Lombok Post
Headline Metropolis

BKD: Mutasi Tak Langgar Prosedur

BEBAS NARKOBA: Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra, kemarin (4/10) menunjukkan surat bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional terkait salah seorang pejabat Pemprov yang dilantik dalam mutasi 233 Rabu (2/10) lalu.

MATARAM-Menuai banyak kritik, pemprov bergeming. Mutasi dinilai tidak melanggar aturan. Pejabat yang melantik maupun yang dilantik tidak menyalahi ketentuan. Termasuk pejabat yang sebelumnya pernah bersentuhan dengan narkoba.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman tak menampik bahwa ME, salah satu pejabat yang dilantik pernah besentuhan dengan kasus narkoba. Namun, Fathurrahman menegaskan, ME telah mendapatkan sanksi. Yang bersangkutan pun telah menjalani proses rehabilitasi. Dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kemudian menyatakan ME telah bebas narkoba.

”Sudah tidak ada masalah, sudah klir,” kata Fathurahman, di kantor BKD NTB, kemarin (4/10).

Dia menjelaskan, ME diangkat menjadi pejabat eselon IV di Biro Hukum. Bukan sebagai pejabat eselon III seperti diberitakan Lombok Post sehari sebelumnya.

Diungkapkan pula, dada Desember 2017, ME ditangkap BNN NTB. Dia terindikasi menggunakan narkoba. Atas dasar surat dari BNN, maka ME dibebaskan dari jabatan eselon IV yang disandangnya pada Januari 2018.

Kemudian setelah itu, BNN merehabilitasi ME. Proses rehabilitasi berlangsung selama tiga bulan. Pada tanggal 5 Maret 2018, BNN menerbitkan surat perihal laporan hasil pemeriksaan narkoba. Dalam surat itu, ME dinyatakan bebas murni. Sebab, hasil tes menunjukkan dia negatif narkoba.

Atas dasar itu, Pemprov bisa mengangkatnya kembali menjadi pejabat struktural. Tidak ada ketentuan yang dilanggar untuk mengangkat ME kembali menjadi pejabat eselon IV.

”Yang bersangkutan juga memiliki kinerja baik selama ini,” katanya.

            Sementara terkait pejabat eselon II melantik eselon II, Fathurrahman menegaskan tidak ada masalah. Hal itu sudah sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dalam aturan itu dijelaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Serta melakukan pembinaan ASN di instansi pemerintah.

”PPK bisa menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan,” tegas mantan Karo Kesra NTB itu.

            Ketentuan itu menurutnya sudah jelas mengatur mekanisme dan kewenangan PPK. Sehingga tidak menjadi soal ketika Penjabat Sekda NTB H Iswandi melantik pejabat eselon II lainnya.

”Yang dilihat adalah jabatannya,” katanya.

Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra menambahkan, hal itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sektetaris Daerah.

Di aturan itu dijelaskan, seorang penjabat sekda diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas. Atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.

”Tugas kami di BKD memastikan tidak ada aturan yang dilaggar dalam mutasi,” tandasnya.

Mutasi dilakukan karena merupakan kebutuhan. Banyak UPT dan cabang dinas baru terbentuk dan membutuhkan pejabat untuk memimpinnya. Terhadap OPD yang kosong nanti akan diangkat melalui proses seleksi terbuka.

Sebelumnya Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim mengingatkan gubernur, mutasi terlalu sering tidak bagus bagi kinerja orgranisasi. Sebab mutasi terlalu mepet juga akan mengganggu ritme kerja OPD. Sementara Anggota Fraksi PDIP DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengingatkan, gubernur tidak melakukan politik belah bambu dalam mutasi pejabat. (ili/r6)

Berita Lainnya

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Hutan Rinjani Terbakar, Pendakian Ditutup

Redaksi Lombok Post

Kecanduan Mabok Bikin Goblok, Terdorong Nyolong demi Minuman Keras

Redaksi Lombok Post

TGB Mendapat Pengakuan Dunia, Terima Penghargaan dari Al-Azhar

Redaksi Lombok Post

Pemprov NTB Cari 414 CPNS

Redaksi Lombok Post

Syafrudin Perjuangkan 52 BTS Baru Dibangun di NTB

Redaksi Lombok Post

Mobil Mewah Terbakar di Dakota

Redaksi Lombok Post

Petugas Dinsos Bongkar Modus Gepeng

Redaksi Lombok Post