan mengimbau kepada para anggota DPR yang sudah dilantik untuk segera menyerahkan LHKPN. “Kami mengimbau, tidak menginstruksikan,” tutur dia.

                Soal legislasi, dia juga akan membahasnya dulu di internal pimpinan. Kira-kira apa yang akan menjadi prioritas. Ke depannya, kata dia, DPR tidak akan membuat produk legislasi terlalu banyak. dia akan memilih yang menjadi prioritas dan berguna bagi bangsa. Sebelumnya, ucap dia, setidaknya ada sekitar delapan RUU yang ditunda pengesahannya dan akan dilanjutkan pembahasannya pada periode ini.

                Puan juga mengingatkan para anggota untuk menjaga amanah rakyat. Kepercayaan rakyat harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang baik. Dia pun menggelorakan semangat gotong royong untuk mewujudkan parlemen modern. “Menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,” ungkapnya.

                Pengamat Komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta Emrus Sihombing menyatakan, Puan merupakan sosok yang cukup berpengalaman di dunia perpolitikan.  Puan telah mengalami proses politik di internal PDIP cukup lama. Selain itu, dengan jabatan terakhirnya sebagai Menko PMK, kemampuan Puan dinilai sudah cukup teruji.

                Dengan pengalamannya di parpol dan eksekutif, Emrus menilai Puan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memegang kendali pucuk pimpinan di DPR. Di legislatif, dia juga bukan orang baru karena sebelumnya sudah dua periode menjabat. “Dia sudah tahu intrik-intrik politik di legislatif. Atas dasar pengalaman itu sangat memadahi duduk sebagai ketua DPR,” ucapnya.

                Menurut dia, Puan harus bisa mengoptimalkan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya untuk bisa memulihkan citra DPR yang selama ini dipandang negatif masyarakat. ”Image yang buruk menjadi tantangan tersendiri bagi Puan untuk mengembalikan marwah DPR menjadi benar-benar terhormat,” terangnya

                Dia pun menyarankan agar di bawah kepemimpinan Puan Maharani, fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus dioptimalkan. Namun, dia mengusulkan agar anggota MKD bukan dari anggota DPR atau partai. Sebab, tidak bagus jika dewan mengawasi dirinya sendiri.

                MKD bisa diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini sudah teruji kapasitas dan kredibilitasnya. Kewenangan mereka harus diatur dalam undang-undang, sehingga marwah DPR bisa berjalan dengan baik. “Ketika diduga melanggar etika, hukum, tak menunjukkan kinerja produktif dan tak memenuhi janji politiknya, anggota bisa ditindak,”urainya. (lum/JPG/r6)

Berita Lainnya

Jelang MotoGP, HBK Cek Kesiapan Internet di Loteng

Redaksi Lombok Post

Tenang, Mahasiswa NTB di China Aman

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post