Lombok Post
Feature Headline

Masa Depan Pertembakauan NTB (1)

Tembakau lombok
RAWAT TEMBAKAU: Amaq Dran, warga Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, memeriksa duan-duan tembakau yang rusak di lahan garapannya, awal Agustus 2019 lalu.

PROVINSI NTB, khususnya Pulau Lombok, adalah penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia. Dari sekitar 140.000 ton kebutuhan tembakau Virginia di Indonesia, 40.000 ton dipenuhi oleh petani lokal, dan sekitar 80 persen pemenuhannya berasal dari Pulau Lombok. Potensi pengembangan tembakau Virginia di Pulau Lombok pun masih cukup luas. Luas lahan tembakaunya mencapai 58.500 hektare, namun baru 25.000 hektare (sekitar 43 persen) yang terpakai. Ini berarti, pengembangan penguasaan tembakau Virginia di Pulau Lombok masih sangat mungkin dilakukan untuk menghemat devisa negara (karena tidak perlu mengimpor), sekaligus untuk memberdayakan  masyarakat Lombok.

Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Masa Depan Pertembakauan NTB” yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Senin (14/10) lalu. Hadir sebagai pembicara utama dalam FGD tersebut antara lain Dr Ir Muhammad Siddik dan Dr Ir Tajidan (keduanya dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram), Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminudin, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Ir Husnul Fauzi, MSi, dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU NTB Kamarullah. FGD yang diprakarsai Lombok Post tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media di NTB.

Dr Ir Muhammad Siddik mengungkapkan bahwa komoditas tembakau masuk pada katagori padat karya dan padat modal. “Dalam 1 hektare luas lahan dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta. Tenaga kerja yang terserap selama 5-6 bulan sekitar 50 hari kerja orang (HKO),” katanya. Secara keseluruhan, jumlah petani dan pengoven tembakau yang terserap mencapai 20.000 orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 156.000 orang.

Selain itu, dari rata-rata Rp 44 juta pendapatan rumah tangga per tahun, sekitar 56 persen bersumber dari usaha tani tembakau, 16 persen dari usaha tani padi, 3 persen dari kegiatan pertanian lain, 20 persen dari luar pertanian, dan 5 persen dari luar hasil kerja.

Sifat tanaman tembakau yang sangat hemat air membuatnya bisa dibudidayakan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan air (Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian selatan), yang lahannya jarang dimanfaatkan di musim kemarau. Artinya, pengembangan komoditas tembakau telah mampu meningkatkan intensitas dan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang sebelumnya banyak menganggur pada musim kemarau.

Selain itu, keberadaan pertanian tembakau juga mengurangi angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Semula, karena tidak ada pekerjaan, banyak warga yang melakukan tindak kriminal. “Setelah adanya lahan pertanian tembakau, warga memiliki pekerjaan dan meninggalkan tindak kriminal mereka,” ungkap Dr Tajidan.

Peran komoditas tembakau bagi masyarakat Lombok dan NTB secara umum juga dapat dilihat dari jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat. Jika di tahun 2010, DBHCHT yang diterima sekitar Rp 119 miliar, pada tahun 2019 sudah mencapai sekitar Rp 295,6 miliar. Dana ini tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok, tapi untuk semua kota/kabupaten se-NTB.

Semua informasi tersebut menempatkan tembakau sebagai komoditas yang sangat penting bagi NTB dan Pulau Lombok secara khusus.

Ancaman Tembakau Lombok

Namun, rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual enceran (HJE) sebesar 35 persen per 1 Januari 2020 menimbulkan ancaman tersendiri bagi komoditas ini. Ketua APTI NTB Sahminudin, memperkirakan kenaikan cukai ini akan berdampak pada petani lantaran serapan industri akan hasil panen petani tembakau terancam berkurang. Besaran kenaikan cukai hendaknya dihitung kembali dengan mempertimbangkan nasib petani tembakau, khususnya di Pulau Lombok.

Kalau upaya mengurangi konsumsi rokok menjadi alasan utama tingginya kenaikan tarif cukai dan HJE, yang artinya akan mematikan industri tembakau, Sahminudin mempertanyakan komoditas penggantinya. “Apakah lahan yang ada di Pulau Lombok sesuai dengan komoditas pengganti tembakau?” katanya. Lantas, apakah nilai ekonominya sebanding dengan tembakau? Apakah ada jaminan pasar akan menyerap komoditas pengganti ini? Bagaimana masyarat Lombok, yang secara turun temurun sudah bertani tembakau, mengubah tradisi tadi?

Hal senada juga disampaikan Ketua LBM PWNU NTB Kamarullah. “Jika ada pihak-pihak yang terzalimi akibat kenaikan cukai tembakau, maka mereka tidak lain adalah petani dan buruh tani yang notabene masyarakat kecil, khususnya Nahdliyin. Tembakau sudah mengangkat harkat hidup dan mensejahterakan warga di Lombok. Kebijakan cukai harus memperhatikan kemaslahatan rakyat,” katanya.

Para peserta FGD pun sepakat meminta Pemprov NTB untuk ikut menyuarakan kepentingan petani tembakaunya ke tingkat nasional. Salah satu yang harus disampaikan adalah agar kenaikan cukai dan HJE yang tidak terlalu tinggi (eksesif). Sebaiknya kenaikan cukai disesuaikan dengan rata-rata kenaikan selama ini (historical average increase), yang berada di kisaran 10 persen – 11 persen.

Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah sudah menyuarakan permohonan kenaikan cukai yang wajar, tidak eksesif, demi kepentingan petani tembakaunya. Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah provinsi yang menjadi sentra tembakau penting bagi Indonesia. Gubernur NTB Zulkieflimansyah harus ikut ambil bagian dalam menyuarakan kepentingan petani tembakaunya bila masih mengakui tembakau sebagai komoditas strategis bagi NTB. (*/r1)

Berita Lainnya

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post

Petugas Kejari Mataram Kembali Lakukan Penggeledahan Kantor Dispar Lobar

Redaksi Lombok Post

Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

Redaksi Lombok Post

Global Hub Tak Boleh Disepelekan, Dewan Minta Gubernur Aktif Lobi Pusat

Redaksi Lombok Post

Sumbang PNBP Terbesar Kedua Bidang Kepatuhan, Amman Mineral Raih Penghargaan Dirjen Minerba

Redaksi Lombok Post

Empat Spesialis Pencuri Mobil di Lotim Dihadiahi Timah Panas

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Status Jabatan Ispan Junaidi Ditentukan Hari Ini

Redaksi Lombok Post