Lombok Post
Headline NASIONAL

Ujian Lagi untuk KPK, Sofyan Basir Bebas

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir meluapkan kegembiraan bersama kerabat usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Majelis hakim memvonis bebas Sofyan Basir. dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA–Ujian bertubi-tubi menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum mereda polemik UU Nomor 19/2019 tentang KPK, kemarin (4/11) lembaga antirasuah tersebut dikejutkan dengan putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan mantan Direktur Utama (Dirut) Sofyan Basir dari segala dakwaan jaksa.

                Vonis tersebut mematahkan preseden Pengadilan Tipikor Jakarta yang tidak pernah memvonis bebas terdakwa KPK. Kata lain, Sofyan adalah terdakwa KPK pertama yang divonis bebas murni oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selama ini semua terdakwa kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan tersebut selalu dinyatakan sah bersalah.

                Sofyan sejatinya bukan orang pertama yang divonis tidak bersalah oleh hakim pengadilan tipikor. Selain mantan Dirut BRI itu, ada dua terdakwa KPK yang pernah diputus tidak bersalah oleh hakim tipikor. Yakni Mochtar Mohammad (Wali Kota Bekasi) dan Suparman (Bupati Rokan Hulu). Hanya saja keduanya tidak disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. (lihat grafis)

                Ada beberapa poin yang dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan kemarin. Diantaranya menyatakan Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dalam dakwaannya, Sofyan dinilai memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

                Kejahatan itu memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Johannes B. Kotjo, Idrus Marham dengan jajaran direksi PLN. Pertemuan itu mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU RIAU-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan Blackgold Natural Resources, Ltd. dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd.).

                Atas kesepakatan itu Eni dan Idrus mendapatkan imbalan dari Johannes B. Kotjo. Perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2018 lalu itu disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta secara terpisah. Hakim memutuskan ketiganya bersalah dan terbukti secara sah melakukan tipikor sebagaimana didakwakan jaksa KPK.

                Beda dengan ketiga terdakwa itu, jaksa KPK tidak mendakwa Sofyan menerima fee atau imbalan terkait kesepakatan proyek PLTU Riau 1. Jaksa menggunakan pasal 12 huruf a juncto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke-2 KUHP terkait pembantuan tindak pidana. Dalam hal ini membantu Eni, Idrus dan Kotjo melakukan korupsi.

                Selain menyatakan Sofyan tidak bersalah, majelis hakim yang diketuai Hariono itu juga memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. KPK juga diperintahkan untuk membuka blokir rekening Sofyan dan atau keluarga atau pihak terkait lainnya.

                Putusan tersebut disetujui oleh hakim anggota Hastopo dan Saifuddin Zuhri serta hakim ad hoc Anwar dan Ugo. Ada beberapa alasan hakim memutus bebas Sofyan. Di antaranya karena Sofyan dinilai tidak mengetahui adanya fee 2,5 persen dari China Huadian Engineering untuk Kotjo. Fee itu yang dijanjikan Kotjo kepada Eni dan Idrus. Hakim menyebut Sofyan tidak tercantum sebagai penerima fee itu.

                ”Terdakwa Sofyan tak memahami dan tidak tahu fee yang akan diterima Johannes Kotjo,” kata hakim ad hoc Anwar dalam amar putusan. Selain itu, hakim juga menganggap Sofyan tidak mengetahui pemberian yang Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk Eni yang kala itu menjabat sebagai anggota komisi VII DPR dan Idrus.

                Atas putusan tersebut Sofyan kemarin langsung meninggalkan rumah tahanan negara (rutan) di gedung penunjang KPK. Pria kelahiran Bogor yang ditahan sejak Mei lalu itu keluar dari rutan sekitar pukul 17.50. Sejumlah kerabat dan tim kuasa hukum tampak menemani Sofyan. ”Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terimakasih banyak,” ujar Sofyan kepada awak media.

                Sofyan terus mengumbar senyum ketika meninggalkan rutan. Namun dia tidak lama memberikan pernyataan kepada awak media. Khususnya terkait kegiatan apa yang akan dilakukan setelah bebas dari KPK. Dia langsung masuk ke mobil pribadinya. ”Enggak kemana-mana, pulang ke rumah, mau istirahat di rumah,” tutur Sofyan singkat.

                Kuasa hukum Sofyan, Susilo Ari Wibowo menambahkan secara umum kliennya berterimakasih atas putusan hakim. Putusan itu menolak tuntutan jaksa yang menuntut hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. ”Tuntutan dari KPK tidak terbukti, sehingga amarnya (hakim) berbunyi membebaskan Pak Sofyan,” terangnya.

                Susilo mengaku siap apabila KPK mengajukan kasasi sebagaimana diperintahkan hakim. Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain menghadapi upaya hukum tersebut. ”Cuma kan mesti diingat bahwa pengajuan kasasi itu bukan lagi berbicara soal fakta, tetapi soal penerapan hukumnya. Apakah kelengkapan pasal 56 ke-2 KUHP itu sudah sesuai atau belum,” paparnya.

                Lantas bagaimana tanggapan KPK atas putusan bebas pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta itu? Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi internal membahas putusan tersebut. Lembaganya butuh waktu untuk mengambil langkah hukum. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan itu,” ungkapnya.

                Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Ferdinand Worotikan menambahkan putusan bebas Sofyan bukan berarti menunjukkan dakwaan penuntut umum lemah. Menurutnya, pihaknya sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan. ”Kalau seperti itu (vonis bebas) kan sepenuhnya hak majelis,” ujarnya.

                Secara umum, jaksa mengaku kaget dengan putusan bebas tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati putusan itu. Dan segera mempelajari isi putusan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. ”Secara psikologis memang kami kaget dengan putusan ini,” terangnya. ”Yang jelas kami pelajari dulu baru menentukan sikap,” imbuhnya.

                Putusan bebas Sofyan mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengaku kecewa dengan vonis itu. Dia meyakini bukti yang dibawa KPK solid. Bahkan bukti itu dikuatkan dengan fakta-fakta persidangan yang kerap menyebut nama Sofyan terlibat dalam suap proyek PLTU Riau 1.

                Pihaknya berharap publik juga memperhatikan bahwa bebasnya Sofyan ini terjadi saat KPK sedang berada di era pelemahan. Karena itu, vonis tersebut mestinya diletakkan dalam bingkai pelemahan pada pemberantasan korupsi. ”Setelah institusi KPK dilemahkan, saat ini para terdakwa kasus korupsi pun diberikan keringanan hukuman di persidangan,” ujarnya.

                Sebelum bebasnya Sofyan, keringanan hukuman juga diterima terpidana kasus suap raperda reklamasi Jakarta Sanusi pada Jumat (1/11). Hakim Mahkamah Agung (MA) di tingkat Peninjauan Kembali (PK) mengurangi hukuma Sanusi dari 10 tahun penjara menjadi tujuh tahun. ”Sepanjang kepemimpinan Hatta Ali (sebagai ketua MA) sudah sepuluh terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK diberikan pengurangan hukuman pada tingkat PK,” tuturnya.

                Koalisi masyarakat sipil antikorupsi Saor Siagian menambahkan vonis bebas Sofyan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tidak “takut” lagi dengan KPK. Sehingga, para hakim itu merasa nyaman memutuskan suatu kasus di zona fifty-fifty. ”Maksudnya fifty-fifty antara terbukti atau tidak punya bukti,” paparnya.

                Pun, berlakunya UU KPK yang baru dinilai Saor mengurangi pengawasan dan pemantauan KPK terhadap aparatur pengadilan yang dikenal korup selama ini. Kondisi itu memberi efek psikologis yang menguntungkan bagi mafia peradilan. ”Sekarang ini, kalau UU KPK baru dilakukan, tinggal revolusi saja,” tegas advokat berkepala plontos ini. (tyo/JPG/r6)

Berita Lainnya

Jelang Pensiun Guru SMK 5 Mataram Bikin Mural Sepanjang 120 Meter

Redaksi Lombok Post

Akhirnya, Berkas Dugaan Korupsi Dermaga Gili Air Rampung

Redaksi Lombok Post

Nasi Balap Puyung Bakal “Tampil” di MotoGP Mandalika

Redaksi Lombok Post

Jangan Obral Rinjani Lagi! Walhi NTB Minta Fokus Benahi Sampah

Redaksi Lombok Post

Walhi : Fokus Benahi Sampah, Jangan Lagi Obral Rinjani!

Redaksi Lombok Post

Pertahankan Juara Dunia, Honda Ikat Marquez Sampai 2024

Redaksi Lombok Post

Dapat Wildcard, Satu Pesilat NTB Lolos ke PON Papua

Redaksi Lombok Post

Wapres Sorot Tingginya Jumlah Balita Stunting di NTB

Redaksi Lombok Post

Polisi Usut Penggunaan Anggaran Dinas Pariwisata NTB

Redaksi Lombok Post