Lombok Post
Headline Metropolis

Mutasi Ketujuh yang Belepotan

RUSLAN TURMUZI

MATARAM-Mutasi ketujuh yang digelar Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam rentang waktu 1 tahun 13 hari, menuai banyak reaksi. Saking seringnya ada mutasi, perombakan pejabat paling anyar ini dinilai bisa merusak ritme kerja. Belum lagi komposisi penempatan pejabat yang baru dilantik yang disebut tak sesuai disiplin ilmunya.

Yang paling mendapat sorotan adalah langkah Gubernur yang mengangkat pejabat yang pernah dicopot karena tersangkut kasus narkoba. Pejabat tersebut berinisial ME. Posisi terakhirnya sebelum promosi adalah seorang pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah. Di angkat menjadi pejabat struktural eselon III pada Biro Hukum Setda NTB.

Januari 2018 silam, ME yang kala itu posisinya seorang pejabat eselon IV dicopot oleh Gubernur NTB saat itu, TGB HM Zainul Majdi karena kasus narkoba. ME ditangkap Badan Narkotika Nasional NTB lantaran mengkonsumsi narkoba pada malam pergantian tahun. Kurang dari dua tahun, yang bersangkutan sudah promosi jadi pejabat eselon III.

Selain itu. Dalam mutasi kemarin, dr Wahyu Amri Fauzi, pegawai fungsional RSUD NTB sudah diundang untuk menghadiri pelantikan. Namun, dalam pelantikan kemarin, Wahyu yang sudah hadir urung dilantik. Namanya tidak disebut saat pelantikan tersebut. Usut punya usut. Nama yang bersangkutan bukan terlewat. Tapi, memang tidak ada dalam SK sebagai pejabat yang dilantik meski telah diundang.

Terkait kasus dr Wahyu ini, Kepala BKD NTB H Fathurrahman mengungkapkan, yang bersangkutan bukan batal dilantik. Tapi memang tidak ikut dimutasi. Sehingga dia tetap pada tugasnya yang semula.

”Udangannya saja yang teranjur (diberikan) karena ada beberapa perubahan. Tapi di SK-nya tidak ada itu,” katanya.

Menurutnya, itu hanya kesalahan teknis. Tapi persoalan itu sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan dan saat ini sudah tidak ada masalah lagi.

Harus Hati-Hati

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim menyarankan kepada gubernur untuk mengevaluasi kembali kebijakan mutasi yang terlalu sering. Menggelar mutasi tujuh kali dalam rentang waktu memerintah satu tahun dinilai Adhar kurang bijaksana.

Tapi terlalu sering ganti pejabat dinilai kurang baik. Sebab, bisa mengganggu ritme kerja organisasi. Seorang pejabat butuh waktu beradaptasi untuk mengeksekusi program pembangunan.

Pun begitu dari sisi waktu. Jika gonta-ganti pejabatdi pertengahan tahun, banyak waktu terbuang dan perangkat daerah sulit bekerja cepat.

”Tolong hati-hati lagi. Bagi saya ini akan merusak ritme kerja,” kata Adhar, kemarin (3/10).

Bila disebut mutasi sebagai penyegaran, dia melihat, formasi pejabat yang dilantik belum menunjukkan penyegaran. Bahkan Organisasi Perangkat Daerah strategis justru dibiarkan kosong.

Dalam situasi seperti itu, Adhar berharap para kepala dinas tidak menerima begitu saja. Mereka harus berani menolak jika mutasi dirasakan belum perlu.

”Mereka bisa meminta pertimbangan untuk ditunda,” katanya.

Anggota DPRD NTB Akhdiansyah juga punya pandangan yang sama. Terutama lantaran mutasi malah mengosongkan OPD strategis seperti Dinas Perindustrian NTB. Harusnya mutasi memperkuat upaya mencapai visi misi gubernur dan wakil gubernur.

”Tapi nyatanya OPD strategis perindustrian tidak diisi,” katanya.

Politisi PKB ini menilai, mutasi terkesan sekadar mengisi keinginan, tetapi belum menjadi kebutuhan untuk mewujudkan NTB Gemilang. Buktinya gubernur mengosongkan OPD stragetis. Harusnya OPD prioritas diisi.

”Apalagi gubernur dan wakil tidak hadir dalam pelantikan itu,” ujarnya.

Politik Belah Bambu

Sementara itu, Anggota DPRD NTB lainnya H Ruslan Turmuzi menyoroti soal pejabat eselon II yang penempatannya dinilai tidak sesuai kompetensi pejabat bersangkutan.

Memang kata Ruslan, mutasi pejabat merupakan hak prerogatif kepala daerah. Hanya saja, hak tersebut harus pula mengacu pada kaidah kompetensi, keilmuwan, dan keahlian pejabat yang hendak ditempatkan.

Ruslan mencontohkan penempatan H Muhamad Rum yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan dan kini menggantikan HL Syafi’i sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Rum kata Ruslan adalah Sarjana Teknik.

“Apa iya, Pak Rum yang ahli teknik pengaspalan bisa melakukan pembinaan pada parpol, ormas hingga berkoordinasi dengan Forkopinda,” tandas Ruslan.

 Begitupun dengan posisi Andi Pramaria yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian, kini menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Padahal, Andi jika melihat background pendidikannya adalah ahli kehutanan.

“Apa Pak Andi mampu mengurus emak-emak dan anak-anak. Background pendidikannya berbeda jauh dengan posisi jabatan sekarang,” tandas Ruslan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan analisanya terkait pergantian posisi HL Syafi’i. Disebutkannya, mutasi HL Syafi’i ke Staf Ahli Gubernur kental aroma kepentingan politik. Ruslan menilai hal ini terkait dengan penundaan terbitnya SK Kemenkumham untuk Nahdatul Wathan (NW).

Seperti diketahui, akhir September lalu, memang digelar unjuk rasa besar-besaran oleh jamaah NW Anjani, terkait penerbitan SK dari Kemenkumham. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB kemudian menggelar rapat menyikapi eskalasi yang mungkin terjadi menyusul unjuk rasa besar-besaran tersebut. Rapat Forkopinda itu dihadiri Danrem, Kapolda, Danlanal, Danlanud, Kajati dan Kabinda. Kepala Bakesbangpoldagri saat itu HL Syafi’i hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Ruslan, kehadiran Pak Syafi’i dalam rapat Forkopinda tersebut selain karena memang menjadi bidang tugasnya, juga pasti atas perintah Gubernur NTB sebagai atasan langsungnya. Apalagi, Gubernur secara hirarki merupakan koordinator Forkopinda di daerah yang dipimpinnya. Hasil rapat Forkopinda terkait kondisi daerah itu yang kata Ruslan menjadi bahan pertimbangan penundaan SK Kemenkumham untuk NW.

Namun, belakangan, Ruslan mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui bahwa ada pimpinan daerah yang selanjutnya memarahi jajarannya terkait penundaan SK Kemenkumham untuk NW. Hal yang disebut Ruslan jelas-jelas keliru.

Sebab, penundaan SK Kemenkumham itu muncul tentu atas adanya pertimbangan dari Forkopinda. Dan, Forkopinda dalam menetapkan rekomendasi kata Ruslan pastilah didasarkan secara kolektif kolegial.

“Artinya, rekomendasi Forkopinda tentunya juga diketahui oleh Gubernur yang mengusulkan ke pemerintah pusat,” tegas Ruslan.

Karena itu, Ruslan mengistilahkan mutasi ini mencerminkan pula telah diterapkannya politik belah bambu. Sebab, ada pihak yang posisinya dikorbankan. Hal yang dinilainya berbahaya. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan faksi-faksi di OPD lingkup pemprov NTB.

Pelantikan Menggelitik

Di sisi lain, pelantikan 233 pejabat eselon II, III, dan eselon IV yang tidak dihadiri Gubernur dan juga Wakil Gubernur, ternyata belum pernah terjadi sebelumnya di NTB. Pun proses pelantikan para pejabat yang dimutasi oleh Penjabat Sekretaris Daerah NTB H Iswandi dinilai Ruslan sebagai hal yang menggelikan.

Sebab, posisi Iswandi saat ini adalah penjabat eselon II di Pemprov NTB. Sementara yang dilantik dalam mutasi juga tiga orang pejabat eselon II.

Kendati Penjabat Sekda telah mendapat perintah dari Gubernur dan Wagub melakukan prosesi pelantikan ratusan pejabat tersebut, namun jika merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kata Ruslan, hal tersebut sangat tidak etis. Terutama lantaran pejabat melantik pejabat lain yang eselonnya sama.

Apalagi, pejabat eselon II yang dilantik itu lebih senior dari sisi kepangkatan dan masa kerja. Atas hal tersebut, Ruslan menegaskan, pihaknya meminta melalui Kemendagri dan Kemenpan RB agar turun melakukan teguran pada Gubernur. Ruslan menilai ada pelanggaran yang terjadi dalam proses mutasi ini.

Sementara itu, khusus terkait ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelantikan para pejabat, menurut Kepala BKD NTB H Fathurrahman, tidak menjadi masalah. Sebab, sudah ada surat delegasi yang diberikan kepada Penjabat Sekda NTB H Iswandi untuk melakukan pelantikan.

Ditetgaskan Fathurrahman, meski Penjabat Sekda saat ini eselon II, namun karena posisinya adalah Penjabat Sekda, maka dia memiliki kewenangan. (ili/kus/r6)

Berita Lainnya

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

Kecanduan Mabok Bikin Goblok, Terdorong Nyolong demi Minuman Keras

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Syafrudin Perjuangkan 52 BTS Baru Dibangun di NTB

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post