Lombok Post
Feature Headline NTB

Pertumbuhan Ekonomi NTB Tertinggi Keempat di Indonesia

84 Ribu Orang Pengangguran di NTB

MATARAM–Situasi ekonomi global sedang tidak pasti. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi NTB triwulan III tahun 2019 ini mampu tumbuh 6,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi NTB itu tercatat yang tertinggi keempat di Indonesia. Hanya saja, di balik ekonomi yang tumbuh tersebut, pengangguran di NTB bertambah dari sisi jumlah. Kendati secara persentase mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis jumlah angkatan kerja di NTB per Agustus 2019 sebanyak 2.471.550 orang. Naik sekitar 234.170 orang dibanding Agustus 2018. Dalam setahun terakhir, secara absolut jumlah pengangguran di Bumi Gora bertambah sekitar 1.260 orang sehingga menjadi 84.520 orang pada Agustus 2019.

Akan tetapi, kenaikan jumlah pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga secara persentase, pengangguran terbuka di NTB menurun dari Agustus 2018 yang saat itu mencapai 3,72 persen, menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Kepala Bidang Sosial BPS NTB Arief Chandra Setiawan mengemukakan, berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, penduduk NTB paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 727,410 orang atau 30,47 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil sebanyak 476.990 orang atau 19,98 persen. Lalu kemudian di sektor industri pengolahan 316.650 orang atau 13,27 persen.

Paling banyak warga NTB bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlahnya mencapai 26,25 persen. Diikuti dengan mereka yang memiliki usaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yang mencapai 20,33 persen. Kemudian ada yang membuka usaha sendiri 19,69 persen, pekerja bebas 17,43 persen, dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga 13,56 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 2,73 persen.

Secara keseluruhan, berdasarkan tren menurut kategori lapangan usaha, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik. Selama Agustus 2018–Agustus 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja di antaranya real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya, usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.

Dikemukakan, terjadinya gempa pada Agustus 2018 memang telah menyebabkan berkurangnya wisatawan yang datang ke NTB. Hal itu berpengaruh pada berbagai sektor sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran. Namun di sisi lain, setelah pasca gempa, NTB telah berbenah. Maraknya pembangunan fisik terutama di wilayah gempa serta dan bangkitnya sektor-sektor lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata, berkontribusi terhadap penurunan pengangguran tahun 2019.

“Karena banyak penduduk yang terserap ke pasar kerja, terutama pada sektor kontruksi, informasi dan komunikasi dan penyediaan akomodasi makan dan minum,” kata Arief.

Sementara itu, Kepala bidang Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS NTB I Gusti Lanang Putra menambahkan, pengangguran tertinggi masih didominasi lulusan SMK yang mencapai 9,63 persen. Disusul kemudian lulusan diploma. Sementara lulusan SD menjadi pengangguran paling sedikit.  (Selengkapnya lihat grafis).

Pada Agustus 2019 BPS mencatat, penduduk bekerja masih didominasi lulusan pendidikan rendah yaitu SMP ke bawah. Jumlah lulusan ini yang bekerja mencapai 1.474.880 orang atau 61,79 persen. Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah yakni SMU sederajat sebanyak 613.730 orang atau 25,71 persen. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 298.420 orang atau 12,50 persen. Mencakup 46,64 ribu orang berpendidikan Diploma dan 251.790 orang lulusan sarjana.

Menggairahkan Ekonomi

Sementara itu, ekonomi NTB yang tumbuh hingga 6,26 persen sumbangsih tertinggi berasal dari sektor konstruksi yang mencapai 29,41 persen. Diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 14,23 persen, dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 10,62 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan III-2019 tumbuh sebesar 6,11 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dari Jakarta, untuk menggairahkan ekonomi dan membuka lapangan kerja, Presiden Joko Widodo mendorong perbankan lebih berperan aktif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya, menurunkan suku bunga kredit. Saat ini kata Presiden, ekonomi Indonesia sedang dibayangi kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia.

”Saya mengajak (perbankan) untuk serius memikirkan cara menurunkan suku bunga kredit,” kata Jokowi saat membuka Indonesia Banking Expo di Fairmont Hotel, Jakarta, kemarin (6/11). Pemimpin 58 tahun itu lantas menyatakan bahwa sejumlah negara sudah mulai menurunkan suku bunga kreditnya untuk menjaga iklim usaha.

Di Indonesia, kata Jokowi, BI rate sudah menurunkan suku bunga acuan. ”(Tapi) banknya belum. Ini saya tunggu,” ujar dia, lantas disambut tepuk tangan para bankir. ”Tepuk tangan berarti setuju,” selorohnya.

Selain menurunkan suku bunga kredit, Jokowi meminta perbankan mempermudah akses pinjaman ke pelaku usaha mikro. Menurut dia, selama ini perbankan cenderung hanya merangkul pengusaha besar.

Secara profit, memberikan pinjaman ke pengusaha besar memang lebih menguntungkan. Juga, relatif mudah. Namun, secara moral, perbankan punya tanggung jawab untuk membantu pelaku usaha kecil dan mikro. ”Berikan prioritas ke sana (UMKM) agar gap kesenjangan bisa ditekan,” pesan Jokowi.

Perbankan juga dirasa perlu berekspansi ke wilayah terpencil di pelosok-pelosok Nusantara. Sebab, wilayah seperti itu juga membutuhkan sentuhan perbankan demi memacu aktivitas ekonominya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas perbankan aktif mendukung. Yakni, menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif. ”Kalau mau buka cabang di Wamena, berikan insentif. Apa, misalnya,” katanya.

Terkait instruksi Jokowi tersebut, beberapa bank menyatakan kesanggupan mereka. ”Suku bunga (bank) pasti memang harus mengikuti pasar, jadi bank follow the trade. Kalau pasar turun, tidak ada alasan kita tidak menurunkan. Tapi, ada mekanisme mengatur pricing di luar market,” papar Dirut BRI Sunarso.

Direktur Keuangan BTN Ario Bimo juga menyatakan akan melakukan evaluasi penyesuaian suku bunga kredit. Sebab, saat ini kondisi likuiditas perbankan masih cenderung ketat. Selain berebut dana publik dengan fintech alias pinjaman online, bank bersaing dengan pemerintah lewat penerbitan surat berharga negara (SBN). ”Kita lihat pelan-pelan. Kalau cost of fund turun, kita berani menurunkan (suku bunga kredit). Kami tak bisa memprediksi waktu transmisi untuk menyesuaikan suku bunga kredit terhadap penurunan suku bunga acuan,” paparnya.

Sementara itu, Dirut BCA Jahja Setiaatmadja mengakui bahwa suku bunga kredit di Indonesia terlalu tinggi. Namun, dia menekankan bahwa pertumbuhan kredit tidak selalu berkaitan dengan penurunan suku bunga. Dia mengungkapkan, pertumbuhan kredit pada 2018 mencapai double digit. Padahal, BI telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 100 bps. Tahun ini bank sentral telah menurunkan suku bunga acuannya juga 100 bps, tetapi realisasi pertumbuhan kredit sampai saat ini belum mencapai double digit.

”Jadi, loan growth (pertumbuhan kredit) bukan satu-satunya karena interest rate (suku bunga). Saya setuju sekali bahwa perlahan pinjaman harus diturunkan, tapi jangan ada argumentasi bahwa kalau interest rate turun kredit pasti naik. Belum tentu,” tegas Jahja.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menuturkan bahwa perbankan punya banyak pertimbangan untuk menurunkan suku bunganya. Menurut dia, pemerintah lebih dulu harus mempertimbangkan penurunan instrumen surat berharga negara (SBN). ”Kenapa? Karena ternyata persaingan suku bunga dana dan SBN cukup besar. SBN kan 15 persen, pajaknya kemudian bunganya sekarang dari 6,8 persen sampai 7 persen. Tapi, deposito (suku bunganya) 5 persen dilihat dari BI rate, dan LPS menetapkan 5,75 persen,’’ ujar dia saat ditemui di IBEX kemarin.

Menurut Aviliani, seluruh otoritas sebaiknya mendiskusikan bersama persoalan tingkat bunga yang berbeda antara SBN dan simpanan berjangka. Selama perbedaan suku bunga masih ada, Perbanas memprediksi persoalan likuiditas akan tetap dialami perbankan.

Ketatnya likuiditas itu membuat bank tak leluasa menyalurkan kredit. Sekalipun ada penyaluran, suku bunga yang ditetapkan pasti akan tinggi. Sebab, bank harus bisa meminimalkan risiko.

Bukan hanya itu. Perbankan juga mempertimbangkan kondisi banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang jatuh. Itu membuat bank takut menyalurkan kredit. Sebab, kejadian tersebut akan berdampak pada perusahaan dan mengakibatkan gagal bayar. ”Makanya, di sini OJK perlu turun tangan. Harus lebih melihat apa masalahnya. Kalau perusahaan bagus sebenarnya hanya masalah cash flow jadi bisa restrukturisasi, jadi harus fleksibel,’’ ujarnya. (kus/JPG/r6)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post