Lombok Post
Headline Kriminal

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

SIDANG : Terdakwa kasus suap penyalahgunaan izin tinggal WNA Kurniadie membawa map dan berjalan keluar usai sidang di PN Tipikor Mataram, beberapa waktu lalu.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir Mei lalu membongkar praktik kotor di  Imigrasi Mataram. Para saksi yang dihadirkan di persidangan bahkan memperkuat dugaan praktik haram ini kotor itu sudah berlangsung lama.

===

Pada dakwaan, KPK mengungkit pendapatan lain Mantan Kakanim Kurniadie dan Kasi Inteldakim Yusriansyah Fazrin. Pendapatan itu didapatkan melalui pungutan tidak resmi.

Pungutan itu didapatkan dari beberapa pelayanan keimigrasian. Di Inteldakim didapatkan dari pembayaran berita acara pemeriksaan (BAP) paspor hilang habis berlaku serta paspor hilang masih berlaku, dan BAP paspor rusak.

Selanjutnya, di pelayanan seksi Lantaskim di unit layanan paspor (ULP) dan layanan terpadu satu pintu (LTSP) untuk perbuatan paspor. Terakhir, mereka mendapatkan dari seksi Statuskim terkait pelayanan perpanjangan izin tinggal.

Disebutkan dari pungutan tidak resmi tersebut, terdakwa Kurniadie mendapatkan penerimaan Rp 359,7 juta. Terhitung dari Januari hingga April 2019. Yang mengumpulkan pungutan dan mentransfer tersebut adalah Yusri dan I Gede Semarajaya.

Yusri mentransfer uang sebanyak sembilan kali dan Semarajaya sebanyak satu kali. pada 4 Januari 2019 senilai Rp 22,4 juta; selanjutnya pada 11 Januari 2019 Rp 38 juta; pada 8 Februari 2019 Rp 28,7 juta; 22 Februari 33,1 juta; pada 1 Maret 2019 Rp 32 juta; Pada 10 Maret 2019 Rp 19 juta; pada 17 Maret 2019 Rp 48,5 juta; 29 Maret 2019 Rp 27,3 juta; pada 5 April mentransfer 23,2 juta. Terakhir transfer dari  I Gede Semarajaya senilai Rp 87,5 juta.

Begitu juga dengan Yusri. Pria yang menjabat sebagai Kasi Inteldakim itu mendapatkan tujuh kali transfer dari anak buahnya. Total dia menerima Rp 125,4 juta sejak Januari hingga April.

pada 5 Januari dia transfer ke rekening pribadinya Rp 41,2 juta. Ditambah lagi pada tanggal 13 Januari Yusri menyetorkan ke rekening pribadi Rp 44,25 juta. Total yang masuk ke rekening pribadinya Rp 85, 5 juta.

Bulan berikutnya, pada 8 Februari 2019 Yusriansyah menerima Rp 14,1 juta. Pada 22 Februari dia menerima Rp 16 juta; pada 1 Maret 2019 terdakwa menerima transfer Rp 18 juta; Pada 10 Maret menerima Rp 8,15 juta; pada 17 Maret menerima Rp 12,9 juta; terakhir pada 29 Maret 2019 Yusri menerima Rp 14 juta.

Pekan lalu juga terbongkar dari kesaksian lima petugas kasi Inteldakim Imigrasi. Yaitu, Ayyub Abdul Muqsith; Guna Putra Manik; Bagus Wicaksono; Pandapotan Sidjabat; dan Putu Galih Perdana Putra.

Kelimanya mendapatkan uang dari Yusri tiap pekan. Jaksa menduga uang tersebut bersumber dari suap penyelesaian kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA.

Dari keterangan Ayyub yang ditunjuk sebagai bendahara menerangkan sumber uangnya berasal dari luar gaji dan tunjangan operasional. Uang berasal dari uang damai perkara orang asing.

Setiap pekannya, kelima petugas imigrasi itu mendapatkan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Bahkan Ayyub menyebutkan, pihaknya sudah memberlakukan itu semenjak Kurniadie dan Yusri masuk ke Imigrasi.

Terungkapnya cara haram mereka memainkan kasus semakin kuat dari saksi Pandapotan Sidjabat. Dia menyebutkan, adanya penyelesaian kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA asal Korea Selatan.

Modus bermain mereka persis seperti kasus suap yang dilakukan pihak PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI). Yakni, mengancam  korban akan menaikkan kasusnya ke pro justitia sebelum dideportasi.

Karena korban ketakutan tak ingin dipenjara, sehingga mereka memainkan uang penyelesaian kasus. Mereka mendapatkan Rp 40 juta dari WNA Korea itu. Uang tersebut masuk ke rekening pribadi Yusri.

Dari kasus yang sudah diungkap KPK, kini Imigrasi mulai berbenah. PLH Kepala Imigrasi Kelas IA Mataram Armand Armada Yoga Surya mengatakan, kasus OTT itu menjadi pelajaran penting bagi Imigrasi. “Kita sudah mulai berbenah,” kata Armand.

Dia sudah memastikan, tidak ada lagi namanya uang Kas di masing-masing seksi. Apalagi, harus diberikan uang tiap pekannya. ”Saya sudah hapus sistem itu,” ujarnya.

Saat ini, semua sudah terintegrasi secara online. Jadi, setiap kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA harus langsung terdaftar dan diawasi langsung pihak Kementerian Kemenkumham. ”Tidak ada celah lagi untuk memainkan kasus penyalahgunaan izin tinggal,” tegasnya.

Terkait persoalan deportasi atau pro justitia, tergantung pada persoalan kasusnya. Jika memang unsur pasal sudah terpenuhi, WNA itu bisa langsung diproses hukum. ”Kita terbitkan langsung SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kalau ada yang salah,” ujarnya.

”Tidak ada lagi kata negosiasi,” tegasnya.

Dia mengatakan, semenjak OTT KPK Mei lalu, sudah ada tiga kasus penyalahgunaan izin tinggal yang ditangani pihak Imigrasi. “Semua sudah P21,” akunya.

Hal itu sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki citra Imigrasi ke depan. Sekarang, mereka hanya ingin memperbaiki sistem. ”Sistem yang memiliki celah untuk dimainkan petugas kami benahi,” ucapnya.

“Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita harus bangkit memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan WNA secara profesional,” kata dia.

Armand sudah mengeluarkan nota dinas serta pakta integritas untuk pegawainya. Para pegawai telah menandatanganinya. “Jika kedapatan akan diberikan sanksi tegas,” kata dia.

Merubah citra tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses dan jangka waktu yang lama. ”Banyak hikmah setelah OTT KPK,” ujarnya.

 

Sistem Diperketat

 

Setelah OTT itu sistem semakin diperketat. Termasuk dalam pembuatan paspor.

Mungkin anggapan orang sebelumnya, proses wawancara tak terlalu ketat, kini lebih ketat. Dia menerbitkan sistem online.  Pewawancaranya itu  juga harus lebih detail menggali informasi dari pembuat paspor. ”Cara itu sudah mulai kita jalankan,” ujarnya.

Pada sistem tersebut sudah terintegrasi dengan sistem. Jika ada salah satu pemohon paspor memalsukan identitas, maka langsung akan tertolak. ”Datanya langsung terintegrasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika tidak sesuai secara otomatis akan tertolak,” jelasnya.

Tantangan untuk membenahi itu cukup berat. Banyak para tekong mulai melayangkan protes. ”Banyak para tekong yang memprotes dan komplain kepada saya. Karena, paspor mereka lama diterbitkan,” kata dia.

Paspor mereka diproses lama karena prosesnya diperketat. Jangan sampai para pekerja itu terkatung-katung di luar negeri. ”Mereka harus mendapatkan legalitas yang tepat supaya nasibnya bekerja di negeri orang lebih aman,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya tak gentar menghadapi hal itu. Karena, dirinya berusaha untuk memperbaiki dan membenahi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. ”Kita hanya ingin berbenah,” ucapnya.

Dengan begitu, paling tidak gelar Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bisa kembali dipulihkan. ”Kita ingin membangun kembali untuk mendapatkan gelar itu. Kasihan, teman-teman di Imigrasi sudah berjuang untuk itu,” pungkasnya. (suharli/r2)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post