Lombok Post
Headline Metropolis

Banggar Masih Jual Mahal Terkait Pembangunan Kantor Baru Wali Kota Mataram

BANGUNAN TUA: Kantor Wali Kota Mataram di jalan Pejanggik ini akan dipindah ke Lingkar Selatan. Anggaran pembangunannya saat ini sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

MATARAM-Ekspose detail engineering design (DED) kantor baru wali kota dilakukan TAPD Kota Mataram, kemarin (4/11). Meski begitu, penjelasan TAPD belum membuat Badan Anggaran (Banggar) memberi lampu hijau untuk proyek senilai Rp 135 miliar tersebut. Mereka masih jual mahal.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat mengatakan, masih ada beberapa poin yang belum dijawab TAPD. Antara lain legal opinion (LO) atau pendapat hukum dan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Itu yang katanya eksekutif sedang dijemput,” kata Ismul, kemarin (4/11).

LO yang disebut Ismul terkait dengan pertemuan Banggar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Dewan meminta pandangan terkait rencana pembangunan kantor baru wali kota.

Saat itu, Banggar meminta agar hasil pertemuan dan LO dari BPKP tidak saja dilakukan secara lisan. Tapi juga melalui dokumen resmi. ”Tapi eksekutif lama merespons itu. Buktinya baru hari ini (kemarin, Red) mereka berkirim surat ke BPKP,” ungkap Ismul.

Politisi PKS ini mengatakan, pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung pembangunan kantor baru wali kota. Apalagi dalam perencanaannya ada mall pelayanan publik. Hanya saja, TAPD harus tetap memenuhi segala ketentuan. Terutama yang berkaitan dengan aturan dan landasan hukum.

Gambaran mengenai mall pelayanan publik dijelaskan Kadis PUPR Miftahurrahman. Saat ekspose DED pembangunan kantor wali kota. Kata ia, sangat penting mengenai pelayanan publik yang terintegrasi dengan kantor.

”Sesuai dengan arahan Menpan-RB,” kata Miftah.

Dalam mall pelayanan publik nanti, masyarakat bisa mengurus sejumlah layanan. Seperti BPJS, pembuatan SIM, membayar pajak kendaraan, PDAM, PLN, hingga urusan keimigrasian. Semua akan terintegrasi dalam satu lantai di kantor wali kota yang baru.

Miftah menerangkan, luas bangunan kantor wali kota mencapai 18.000 meter persegi. Kantor baru akan menempati lahan seluas 4,03 hektare di Jalan Lingkar Selatan.

Berdasarkan DED, kantor baru akan memiliki lima lantai. Lantai satu akan digunakan bagian di sekretariat daerah (Setda) dan OPD; lantai dua untuk ruangan asisten, sekda, dan wakil wali kota. Lantai tiga sebagai ruangan wali kota. Dan lantai empat sebagai basis data smart city. Pembangunan kantor bakal menelan anggaran hingga Rp 135 miliar.

Mengenai anggaran yang berubah-ubah, disinggung Anggota Banggar I Gede Wiska. Ada inkonsistensi terkait anggaran. Pemkot sebelumnya melempar angka Rp 127 miliar, kemudian menjadi Rp 170 miliar akibat rencana penambahan mal pelayanan publik.

”Sekarang malah turun lagi menjadi Rp 135 miliar,” katanya.

Menjawab itu, Miftah menyebut ada perubahan desain. Dari semula empat lain menjadi lima lantai. Itu pula yang membuat nilai proyek menjadi berubah. Pastinya, nominal yang tertera sekarang dihitung berdasarkan efisiensi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rachman mengatakan, meminta perencanaan harus memperhitungkan juga kondisi kebencanaan. Apalagi satu tahun lalu Kota Mataram sempat diguncang gempa.

”Harus juga dijelaskan mengenai ketahanan bangunan,” ucapnya.

Dinamika mewarnai ekspose DED kemarin. Di akhir rapat, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi pun memberi isyarat hendak secepatnya mengetuk palu persetujuan. Untuk bisa menggelar paripurna KUA PPAS APBD 2020 pada hari itu juga.

Namun, sebagian anggota Banggar belum menyepakatinya. Masih ada dokumen yang kurang diberikan TAPD. Seperti LO dan rekomendasi Kemendagri. ”Kita ingin sama-sama menjaga lho ini. Jangan sampai nanti malah berujung masalah,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Akibat belum menemui kesepakatan, paripurna KUA PPAS APBD 2020 tak jadi dilaksanakan kemarin. Paripurna kemungkinan digelar usai reses anggota DPRD Kota Mataram yang dilakukan pekan ini.

Terpisah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh tak ambil pusing dengan dinamika pembahasan pembangunan kantor baru. Ahyar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut di tangan legislatif.

”Jangan dikesankan kami (eksekutif) memaksakan. Atau ada keperluan yang mendesak,” kata Ahyar, kemarin.

Bagi Ahyar, rencana pembangunan memang harus dilakukan secara teliti. Mengacu pada aturan perundang-undangan. Juga kepada RPJMD yang disusun. Sehingga, ketika ada proses yang tidak merujuk pada aturan, lebih baik kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Wali kota dua peridode ini juga tak ambil pusing jika pembangunan kantor baru ditunda. ”Kalau belum memenuhi, tidak masalah itu ditunda. Apapun hasilnya kita terima,” aku ia.

Pemkot tidak akan memaksa kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan. Sebagai wali kota, Ahyar pun mengaku siap untuk mengikuti aturan. Apa yang dilaksanakan akan menjadi keputusan bersama.

Disinggung mengenai pertemuan ketua fraksi di pendoponya, pada Sabtu malam (2/11), Ahyar mengaku itu hanya sebagai silaturahmi. Tidak ada tendensi apapun. Apalagi yang berkaitan dengan pembahasan pembangunan kantor wali kota baru. (dit/r3)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post