Lombok Post
Headline Metropolis

Pemkot Tak Tertib Administrasi

PARKIR: Sejumlah kendaraan dinas (Rndis) roda empat berjajar di halaman parkir Kantor Wali Kota Mataram, belum lama ini.

MATARAM-Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Mataram mencatat 672 unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kota Mataram belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Baik roda dua maupun roda empat.

“Roda dua sebanyak 622 unit dan roda empat 50 unit,” kata Kepala Samsat Kota Mataram H Abdul Aziz, kemarin.

Randis yang menunggak pajak tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Besaran tunggakan pajak baik roda dua dan roda empat Rp 231 juta lebih. Rinciannya, nilai tunggakan pokok PKB sebesar Rp 186 juta lebih dan denda pajak sebesar Rp 44 juta lebih,” sebut Aziz.

Diungkapkan, jatuh tempo pajak Randis milik Pemkot Mataram sudah lama. Tunggakan pajak pun cukup bervariasi. Mulai dari  Randis yang nunggak pajak satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan empat tahun. Bahkan ada juga Randis yang menunggak pembayaran pajak lebih dari lima tahun.

“Ada yang sampai lima tahun nunggak,” tutur Aziz.

Aziz telah melakukan upaya guna menagih tunggakan pajak Randis ini. Ia sudah melayangkan surat teguran kepada masing-masing OPD terkait, agar segera menyelesaikan tunggakan pajak. “Ini susah kita lakukan,” singkatnya.

Aziz ingin agar surat teguran bisa direspons secepatnya. Apa penyebabnya sehingga kewajiban pajak belum diselesaikan. Apakah  tidak aktif, rusak berat, hilang atau surat kendaraan tidak ada. Sehingga kesulitan pada saat melakukan pembayaran pajak.

Jika kendalanya sudah diketahui, kata dia, tentu ada solusi dan langkah penyelesaian. Misalnya, surat kendaraan hilang maka akan dibuatkan duplikat. Begitu juga jika tidak aktif atau rusak berat, maka akan diberikan kompensasi keringanan pajak. Dan sebagainya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Saykirin mengaku sebagian Randis tidak memiliki kelengkapan dokumen atau surat kendaraan. Seperti surat kendaraan hilang dan sebagainya. Sehingga menjadi kendala dalam pembayaran pajak.

“Kita minta semua OPD untuk melengkapi  dengan surat pernyataan terhadap surat-surat yang hilang,” terangnya.

Diungkapkan, dengan adanya  surat pernyataan kehilangan dari masing-masing OPD maka dijadikan dasar untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak Samsat untuk membuat duplikat surat kendaraan sebagai pengganti. Dengan begitu pemkot bisa menunaikan  pembayaran pajak atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kalau tidak ada surat-surat itu kita tidak bisa perpanjang,” kata Syakirin.

Dikauinya, setiap tahun pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak semua Randis di masing-masing OPD. Untuk Randis yang memiliki surat kendaraan lengkap anggarannya sudah digunakan untuk pembayaran pajak. Sebaliknya, kendaraan yang tidak memiliki surat-surat maka anggaran dialokasikan ditahan.

“Anggarannya masih ada di kita,” terangnya.

Kedepan, ia ingin dokumen Randis tersentral dalam satu tempat. Tidak di masing-masing OPD seperti sekarang ini. “Kita ingin dokumen seperti BPKB ini bisa disimpan di aset,” tutupnya. (jay/r3)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post