Lombok Post
Headline Metropolis

Saatnya Gunakan e-Retribusi!

SASARAN PUNGLI: Celah pungli pasar bisa dicegah dengan sistem e-retribusi. Menguntungkan pedagang dan pemkot. Nampak aktivitas ekonomi di Pasar Kebon Roek, kemarin.

MATARAM-Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) harus direspons Pemkot Mataram. Salah satunya melalui inovasi teknologi. Setiap retribusi untuk PAD diharapkan bisa dilakukan dengan berbasis teknologi. Bukan lagi ditarik secara manual.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, selama ini penarikan retribusi dilakukan dengan cara konvensional. Dari retribusi lapak pedagang di pasar-pasar hingga parkir tepi jalan.

”Kan masih manual semua itu,” kata Zaini, kemarin (28/10).

Penarikan secara manual, disebut Zaini, menjadi celah kebocoran. Uang yang seharusnya bisa disetor ke kas daerah, dinikmati oknum untuk keuntungan mereka sendiri. Politisi Demokrat ini memberi contoh retribusi di pasar.

Penarikan yang dilakukan juru pungut terkadang melebihi aturan. Begitu juga penarikan retribusi untuk parkir tepi jalan. Kelebihan-kelebihan itu, sebut Zaini, menguap. Tidak disetor ke daerah.

”Ke mana dia menguap uang itu? Tidak jelas. Makanya itu, perlu disikapi segera. Untuk meminimalisasi kebocoran PAD ini,” ucapnya.

Menyikapi retribusi di pasar, Zaini menyebut Komisi II DPRD Kota Mataram telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Perdagangan. Membahas penarikan retribusi yang melebihi aturan di perda. Perilaku itu masuk ranah pungutan liar (pungli). Meski dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.

”Jelas masuk kategori pungli,” tuturnya.

Menyikapi kondisi seperti itu, Zaini meminta eksekutif untuk membuat terobosan. Salah satunya memakai metode e-retribusi. Pembayaran retribusi yang dilakukan tidak lagi dengan cara-cara manual. Melainkan berbasis teknologi.

Pedagang di pasar akan memegang satu kartu. Berisi uang dalam bentuk digital. Ketika petugas juru pungut datang, pedagang tinggal menggesek kartu. Setelah itu, uang digital akan berkurang sesuai dengan tarif retribusi yang ada di perda.

”Bisa juga dipakai untuk parkir kan. Sederhana saja. Nanti pemkot bisa bekerjasama dengan perbankan,” terang Zaini.

E-retribusi akan saling menguntungkan. Bisa mencegah kebocoran retribusi untuk PAD bagi pemkot. Pedagang pun tidak akan ditarik uang retribusi yang melebihi aturan. ”Fungsinya kan memang seperti itu,” tandas ia.

Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A; B; dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800; Rp 600; dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500; Rp 300; dan Rp 200.

Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

Hanya saja tidak demikian dalam praktiknya. Penarikan terkadang dilakukan melebihi aturan. Dengan alasan untuk menutupi target yang dibebankan kepada pasar.

Bagi, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

Menurut ia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegasnya.

Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan. (dit/r3)

Berita Lainnya

Mohan-Mujib Punya Chemistry Kuat

Redaksi Lombok Post

Bukopin Permudah Nasabah Nobar Milea: Suara dari Dilan

Redaksi Lombok Post

Pelaku Kekerasan di NTB Makin Sadis

Redaksi Lombok Post

Bebas Korona, Tiga Warga NTB Dipulangkan dari Natuna

Redaksi Lombok Post

Ngga Usah Jauh-jauh, Sunset di Pesisir Mataram Juga Keren Lho!

Redaksi Lombok Post

Gaji Minim, Lokasi Terpencil, CPNS Dokter di KLU Sepi Peminat

Redaksi Lombok Post

Gelar Simulasi, RSUD Selong Antisipasi Virus Korona

Redaksi Lombok Post

Tangani Kemiskinan, Pemkab Loteng Gelontorkan Rp 123 Miliar

Redaksi Lombok Post

Tarian Bugil Terbongkar, Polisi Usut Perizinan Metzo

Redaksi Lombok Post