Lombok Post
Headline Kriminal

Digertak Jaksa, Dewan Lobar Melunak

Agus Taufikurrahman

MATARAM—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya laporan SPPD fiktif di DPRD Lombok Barat (Lobar). Temuan itu muncul pada tahun 2018. Totalnya, Rp 535.072.350.

Sebelumnya, DPRD Lobar masih “enggan” mengembalikan uang negara. Beberapa dewan belum juga mengembalikan  hingga 60 hari semenjak  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dikeluarkan.

Hingga akhirnya, Kejari Mataram mengambil tindakan. Mereka langsung menagih tunggakan para wakil rakyat itu. Alhasil, seluruh anggota dewan dan mantan dewan itu telah mengembalikan seluruhnya.  ”Temuan BPK sudah dilunasi semua,” kata Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman  saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (7/10).

Dia mengakui, ada beberapa dewan yang ngeyel. Tetapi, setelah diancam akan dilakukan proses hukum, anggota dewan itu melunak. ”Dan bersedia melunasinya. Sekarang sudah lunas dibayar,” ujarnya.

SPPD fiktif yang ditemukan BPK itu, ada 44 anggota DPRD periode sebelumnya yang terjerat. Jumlah SPPD fiktif yang ditanggung per anggota DPRD bervariasi. “Dari Rp 5 juta hingga Rp 35 juta,” jelasnya.

Dari seluruh SPPD fiktif itu bukan saja muncul dari anggota dewan. Melainkan juga dari sekretariat dewan. ”Ada juga dari OPD. Kalau dari OPD jumlahnya Rp Rp 149,8 juta. Tetapi semua sudah disetorkan,” bebernya.

Agus memastikan, kasus ini tidak akan dilanjutkan ke proses hukum. Karena, pihak terkait sudah mengganti kerugian negara. “Tidak bisa diproses. Penagihan yang dilakukan ini bentuk upaya preventif dalam penanganan korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, dalam penanganan korupsi, bukan saja bertujuan untuk memenjarakan pelaku. Tetapi, tujuan utama adalah memulihkan kerugian negara. ”Percuma menghukum pelaku kalau kerugian negaranya tidak pulih,” ucapnya.

Dia berharap, persoalan ini bisa menjadi pelajaran bagi dewan dan aparatur pemerintah lainnya. Agar tidak sembarangan menggunakan uang negara. ”Harus taat administrasi juga dalam menggunakan uang negara,” pungkasnya. (arl/r2)

Berita Lainnya

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post