Lombok Post
Headline Metropolis

Saatnya Gunakan e-Retribusi!

SASARAN PUNGLI: Celah pungli pasar bisa dicegah dengan sistem e-retribusi. Menguntungkan pedagang dan pemkot. Nampak aktivitas ekonomi di Pasar Kebon Roek, kemarin.

MATARAM-Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) harus direspons Pemkot Mataram. Salah satunya melalui inovasi teknologi. Setiap retribusi untuk PAD diharapkan bisa dilakukan dengan berbasis teknologi. Bukan lagi ditarik secara manual.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, selama ini penarikan retribusi dilakukan dengan cara konvensional. Dari retribusi lapak pedagang di pasar-pasar hingga parkir tepi jalan.

”Kan masih manual semua itu,” kata Zaini, kemarin (28/10).

Penarikan secara manual, disebut Zaini, menjadi celah kebocoran. Uang yang seharusnya bisa disetor ke kas daerah, dinikmati oknum untuk keuntungan mereka sendiri. Politisi Demokrat ini memberi contoh retribusi di pasar.

Penarikan yang dilakukan juru pungut terkadang melebihi aturan. Begitu juga penarikan retribusi untuk parkir tepi jalan. Kelebihan-kelebihan itu, sebut Zaini, menguap. Tidak disetor ke daerah.

”Ke mana dia menguap uang itu? Tidak jelas. Makanya itu, perlu disikapi segera. Untuk meminimalisasi kebocoran PAD ini,” ucapnya.

Menyikapi retribusi di pasar, Zaini menyebut Komisi II DPRD Kota Mataram telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Perdagangan. Membahas penarikan retribusi yang melebihi aturan di perda. Perilaku itu masuk ranah pungutan liar (pungli). Meski dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.

”Jelas masuk kategori pungli,” tuturnya.

Menyikapi kondisi seperti itu, Zaini meminta eksekutif untuk membuat terobosan. Salah satunya memakai metode e-retribusi. Pembayaran retribusi yang dilakukan tidak lagi dengan cara-cara manual. Melainkan berbasis teknologi.

Pedagang di pasar akan memegang satu kartu. Berisi uang dalam bentuk digital. Ketika petugas juru pungut datang, pedagang tinggal menggesek kartu. Setelah itu, uang digital akan berkurang sesuai dengan tarif retribusi yang ada di perda.

”Bisa juga dipakai untuk parkir kan. Sederhana saja. Nanti pemkot bisa bekerjasama dengan perbankan,” terang Zaini.

E-retribusi akan saling menguntungkan. Bisa mencegah kebocoran retribusi untuk PAD bagi pemkot. Pedagang pun tidak akan ditarik uang retribusi yang melebihi aturan. ”Fungsinya kan memang seperti itu,” tandas ia.

Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A; B; dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800; Rp 600; dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500; Rp 300; dan Rp 200.

Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

Hanya saja tidak demikian dalam praktiknya. Penarikan terkadang dilakukan melebihi aturan. Dengan alasan untuk menutupi target yang dibebankan kepada pasar.

Bagi, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

Menurut ia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegasnya.

Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan. (dit/r3)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post