Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

RAMAI DIKUNJUNGI: Sejumlah wisatawan asing di kawasan Gili Trawangan, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Penyelesaian persoalan lahan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan belum rampung. Malah Pemprov NTB belum mengambil langkah hukum yang lebih progresif atas kasus tersebut.

Asdatun Kejati NTB Tende mengatakan, pihaknya belum menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Pemprov NTB. Dia masih menunggu permintaan langsung dari pemerintah. ”Belum ada permohonan SKK yang kita terima,” kata Tende, kemarin (4/11).

Jika ada, pihaknya akan segera menindaklanjuti. Apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. ”Kalau kami siap-siap saja kalau dimintakan SKK,” ucapnya.

Yang pasti dia akan berjuang untuk menyelamatkan aset pemerintah. Supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. ”Kita akan berjuang agar lahan pemerintah bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata dia.

Tende menduga pemprov tidak akan meminta SKK. Karena untuk menyelesaikan persoalan itu, Pemporv NTB sudah membentuk tim.

Tim itu terdiri dari berbagai institusi. Seperti Polri, Imigrasi, kejaksaan, serta asosiasi lainnya. ”Saya juga masuk tim itu. Tetapi, kita lihat nanti seperti apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.

”Saya masih menunggu undangan rapat,” tambahnya.

Tim itu nantinya yang akan bergerak. Pada penyelesaian persoalan pengelolaan lahan itu akan mengedepankan penyelesaian non-litigasi.

Apabila tak mampu diselesaikan secara non-litigasi, itu menjadi wewenang pemprov. Apakah mereka akan meminta SKK atau tidak, hal itu menjadi wewenang pemprov. ”Kami hanya menjalankan tugas atas SKK yang dimohonkan,” bebernya.

Diketahui, PT GTI telah menandatangani kontrak dengan Pemprov NTB sejak 1995 silam. Dia diberikan wewenang mengelola lahan dalam bentuk hak guna usaha (HGU) di Gili Trawangan seluas 65 hektare.

Pada HGU itu berlaku selama 70 tahun sejak ditandataganinya MoU dengan Pemerintah, kala itu Gubernur dijabat Warsito.  PT GTI hanya memberikan royalti ke pemerintah Rp 27 juta.

Tetapi, lahan tersebut dianggap tak pernah digarap oleh pihak PT GTI. Sehingga, beberapa warga membangun rumah dan usaha di areal tanah HGU milik PT GTI. Status kepemilikannya hanya memegang hak guna bangunan (HGB).

Ketika lokasi Gili Trawangan menjadi kawasan destinasi wisata, PT GTI kembali ingin mengelola lahan tersebut. Sehingga, timbul gejolak antara masyarakat yang sudah mendirikan rumah dengan status HGB. (arl/r2)

Berita Lainnya

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

All New Honda BeAT Series dengan Berlimpah Teknologi Baru

Redaksi Lombok Post