Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

RAMAI DIKUNJUNGI: Sejumlah wisatawan asing di kawasan Gili Trawangan, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Penyelesaian persoalan lahan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan belum rampung. Malah Pemprov NTB belum mengambil langkah hukum yang lebih progresif atas kasus tersebut.

Asdatun Kejati NTB Tende mengatakan, pihaknya belum menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Pemprov NTB. Dia masih menunggu permintaan langsung dari pemerintah. ”Belum ada permohonan SKK yang kita terima,” kata Tende, kemarin (4/11).

Jika ada, pihaknya akan segera menindaklanjuti. Apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. ”Kalau kami siap-siap saja kalau dimintakan SKK,” ucapnya.

Yang pasti dia akan berjuang untuk menyelamatkan aset pemerintah. Supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. ”Kita akan berjuang agar lahan pemerintah bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata dia.

Tende menduga pemprov tidak akan meminta SKK. Karena untuk menyelesaikan persoalan itu, Pemporv NTB sudah membentuk tim.

Tim itu terdiri dari berbagai institusi. Seperti Polri, Imigrasi, kejaksaan, serta asosiasi lainnya. ”Saya juga masuk tim itu. Tetapi, kita lihat nanti seperti apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.

”Saya masih menunggu undangan rapat,” tambahnya.

Tim itu nantinya yang akan bergerak. Pada penyelesaian persoalan pengelolaan lahan itu akan mengedepankan penyelesaian non-litigasi.

Apabila tak mampu diselesaikan secara non-litigasi, itu menjadi wewenang pemprov. Apakah mereka akan meminta SKK atau tidak, hal itu menjadi wewenang pemprov. ”Kami hanya menjalankan tugas atas SKK yang dimohonkan,” bebernya.

Diketahui, PT GTI telah menandatangani kontrak dengan Pemprov NTB sejak 1995 silam. Dia diberikan wewenang mengelola lahan dalam bentuk hak guna usaha (HGU) di Gili Trawangan seluas 65 hektare.

Pada HGU itu berlaku selama 70 tahun sejak ditandataganinya MoU dengan Pemerintah, kala itu Gubernur dijabat Warsito.  PT GTI hanya memberikan royalti ke pemerintah Rp 27 juta.

Tetapi, lahan tersebut dianggap tak pernah digarap oleh pihak PT GTI. Sehingga, beberapa warga membangun rumah dan usaha di areal tanah HGU milik PT GTI. Status kepemilikannya hanya memegang hak guna bangunan (HGB).

Ketika lokasi Gili Trawangan menjadi kawasan destinasi wisata, PT GTI kembali ingin mengelola lahan tersebut. Sehingga, timbul gejolak antara masyarakat yang sudah mendirikan rumah dengan status HGB. (arl/r2)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post