Lombok Post
Kriminal

BUMDes “Dibom” Rp 10 Miliar

Dr Ashari

MATARAM-Kucuran dana ke desa tidak pernah habis. Bahkan dana desa akan terus bertambah tiap tahun. Dampak penggunaan dana desa pun mulai tampak, meski belum optimal. Salah satu kendalanya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB H Ashari mengatakan, dana desa sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Selain menggerakkan ekonomi desa, juga mampu menekan angka kemiskinan.

Total dana desa yang digelontorkan pusat tahun ini mencapai Rp 1,18 triliun untuk 995 desa di NTB. Dia yakin tahun depan pasti akan naik lagi. Dana-dana itu digunakan untuk empat program utama yakni penataan lingkungan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pembangunan ekonomi.

Khusus untuk perekonomian, salah satu indikator utamanya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masing-masing desa diharapkan membuat BUMDes, minimal 10 persen dana desa mereka sisihkan untuk mengembangkan BUMDes.

Dari 995 desa di NTB, 886 desa memiliki BUMDes aktif. Tapi baru 50 BUMDes yang progres usahanya bagus. Mereka tergolong cukup maju dengan usaha-usaha yang dijalankan. Seperti Desa Kembang Kuning, Lombok Timur. Mereka cukup bagus dalam mengelola BUMDes, bahkan masyarakat bisa berbelanja secara online. Mereka juga telah membuat desa wisata yang dikelola BUMDes.

”Kalau semua program pembangunan sudah berjalan, kemiskinan otomatis akan berkuang,” katanya.

Tahun 2018 pemprov membantu 30 BUMDes dan dua BUMDes Mart. Sementara tahun ini, mereka telah memberikan bantuan kepada 100 BUMDes dengan dana Rp 10 miliar lebih. Termasuk di dalamnya untuk pengembangan desa wisata.”Dukungan pusat dan provinsi sangat luar biasa, jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Dia menekankan, sekecil apapun penggunaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan. Ashari mengakui, salah satu kendala pengelolaan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban.

Dalam hal ini pemerintah desa masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah daerah. Karena itu, provinsi punya program peningkatan kapasitas aparat desa. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan perangkat lainnya. ”Faktor SDM inilah yang masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Meski demikian, dari tahun ke tahun sudah ada perbaikan kualitas perangkat desa. Pengelolaan anggaran semua berbasis online dan kasus-kasus dana desa berkurang. ”Kami selalu menekankan agar dana desa itu dipakai sesuai aturan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan menyebutkan, output dari belanja dana desa cukup banyak. Bila benar-benar dibelanjakan dengan efektif dampaknya sangat besar bagi perekonomian desa.

Tahun 2018 saja, belanja dana desa telah menghasilkan perbaikan drainase 834 kilometer (Km), 1.228 km jalan desa, 22 km saluran air bersih, 166 unit PAUD.

Kemudian perbaikan rumah tidak layak huni 1.012 unit rumah. Perbaikan jalan usaha tani 65 km. Perbaikan sarana olahraga 624 unit, embung desa 51 unit, 2.314 unit MCK, dan memperbaiki 297 unit jembatan. (ili/r5)

Berita Lainnya

Dua Minggu, Sembilan Motor Raib

Redaksi Lombok Post

Sekda KLU Diklarifikasi Polda NTB Terkait Anggaran Sewa Rumah Kepala Daerah

Redaksi Lombok Post

Karang Bagu Digerebek, Pembeli Ditangkap, Penjual Sabu Lolos

Redaksi Lombok Post

Sengketa Lahan di KEK Mandalika, ITDC Kalah Ditingkat Banding

Redaksi Lombok Post

Ratusan Motor Bodong Terjaring Operasi Zebra

Redaksi Lombok Post

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

Redaksi Lombok Post

Para Pembunuh Bayi Tak Tersentuh

Redaksi Lombok Post

Jangan Belagu! Bule Juga Ditilang!

Redaksi Lombok Post

Vonis Liliana Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Redaksi Lombok Post