Lombok Post
Headline NASIONAL

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Joko Widodo saat pengucapan sumpah jabatan menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

JAKARTA-Presiden Joko Widodo ingin langsung tancap gas bekerja usai dilantik sebagai Presiden bersama wakilnya Maruf Amin. Untuk itu, berbeda dengan periode pertama yang membutuhkan waktu sepekan untuk memfinalkan kabinetnya, kali ini Jokowi menegaskan jajaran pembantunya selesai disusun sebelum pelantikan.

Jokowi mengatakan, kabinet akan diperkenalkan ke publik pada pagi hari ini (21/10). “Besok pagi saya kenalkan, karena nanti sorenya, Pak Kyai Haji Maruf Amin harus ke Jepang,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (20/10).

Sayangnya, Jokowi belum mau membocorkan soal siapa saja nama-nama yang akan membantunya. Hanya, dia mengisyaratkan akan ada banyak nama-nama baru. “Masih banyak (menteri lama, Red) tapi yang baru lebih banyak,” imbuhnya.

Soal latar belakangnya, Jokowi memastikan ada dari keterwakilan partai politik, ada juga dari kalangan profesional. Pembagiannya tidak jauh dari yang dia sampaikan sebelumnya. Yakni 16 dari 34 menteri berasal dari partai. “Ya kurang lebih, saya belum hitung tapi kurang lebih,” tuturnya.

Lalu, bagaimana dengan nasib Gerindra? Jokowi kembali merahasiakannya. “Besok (hari ini) dilihat,” kata mantan Walikota Solo itu.

Meski masih ditutup rapat, bursa nama-nama menteri sudah beredar. Sejumlah nama potensial yang disebut akan melanjutkan kiprahnya. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut naik menjadi Menko Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kemudian, ada juga Pramono Anung yang diusulkan PDIP sebagai Mendagri bersaing dengan Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Djarot Saefulloh Yusuf.

Selain nama-nama Menteri, pada hari ini Jokowi akan mengumumkan nomenklatur baru kementerian. “Perubahan nomenklatur ada. Besok lah (hari ini),” kata presiden dua cucu tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada dua Kementerian baru yang dibentuk. Yakni Kementerian Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif sebagai perubahan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Kementerian Investasi menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagai tumbalnya, ada kementerian yang dilebur, salah satunya Kementerian Perdagangan digabungkan bersama Kementerian Perindustrian.

Selain figur lama, portofolio calon menteri baru kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga beredar, kemarin. Salah seorang yang namanya muncul adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Dalam daftar yang beredar di kalangan wartwan, yang bersangkutan menempati pos menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pos kementerian itu sebelumnya dijabat politisi PDI Perjuangan Puan Maharani yang kini menjabat ketua DPR.

Dikonfirmasi usai pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) kemarin, Said Aqil tidak mau menjawab gamblang. “Ah saya belum tahu,” katanya.

Dia tidak menampik kalau dirinya termasuk salah seorang yang dipanggil menghadap ke Istana Negara baru-baru ini. KH Said Aqil menemui Presiden Jokowi pada Senin lalu (14/10). Tujuan pertemuan, tambah dia, hanya sekedar silaturahmi. Selebihnya juga sharing membicarakan berbagai persoalan kebangsaan. Mulai soal politik, hukum, keamanan dan persoalan keagamaan. Dia mengaku sama sekali tidak membicarakan soal kursi menteri. “Selebihnya kami ketawa-ketawa. Ketemu kan biasa saja,” ujarnya.

Menurutnya, isu nama dirinya yang masuk daftar menteri koordinator bidang PMK hanya versi media sosial (medsos). Dia pun tidak ingin menanggapi terlalu jauh soal isu di linimasa dunia maya itu.

Tetapi apakah siap jika benar-benar diminta sebagai menteri? “Tergantung. Diminta apa tidak,” jawabnya pendek.

Dia mengaku siap men-support penuh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu, kata dia, sejalan dengan fokus utama pengembangan SDM pemerintah tahun mendatang.

Selain itu adalah penguasaan informasi teknologi (IT). Itu untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Tantangan lainnya berupa  mataknya hoax, hate speech melalui medsos yang membahayakan kerukunan dan mengganggu harmoni sesama anak bangsa.

“Maka santri pesantren sedang saya galakan. Bukan hanya ahli agama tapi juga ahli di bidang teknologi,” papar tokoh yang ahli filsafat Islam itu.

Figur baru calon menteri yang juga beredar adalah Edhy Prabowo. Dalam daftar susunan kabinet terakhir yang beredar, wakil ketua umum Partai Gerindra itu diplot menjadi menteri pertanian. Terkait kabar tersebut, dia bilang tidak dalam posisi mengajukan diri. Sebab pemilihan nama-nama menteri murni kewenangan presiden.

“Saya kira Pak Prabowo sudah jelas di awal. Kami tidak minta-minta. Tapi siap bekerja sama demi kemajuan NKRI,” kata Edhy Prabowo.

Dia juga mengisyaratkan siap jika diminta menjadi salah seorang pembantu presiden periode 2019-2024. Menurutnya, dalam kondisi apapun harus siap jika diberikan tugas. Termasuk menjadi menteri di kabinet Jokkwi-Ma’ruf.

Dia pun lantas menceritakan kiprahnya sebagai anggota DPR sejak tahun 2009. Saat ini dia sudah memasuki periode ke-3 sebagai anggota dewan. Jabatan terakhir yang diemban pada periode 2014-2019 adalah menjadi ketua komisi IV DPR. Komisi tersebut memang konsen dalam persoalan pertanian, pangan, kehutanan dan kemaritiman.

“Alhamdulillah saya lulus tanpa gangguan pelanggaran-pelanggaran,” paparnya.

Kemunculan nama Edhy Prabowo dikaitkan dengan safari politik yang gencar dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam rapimnas Gerindra Rabu lalu (16/10), Prabowo juga mengungkapkan telah menyerahkan konsepsi besar tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Fokusnya adalah pertahanan pangan, energi, ketersediaan air, serta pembangunan pertahanan dan pemerintahan yang kuat.

Apakah pos menteri pertanian tersebut ada kaitannya dengan lobi-lobi Prabowo? “Saya tidak tahu. Itu pembicaraan empat mata antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” ucap Edhy Prabowo.

Nama lain yang muncul adalah politisi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat. Kabarnya politisi yang kini menjabat gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) diplot sebagai salah seorang calon menteri. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Johnny G Plate tidak menampik kalau Viktor masuk dalam portofolio calon menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Menurutnya, rekan separtainya itu siapa ditempatkan di kementerian apapun. “Di menteri manapun Pak Viktor siap. Karena sudah memahami landscape politik nasional khususnya Jakarta,” kata Johnny G Plate.

Informasi yang beredar, Viktor disebut akan menempati menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Pos kementerian tersebut sebelumnya juga dijabat menteri dari Nasdem. Yaitu Siti Nurbaya Bakar. Kabar lain yang beredar, Viktor akan mengisi kementerian UMKM. “Prinsipnya dia siap saja,” papar Johnny G Plate.

Berapa jumlah pos menteri untuk Nasdem? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengklaim justru dirinya belum diajak bicara Jokowi soal jatah menteri untuk Partai Nasdem.

“Saya belum tahu berapa menteri,” terang dia saat ditemui usai pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin. Mungkin karena Presiden Jokowi sibuk, sehingga dirinya belum diajak bicara lagi.

Politisi yang juga pengusaha itu mengatakan, sebagai partai yang mendukung Jokowi tanpa syarat dan mahar, maka pihaknya menyerahkan sepenuhnya Jokowi. Partainya akan menerima apa pun keputusan yang nanti ditetapkan presiden. “Konsekuensi koalisi tanpa syarat, ya tidak boleh banyak tanya,” ungkap.

Surya masih enggan membocorkan siapa kader partainya yang disiapkan untuk menjadi menteri. Dia masih akan menunggu pengumuman resmi dari presiden dan wakil presiden.

Terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, para ketua umum partai koalisi sudah menyerahkan nama-nama calon menteri ke Jokowi. Para ketum partai juga sudah beberapakali bertemu dengan presiden untuk membahas menteri.

“Tidak elok kalau kami sampaikan berapa jatah menteri untuk masing-masing partai,” kata dia saat ditemui di sela-sela tasyakuran pelantikan Jokowi – Ma’ruf di Tugu Proklamasi kemarin.

Yang jelas PDIP mendapatkan jatah menteri paling banyak. Siapa saja kader PDIP yang akan jadi menteri? Menurut dia, ada pengurus DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI yang akan ditunjuk sebagai menteri. Namun, dia belum mau membuka nama calon menteri.

Selain itu, ada juga kepala daerah dari PDIP yang akan jadi menteri. Sebelumnya, Hasto mengatakan, ada kepala daerah yang berpeluang menjadi menteri. Yaitu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang. Tapi, dia belum bisa memastikan siapa yang akan ditunjuk.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, nomenklatur kabinet sudah ditetapkan. Tidak banyak yang mengalami perubahan. “Kami percaya Pak Jokowi akan memilih menteri terbaik,” tutur dia.

Partai di luar koalisi pemerintah  juga masih menunggu kepastian dari Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya tidak ingin mendahului keputusan dari presiden. Partainya masih menunggu pengumuman resmi dari presiden.

Begitu juga soal peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. “Tanya ke Pak Jokowi. Saya tidak tahu,” tutur dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.

 

Wakil Menteri Bertambah

Nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Presiden Jokowi jilid II akan mengalami sejumlah perubahan. Selain membentuk beberapa lembaga dan badan baru, presiden juga menambah jumlah wakil menteri (Wamen). Itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ngabalin menyampaikan, penambahan wakil menteri bertujuan memaksimalkan program kerja kementerian. Ada sejumlah kementerian, tutur dia, yang dalam kerja-kerja teknisnya membutuhkan wakil menteri. “Sehingga eksekusi program lebih maksimal,” kata Ngabalin.

Dari sejumlah pembicaraan dengan presiden, dia menduga ada lebih dari 10 kementerian yang memiliki kursi wakil menteri. Padahal di pemerintahan Jokowi jilid I hanya ada tiga wakil menteri. Yaitu wakil menteri luar negeri, wakil menteri keuangan dan wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). “Pembentukan nanti berdasarkan kebutuhan saja” imbuhnya.

Pembentukan wakil menteri juga mempertimbangkan geopolitik. Sehingga ada unsur dari berbagai latar belakang. Mulai dari kalangan akademisi, politisi, santri, TNI/Polri pengusaha hingga calon menteri dan wakil menteri dari kalangan Milenial. “Jadi periode kedua ini jauh lebih sempurna dan komplit demi pelayanan ke masyarakat,” papar Ali Mochtar Ngabalin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi mengutamakan tim yang bagus. Sehingga dalam memilih calon pembantunya dilakukan seleksi ketat. Yang bersangkutan harus memiliki kapasitas, kapabilitas, managerial yang bagus dan kemampuan eksekusi program.  “Kriteria ini sejalan dengan target pencapaian yang tinggi saat ini,” papar politisi Golkar itu.

Lima Program Unggulan

Sementara itu, di periode kedua ini, Jokowi berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.

Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya lima tahun mendatang.

Yang pertama, dia akan membangunan sumber daya manusia (SDM). “Pembanguann SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia. Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi  harus dengan cara-cara baru.  Dalam mengembangkan SDM, kata dia, membutuhkanendowment fund, dana abadi yang besar.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan Wali Kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Ayah tiga anak itu menerangkan, dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegas dia.

Program keempat adalah dia akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Jokowi menerangkan, sselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.

Selanjutnya program kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.

Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung, dan mengkalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kerja yang produktif.

Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47. Sekitar pukul 15.30, prosesi pelantikan pun dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.

Selanjutnya dilalukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma’ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden.

Jokowi dan Ma’ruf kemudian menandatangani berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR. Dalam acara tersebut, hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat.

Para ketum partai yang lain juga turut hadir. Seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Oedang, dan ketum partai lainnya.

Para kepala negara sahabat juga hadir. Diantaranya, Presiden Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Burnei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan utusan khusus kepala negara lainnya.

Bamsoet mengatakan, dengan dilantiknya Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, maka keduanya bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggungjawab semua pihak. Dalam lima tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global.

“Jika tidak siap dan waspada Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu,” ungkapnya. Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Namun, seberat apapun tantangan yang akan dihadapi, akan terasa ringan jika dipikul bersama. Semua pihak harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu membahu, bergotong royong, ringan sama dijinjing – berat sama dipikul. (far/lum/mar/r3/JPG)

Berita Lainnya

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post

Petugas Kejari Mataram Kembali Lakukan Penggeledahan Kantor Dispar Lobar

Redaksi Lombok Post

Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

Redaksi Lombok Post

Global Hub Tak Boleh Disepelekan, Dewan Minta Gubernur Aktif Lobi Pusat

Redaksi Lombok Post

Sumbang PNBP Terbesar Kedua Bidang Kepatuhan, Amman Mineral Raih Penghargaan Dirjen Minerba

Redaksi Lombok Post

Empat Spesialis Pencuri Mobil di Lotim Dihadiahi Timah Panas

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Status Jabatan Ispan Junaidi Ditentukan Hari Ini

Redaksi Lombok Post