Lombok Post
Headline Metropolis

Sistem Pembayaran DAK Fisik Dikeluhkan

H Iswandi

MATARAM-Pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan pola reimburse menyulitkan. Khususnya bagi daerah dengan fiskal rendah seperti Pemprov NTB. Kas daerah harus dikuras terlebih dahulu untuk proyek DAK fisik.

Penjabat Sekda NTB H Iswandi menjelaskan, dengan pola saat ini, pemda harus menalangi terlebih dahulu program DAK fisik, baru dibayar pusat setelah pekerjaan selesai. Namun saat ini, jumlah reimbuse yang diterima lebih sedikit dibandingkan dana yang telah dihabiskan.

Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB menunjukkan, hingga September lalu, dari Rp 457 miliar DAK fisik yang dicairkan pusat baru Rp 102 miliar atau 22,33 persen. Namun dana yang dihabiskan pemprov untuk DAK fisik mencapai Rp 170 miliar lebih.

Akibatnya pemprov harus menunda kegiatan yang bersumber dari PAD hanya untuk menutupi belanja DAK fisik. ”DAK dengan pola seperti ini sangat beratlah bagi kita,” kata Iswandi usai rapat pimpinan di kantor gubernur NTB, kemarin (7/10).

Karena itu, dia minta OPD memonitor secara ketat proses pengerjaan proyek, jangan menunggu sampai akhir tahun. Para kontraktor juga harus mempercepat kerjanya. Supaya pemprov bisa cepat mengajukan proses pembayaran.

“Ke depan bagaimana supaya rekanan yang bekerja itu punya modal cukup supaya jangan dia minta talangan,” katanya.

Semua OPD yang memiliki DAK fisik juga harus mempercepat laporan dan monitoring pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai uangnya baru diganti per 31 Desember. Sebab dana itu tidak bisa dipakai lagi tahun itu. Sementara pemprov butuh banyak dana untuk belanja yang lain.

Di samping itu, OPD juga harus berhemat. Sebab pemprov kekurangan dana untuk disalurkan ke kabupaten/kota. Penghematan bisa dilakukan dengan mengurangi belanja perjalanan dinas. “Jadi target kita di triwulan empat ini mengupayakan ada silpa. Sehingga cukup untuk menuntupi dana ke kabupaten/kota,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB Syarwan menyebutkan, dari Rp 2,5 triliun DAK fisik ke NTB tahun ini baru Rp 824,3 miliar yang dicairkan atau 32,13 persen. ”Dari 11 pemda di NTB, seluruh pemda melaksanakan penyaluran DAK fisik,” katanya.

Penyaluran DAK fisik tahap I untuk wilayah terdampak gempa penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 22 Agustus. Sedangkan Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima paling lambat 22 Juli.

Sedangkan penyaluran DAK fisik tahap II, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Oktober. Berupa laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output yang telah ditinjau APIP. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post