Lombok Post
Headline Politika

Waspadai Legislasi Licik, DPR Janji Perbaiki Citra dan Kinerja

Suasana Pelantikan Anggota DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10/19). Sebanyak 575 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA–Sebanyak 575 anggota baru DPR resmi dilantik dalam rapat paripurna awal masa jabatan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan kemarin (1/10). Hampir separo wakil rakyat adalah wajah baru. Mereka pun berjanji akan memperbaiki citra dan kinerja DPR.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan terus mengawal proses legislasi licik yang biasanya dilakukan DPR pada masa-masa akhir jabatan (injury time).

Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan anggota DPR, MPR, dan DPD itu dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin. Para menteri kabinet kerja juga ikut hadir. Yaitu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan pejabat penting lainnya.

Sebelum pelantikan dilakukan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR yang akan memimpin rapat paripurna. Mereka adalah anggota termuda dan tertua. Abdul Wahab Dalimunthe, 80, sebagai anggota tertua, dan Hillary Brigitta Lasut, 23, merupakan anggota termuda.

Sedangkan anggota termuda dan tertua dari DPD adalah Sabam Sirait (82) tertua, dan Jialyka Maharani (22) termuda. Keduanya juga menjadi pimpinan sementara DPD. Total ada 136 senator yang dilantik kemarin.

                Acara tersebut dimulai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPR RI, kemudian anggota DPD, dan yang terakhir anggota MPR RI. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memandu prosesi tersebut. Selanjutnya, para anggota pun membubuhkan tanda tangan.

                Berbarengan dengan pelantikan para wakil rakyat, Koalisi Masyarakat Sipil kemarin memberikan pernyataan bersama di Jakarta. Selain Koalisi Masyarakat Sipil (KSM), ikut memberi pernyataan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan unsur BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

Mewakili pernyataan bersama tersebut, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, setiap masa transisi politik merupakan masa paling yang krusial terhadap dalam menentukan terlindungi atau terancamnya hak-hak rakyat.

Zenzi mengatakan, sejak tahun 1998, masa injury time dimanfaatkan oleh DPR RI untuk berlaku licik dalam bentuk penetapan UU kontroversial seperti UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan kemudian diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014.

Sederet Undang-undang ini kata Zenzi kemudian terbukti menjadi pintu dari serangkaian perampasan tanah rakyat, penghancuran lingkungan hingga ketimpangan ekonomi yang melahirkan Oligarki. ”Terbukti berbagai UU di masa transisi itu telah memberi hadiah 13,9 juta hektar kepada korporasi dan elit oligarki. Jumlah hadiah itu nyaris setengah dari total jumlah izin yang diterbitkan sejak 1998 (30 juta hektar),” jelas Zenzi.

Tahun ini, tanpa malu, kata Zenzi, DPR dan Pemerintah Jokowi-JK dengan bejatnya memunculkan sederet rancangan Undang-undang sektoral yang merugikan rakyat. Akibatnya, tahun 2019 merupakan tahun paling parah dalam melaksanakan proses legislasi.

 ”Ada 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpeluang merugikan rakyat dan negara diproses sekaligus, antara lain RUU KPK, RUU SDA, RUU SBPB, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP,” katanya.

Selain itu, menurut Zenzi UU Sumber Daya Air dan UU Sistem Budiaya Pertanian Berkelanjutan, secara substansi merupakan reinkarnasi dari  UU No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air dan UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Ironisnya, UU tersebut yang telah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh akibat gugatan Petani dan Organisasi Masyarakat Sipil melalui Judicial Review, terbukti bertententangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan disahkannya kembali substansi Undang-Undang ini tentu kembali mengakomodir kepentingan korporasi untuk memaksa petani dan rakyat Indonesia menjadi konsumen tetap perusahaan penyedia kebutuhan pertanian dan perusahaan air minum.

Namun pada tahun ini, lanjut Zenzi, rencana jahat DPR RI dan Pemerintah mendapatkan gelombang protes besar-besaran dari kalangan mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan berbagai elemen masyarakat sipil. Metode aksi-aksi ekstra parlementer telah mendapatkan kemenangan kecil dengan dengan batal disahkannya setidaknya berbagai RUU yang tidak pro rakyat hingga 30 September 2019.

”Tapi sayang, berbagai RUU tersebut diover/dilanjutkan (carry over) ke DPR RI periode berikutnya. Lebih menyedihkan lagi, UU KPK, UU Sumber Daya Air dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menyulitkan petani telah disahkan,” katanya.

Di sisi lain, DPR RI dan Pemerintah periode 2014-2019 menurut Zenzi hingga akhir masa jabatannya justru gagal mewujudkan hak rakyat bagi perlindungan dari kekerasan seksual. Terus ditelantarkannya janji menuntaskan RUU Masyarakat Adat dan RUU PKS merupakan sikap dari tidak seriusnya DPR RI dan Pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi.

”Ada lagi soal penegakan hukum dan pencabutan izin korporasi penyebab malapetaka asap selama ini tidak ditangani secara serius, tetapi justeru mengorbankan petani di desa-desa,” katanya.

Hingga malam hari 30 September 2019, Zenzi mengatakan pihaknya masih menerima berbagi laporan korban fisik dari peserta aksi massa. Selain itu juga masih banyak kepanikan karena tidak sedikit peserta aksi yang tidak bisa pulang karena terus diserang aparat dan intel.

Zenzi mengatakan, sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, presiden Joko Widodo harus menjawab Mosi Tidak Percaya dari gerakan mahasiswa dan rakyat serta memberikan penjelasan secara langsung. . “Kami mengingatkan, bahwa cara-cara mengundang segelintir orang atau tokoh yang disangka bisa mengalihkan keresahan rakyat yang dialami selama ini,” katanya.

Selain itu, negara harus segera menghentikan cara – cara penanganan dan respon aspirasi rakyat yang refresif baik berupa intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi, serta pelibatan Buzzer yang mendistorsi Informasi. Cara-cara ini kata Zenzi semakin menjauhkan politik indonesia dari mandat reformasi, membahayakan rakyat serta berpotensi melahirkan konflik horizontal.

Menurut Zenzi, sudah saatnya membangun partai politik alternatif sebagai jawaban terhadap kebobrokan partai-partai politik di DPR dan Pemerintah selama ini. Untuk itu revisi UU Pemilu menjadi tugas mendesak gerakan rakyat untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi selama 21 tahun ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mengajak  untuk memeriksa, mengawal dan menuntut Mandat/Amanat tuntaskan reformasi 1998, dengan cara terus bergerak (mobilisasi) dan mengkonsolidasikan seluruh elemen rakyat dalam “Blok Politik Kerakyatan,” katanya.

Janjikan Perubahan

Sementara itu, para wajah baru di DPR RI menjanjikan wajah baru pula bagi DPR. Hillary, anggota DPR RI termuda yang menjadi pimpinan sementara mengungkapkan, menjadi anggota DPR tidak lah mudah. Apalagi saat ini citra dan kinerja rendah. Dia pun akan berupaya meningkatkan citra dewan di mata masyarakat. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, masyarakat harus diberi pemahaman terkait kerja DPR, sehingga cira dewan akan semakin baik.

Perempuan kelahiran Manado itu menerangkan, sosialiasi tentang DPR harus terus digalakkan. “Harus dimulai dari transparansi antara DPR dan masyarakat,” ucap dia. Dewan harus transparan dengan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dengan baik.

Sebagai kaum muda, dia ingin menanamkan nilai-nilai idealisme, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Kami bukan anak-anak muda yang disiapkan untuk menghadapi masa depan, tapi anak muda yang disiapkan untuk mengubah masa depan,” terang anak dari Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut.

                Muchamad Nabil Haroen, anggota DPR baru dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dari 575 anggota DPR, 286 orang adalah anggota baru. Sebagian dari mereka ialah anak-anak muda. Menurut pria 34 tahun itu, mereka akan menjadi darah segar untuk melakukan perubahan di parlemen.

                Ketua Umum Pagar Nusa itu menyatakan, pihaknya sudah membentuk kaukus pemuda parlemen yang berisi para wakil rakyat muda dari seluruh pelosok Indonesia. “Kami sudah beberapakali bertemu,” terang dia. Selama ini, ada 20 sampai 40 orang yang ikut berkumpul memikir nasib bangsa ke depan.

Apa program yang akan dilakukan? Nabil mengatakan, program ke depan akan dibicarakan bersama. Yang pasti mereka akan menampilkan DPR yang lebih fun, dan lebih dekat dengan masyarakat, serta tidak terlalu jaga image alias jaim. Dia sendiri akan memulai dari ruangannya dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Dia akan melengkapi ruangannya dengan kursi dan meja hasil daur ulang sampah plastik. Program ramah lingkungan itu sudah dia mulai dari daerah pemilihannya (Dapil) Solo Raya. Tentu, anggota DPR muda yang lain mempunyai program terdiri. Nanti Kaukus Pemuda Parlemen akan menyusun program bersama yang akan bisa mengubah citra DPR lebih baik.

Ia yakin setiap anggota DPR muda mempunyai kemampuan masing-masing yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan DPR ke depan. Menurutnya, Indonesia mempunyai bonus demografi cukup besar.  Hal itu harus dikelola dengan baik agar menjadi berkah. “Kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah,” ungkap dia.

Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang selama ini terjerat kasus korupsi, Nabil mengatakan, kasus itu dilakukan masing-masing pribadi, bukan partai. Ketua partai tidak pernah menyuruh kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, setiap anggota mempunyai komitmen dan integritas, sehingga bisa terhindar dari kasus korupsi.

Anggia Ermarini, anggota DPR baru dari Fraksi PKB mengatakan, lolos ke Senayan dan dilantik menjadi anggota DPR bukan lah sesuatu yang harus dirayakan, tapi ini adalah langkah awal dirinya untuk bisa berbuat lebih banyak. “Bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ini merupakan tugas yang berat,” ucap dia saat ditemui kemarin.

Terkait menghadapi citra DPR yang buruk, Ketua Umum PP Fatayat NU itu mengatakan, semua pihak harus bekerja keras untuk menjadikan DPR lebih baik. Baik dari sisi kinerja dan citra. Partainya akan melakukan konsolidasi untuk merumuskan program apa saja yang akan dilakukan ke depan.

Langkah awal yang akan dia lakukan adalah memperbaiki kualitas kinerja tenaga ahli (TA) yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas. Selain itu, anggota juga harus bisa memilih komisi sesuai bidangnya masing-masing. “Kalau passion saja di kesehatan. Tapi, saya serahkan ke partai,” terangnya.

Anggia juga mengajak anggota dewan yang lain untuk saling mengingatkan, dan saling mengontrol dalam melaksanakan tugas. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di DPR. “Wakil rakyat itu amanah,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Dyah Roro Esti menyampaikan dirinya siap bekerja keras untuk memulihkan citra DPR. Dia berharap anggota kaukus parlemen muda bisa berperan besar mengubah citra DPR.

Menurut dara 26 tahun itu, sejauh ini ada 50 anggota yang terlibat dalam kaukus tersebut. Mereka adalah legislator yang berusia di bawah 40 tahun. “Kita akan bekerja keras memperbaiki citra DPR,” ujar legislator dapil Gresik-Lamongan itu.

Program yang ditawarkan, papar dia, akan berhubungan langsung dengan anak-anak muda. Misalnya bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan dalam mendorong pendidikan bagi anak muda. “Saya kira ini akan sangat positif,” paparnya.

Lebih jauh dia berharap bisa ditempatkan di komisi VII. Sebab komisi bidang lingkungan hidup, energi, riset dan teknologi, sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dyah Roro Esti menyelesaikan pendidikan magister jurusan kebijakan lingkungan di Imperial College London itu.

Dari sejumlah legislator milenial yang dilantik kemarin, Farah Putri Nahlia salah satunya. Dara berusia 23 tahun adalah anggota fraksi PAN yang terpilih melalui dapil Jabar IX (Subang, Majalengka, Sumedang).

Ditemui usai pelantikan kemarin, Farah berjanji akan bekerja keras dan sebaik mungkin untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan. “Saya akan mulai dari diri sendiri. Saya akan bekerja sebaik mungkin membawa aspirasi masyarakat. Tidak mau merusak karir dan masa depan yang masih panjang,” ujarnya.

Terkait penempatan komisi, dia mengatakan masih berkoordinasi dengan fraksi. “Tapi berharap sesuai bidang saya,” ujarnya.

Farah menuntaskan pendidikan luar negeri S1 dan S2 di London. Dia mengambil pendidikan magister ilmu hubungan internasional di University of London. Sebagai pengalaman kerja dia pernah magang di Kementerian Luar Negeri.

Menariknya, Farah juga pernah terlibat dalam pendampingan seorang TKW asal Subang pada Juni 2028 lalu. TKW bernama Een Rohayati asal Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Subang, tersebut berhasil dipulangkan dari Arab Saudi karena tak menerima gaji selama bertahun-tahun.

Anggota Fraksi Gerindra Mulan Jameela juga menyita perhatian. Istri musisi Ahmad Dhani itu melenggang ke Senayan setelah melalui proses pergantian caleg di internal Gerindra. Ditemui usai pelantikan, Mulan berharap bisa ditempatkan di Komisi X. Komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, seni, budaya dan sejarah itu.

Mengapa berharap di Komisi X? “Saya ini kan punya latar belakang sebagai musisi dan industri kreatif. Jadi suesuai dengan bidangnya,” ujar Mulan Jameela.

Dia juga mengaku mengikuti polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Yaitu terkait polemik pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang menyulut demonstrasi mahasiswa. “Saya terus ikuti perdebatan tentang RUU. Seru juga,” ujarnya lalu berlalu.

Diwarnai Unjuk Rasa

Pelantikan anggota DPR turut diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar lima ribu mahasiswa yang tergabung dalam aksi badan eksekutif mahasiswa (bem) seluruh Indonesia turun menyuarakan aspirasinya di sekitar Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

                Meski tak bisa mencapai gerbang utama, aksi teatrikal tetap berlajan. Membawa tiga pusara, lengkap dengan nisannya, para mahasiswa tak lupa melakukan aksi tabur bunga. Tampak nama dua mahasiswa asal Kendari dan KPK tertulis dalan guratan nisan tersebut.

                “Hari ini, selain aksi solidaritas untuk teman-teman kami yang berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk ibu pertiwi, aksi juga dalam rangka mengawal anggota DPR baru,” tutur korlap aksi Bem SI Erfan Kurniawan ditemui kemarin.

                Dia menegaskan, para anggota baru DPR perlu dikawal sejak awal. Agar, tidak seperti  anggota di periode sebelumnya. Yang melencong jauh dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Gagal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) penting yang masuk prolegnas. Namun, dengan brutal ingin mengesahkan paket RUU yang berpotensi merugikan rakyat.

                “Di periode sebelumnmya, audiensi gak bisa,  RDPU (rapat dengar pendapat umum, red) gak bisa,” keluhnya.

                Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap, anggota dewan yang baru lebih mau mendengar aspirasi rakyat. Salah satunya dengan merealisasikan tuntutan mahasiswa terkait cabut UU KPK serta batalkan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.

                Erfan mendesak, agar anggota DPR baru, terutama para anak muda yang masuk parlemen. Mereka harus menjadi agen perubahan dab membuang kebiasaan-kebiasaan lama anggota dewan yang tak baik. “Sehingga suara milenial benar-benar bisa didengarkan,” tegasnya.

                Dalam kesempatan tersebut, Erfan juga menampik adanya dugaan mahasiswa anarkis dalam demo-demo “tengah malam”. Dia menegaskan, bahwa mahasiswa taat aturan. “Demonkami hanya sampai pukul 17.00 WIB. Aksi kami aksi substansi, tuntutan kami jelas,” ungkapnya.

                Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut tidak semua pengunjuk rasa yang memakai atribut sekolah SMA/SMK benar-benar seorang pelajar. Ada beberapa oknum demonstran yang menyaru memakai  seragam putih dan celana abu-abu. “Berdasarkan laporan yang saya terima dari kepolisian ada sekitar 50 an orang. Setelah ditangkap ternyata mereka bukan para siswa,” kata Muhadjir kemarin.

                Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, mungkin masih ada siswa SMA/SMK yang ikut demo kemarin. Namun, dia mengaku belum mendapat laporan pasti siswa dari sekolah mana saja yang ikut turun ke jalan. “Mungkin masih ada tapi sampai sekarang saya belum dapat laporan dari lapangan,” ujarnya.

                Kemendikbud telah menerbitkan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 pada Jumat lalu (27/9). Intinya, mencegah keterlibatan anak usia pelajar dalam unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

”Saya ingin mengingatkan, anak-anak harus kita lindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan dimana ada kemungkinan mengancam jiwanya,” pesan Muhadjir.

Dia meminta kepala daerah, khususnya kepala dinas pendidikan, agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik. Di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

                Juga, menjalin kerja sama dengan orang tua/wali murid. Menurut dia, sekolah wajib mengklarifikasi kepada para orang tua ketika terdapat siswa yang tidak masuk dalam jam pelajaran. (tau/lum/mar/mia/han)

Berita Lainnya

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post

Petugas Kejari Mataram Kembali Lakukan Penggeledahan Kantor Dispar Lobar

Redaksi Lombok Post

Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

Redaksi Lombok Post

Global Hub Tak Boleh Disepelekan, Dewan Minta Gubernur Aktif Lobi Pusat

Redaksi Lombok Post

Sumbang PNBP Terbesar Kedua Bidang Kepatuhan, Amman Mineral Raih Penghargaan Dirjen Minerba

Redaksi Lombok Post

Empat Spesialis Pencuri Mobil di Lotim Dihadiahi Timah Panas

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Status Jabatan Ispan Junaidi Ditentukan Hari Ini

Redaksi Lombok Post