Lombok Post
Headline Metropolis

MENPORA OFFSIDE! Enteng Saja Sebut MotoGP Bisa Pindah ke Jatim

MENEBAR OPTIMISME: CEO Dorna Sports SL, penyelenggara MotoGP, Carmelo Ezpeleta (bertopi) dan Sporting Direktur Dorna Carlos Ezpeleta (kiri) mendapat penjelasan progres pembangunan Sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021 dari Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer di sela peninjauan pembangunan sirkuit di KEK Mandalika, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Entah apa yang ada di benak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Politisi Golkar tersebut tiba-tiba mengemukakan secara terbuka ke publik, bahwa MotoGP Lombok tahun 2021 bisa dipindah ke Jawa Timur. Sejumlah pihak di NTB menyayangkan pernyataan menteri yang baru menjabat dua pekan tersebut dan menuntut Menpora menarik pernyataannya.

“Terus terang sangat disayangkan,” sesal Anggota DPRD NTB TGH Patompo Adnan, kemarin (4/11).

Politisi PKS asal Lombok Tengah itu mengaku kecewa. Tidak seharusnya Menpora menyampaikan statemen yang dapat membuat masyarakat resah di tengah harapan potensi perbaikan ekonomi hadirnya balap motor terbesar sejagat itu.

“Saya berharap ia menarik ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf,” kata Patompo.

Menpora sendiri seperti diberitakan sejumlah media, menyampaikan pernyataan terbuka kepada media, soal informasi yang didengarnya kalau pemindahan MotoGP Lombok bisa dilakukan ke Jatim. Hal itu dia sampaikan saat diwawancara media di rumah dinas Gubernur Jatim, Ahad (4/11). Namun, Menpora juga menyebut, bahwa dirinya tidak bisa berkomentar soal kesiapan Mandalika yang telah resmi ditunjuk Dorna untuk menyelenggarakan MotoGP tahun 2021.

Patompo menegaskan, ada beberapa alasan yang membuat dirinya meminta Menpora layak menarik ucapannya. Pertama, posisinya sebagai pembantu presiden telah membuat masyarakat melihat apa yang disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai sikap negara terhadap rencana investasi raksasa di Lombok Tengah itu.

Lalu alasan kedua, sekalipun berstatus pembantu presiden namun Patompo menyebut sebenarnya Menpora tidak pantas bicara tentang MotoGP. Keputusan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP itu membuat MoU dengan ITDC. Sehingga tidak ada kaitannya dengan keputusan Menpora.

Ndak boleh latah ngurus yang bukan domain dia,” kritiknya.

Alasan berikutnya ia melihat persiapan untuk menggelar MotoGP di Lombok sudah sangat matang. Pekan lalu, CEO Dorna Sport SL Carmelo Ezpeleta sudah meninjau langsung pembagunan sirkuit Mandalika. Carmelo bahkan menyampaikan optimismenya bahwa Mandalika siap menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Bahkan, Dorna pun telah mengumumkan bahwa antara Februari atau Maret 2021, sirkuit Mandalika akan menjadi tempat tes pra musim, yang akan diikuti seluruh pembalap.

Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo juga sudah berulang kali datang ke KEK Mandalika. Melihat perkembangan persiapan KEK Mandalika sebagai tempat pelaksanaan motoGP.

“Tapi Presiden tidak pernah ke Jawa Timur dalam rangka membahas MotoGP,” tandas Patompo membandingkan.

Karena itu, seharusnya dari sana Menpora bisa mengukur kesiapan KEK Mandalika dalam menggelar MotoGP. Tapi tiba-tiba tanpa perbandingan persiapan yang begitu matang di KEK Mandalika, Menpora dengan entengnya sebagai pembantu presiden menyebut wilayah lain.

“Ini kan jadi lucu. Jangan asal jeplak,” sindirnya.

Saat ini NTB tengah jadi perhatian dunia. Terutama dengan terpilihnya NTB sebagai tempat pelaksanaan MotoGP. Politisi PKS ini sendiri tak yakin bila alasan Menpora mengeluarkan statemen itu hanya untuk menyentil beberapa reaksi penolakan MotoGP di NTB.

“Kalau itu jadi pengungkit tentu keliru. Dampak kekecewaan pernyataan itu terlalu besar,” sesalnya.

Hubungan NTB dan Jatim sendiri selama ini baik. Bahkan semakin membaik dengan kehadiran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sempat datang ke NTB beberapa hari lalu dalam misi dagang.

Senator asal NTB H Sukisman Azmy ikut menyesalkan pernyataan Menpora. Ia melihat menteri baru itu ofside dalam memahami tugas dan fungsinya. Bagaimanapun menteri tak punya hak menentukan di mana pengusaha berniat investasi apalagi sampai mengatur-ngatur ke ranah yang lebih teknis.

“Investor sebelum berinvetasi tentu melakukan survei,” kata Sukis.

Sejauh ini, KEK Mandalika dinilai paling siap menggelar event MotoGP. Baik dari kondisi alam, hingga infrastruktur bila dibanding lain. Karenannya, ada kesan ingin ‘menyeret’ Dorna agar mau membangun sirkuit dan menggelar MotoGP di Jatim.

“Wajar menteri minta Jatim, karena menterinya dari Jatim,” sindirnya.

Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah dan provinsi harus mampu mempertahankan rencana investasi besar ini. Berperan aktif menyuksesan MotoGP 2021 dengan berbagai cara.

Di sisi lain, statemen Menpora dinilai Sukis terkesan kedaerahan. Padahal saat menyandang gelar pembantu presiden, ia seharusnya membangun perspektif nasional.

“Kalau menteri ngotot (bawa ke Jatim) tapi investor menolak, sampai tidak jadi digelar di Indonesia, siapa yang rugi?” tandasnya.

 Bukan Urusan Menpora

 Sementara itu, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT juga angkat bicara atas pernyataan Menpora tersebut. Bupati yang juga satu partai dengan Menpora itu menegaskan, pembangunan sirkuit MotoGP di KEK The Mandalika, hingga pelaksanaan balapan MotoGP di tahun 2021 mendatang, bukan menjadi urusan Kemenpora. Melainkan, pihak Dorna.

ITDC, sebagai perusahaan milik negara, kata dia, ikut menyukseskannya melalui penyiapan infrastruktur dasar dan penataan kawasan. Lalu, Vinci Construction and Grand Projets, sebuah perusahaan infrastruktur global asal Prancis berinvestasi menyiapkan fasilitas utama sirkuit sepanjang 4,32 kilometer dengan 17 tikungan. Indonesia menjadi venue ke-21 dari rangkaian balapan MotoGP dalam setahun. Dan Sirkuit Mandalika akan menjadi satu-satunya, street race circuit cluster untuk MotoGP di dunia.

Selain itu, investor asal Prancis tersebut menyiapkan juga sederetan hotel berbintang, rumah sakit, taman, pusat permainan keluarga, pusat perbelanjaan hingga convention center. Itu dalam satu kawasan investasi seluas 120 hektare, dengan nilai investasi sebesar Rp 15 triliun.

                Presiden RI Joko Widodo juga kata Bupati Suhaili, sudah berkali-kali meninjau lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. Bahkan, Presiden pun telah memerintahkan 15 kementerian dan badan-badan mengeroyok pembangunan fasilitas pendukung KEK Mandalika untuk mempersiapkan event MotoGP.

Salah satunya, pembangunan rumah-rumah warga untuk homestay yang ditahap awal bisa menutupi kekurangan kamar hotel di Mandalika. Total anggaran yang digelontorkan, tidak main-main. Nilainya, mencapai Rp 6,8 triliun. Itu untuk program tiga tahun ke depan dimulai tahun 2020.

Diakui Suhaili, setiap daerah di Indonesia memang menginginkan sirkuit MotoGP dibangun didaerahnya masing-masing. Sebelum Lombok bahkan, sirkuit Sentul di Jawa Barat, yang dekat dengan Jakarta, juga ngebet mengajukan diri menjadi tuan rumah. Begitu juga di Palembang, Sumatera Selatan. Ngebet juga ingin menjadi tuan rumah MotoGP. “Tapi, Allah berkehendak lain. Sehingga melalui tangan Presiden Joko Widodo, ditetapkan KEK Mandalika,” kata Suhaili.

 Tidak Ujug-Ujug

 Dimintai tanggapannya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan, bahwa event MotoGP di Lombok tidak ujug-ujug. “Itu berawal pada 11 Maret lalu, di Istana Bogor Jawa Barat,” kata Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti pada Lombok Post, kemarin (4/11).

                Dia mengungkapkan, kala itu, pertemuan berlangsung antara Presiden Joko Widodo dengan manajemen Dorna Sport, sebagai penyelenggara MotoGP dan direksi ITDC. Saat itu, ITDC telah menandatangani kontrak penyelenggaraan MotoGP Indonesia dengan Dorna. Penandatanganan kontrak dilakukan di Madrid, Spanyol.

                Saat itu, Presiden menyampaikan komitmen mendukung persiapan infrastruktur penyelenggaraan MotoGP Indonesia tahun 2021 di Mandalika. “Jadi, penyelenggaraan MotoGP ini milik Indonesia. Bukan hanya ITDC,” kata ira.

                Saat ini, pembangunan sirkuit sedang berproses. Ground working badan jalan sudah mencapai 30 persen. Pengaspalan jalan untuk sirkuit direncanakan sudah dimulai Desember tahun ini.

Temui Menpora

Pemprov NTB sendiri terlihat santai menanggapi pernyataan Menpora. Asisten II Pemprov NTB H Ridwan Syah menegaskan, memindahkan penyelenggaran MotoGp Mandalika 2021 ke daerah lain, bukan semudah membalik telapak tangan. Sebab, penunjukan Lombok sebagai tuan rumah sudah melalui proses yang sangat panjang.

“Penetapannya kan dari Presiden, jadi nggak bisa asal-asalan. Tetapi mungkin karena beliau (menpora) ini menteri baru, jadi belum terupdate informasinya,” tegas Ridwan.

Meski demikian, Pemprov NTB juga tidak tinggal diam menyikapi hal ini. Dikhawatirkan, bila tidak segera diklarifikasi, masyarakat akan menerima informasi bias. Karena itu, mantan Kepala Bappeda NTB ini kemarin langsung menghubungi pihak ITDC. Meminta perusahaan ini segera menghadap Menpora Zainudin Amali. Memberitahukan segala perkembangan sirkuit Mandalika.

Rencananya, manajemen ITDC akan ke Kemenpora hari ini di Jakarta. Menyampaikan perkembangan terkini. Menurut Ridwan, perkembangan demi perkembangan memang harus diinformasikan ke pemerintah pusat. Termasuk hasil kunjungan langsung Dorna pada pekan lalu.

Dijelaskan Ridwan, pembangunan sirkuit semuanya on the track. Hanya saja yang menjadi catatan, mulai sekarang Pemprov NTB diminta memikirkan aspek-aspek penunjang MotoGP 2021. Seperti infrastruktur untuk transportasi, akomodasi, hospitality sampai dengan penyiapan masyarakat untuk menyambut ratusan ribu penonton dari berbagai belahan dunia.

Ditegaskannya, dengan segala proses yang ada, tentu saja Pemprov NTB tidak akan mundur atau melepas begitu saja posisi sebagai tuan rumah MotoGP. Ridwan menyebut, ini kesempatan besar bagi Bumi Gora untuk unjuk gigi, saat KEK Mandalika sebagai bagian dari salah satu destinasi wisata super prioritas, berarti ada tanggung jawab besar memajukan pariwisata NTB.

“Tidak ada kata mundur. Kita tetap sesuai jadwal,” tandasnya.

Pemprov sendiri saat ini sedang menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur pendukung. Seperti membangun jalan Bypass BIL menuju Kuta sepanjang 17 kilometer, Pelabuhan Gili Mas, dan juga Rumah Sakit Internasional tipe D. (zad/dss/yun/r6)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post