Lombok Post
Kriminal

Sengketa Lahan di KEK Mandalika, ITDC Kalah Ditingkat Banding

PEMBANGUNAN HOTEL: Warga melihat pembangunan hotel di salah satu bukit kawasan Mandalika, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Sengketa pembebasan lahan di salah satu titik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum berakhir. Umar selaku penggugat dinyatakan menang di tingkat banding.

Pada gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Pya itu, Umar melawan tujuh tergugat. Diantaranya, PT ITDC (tergugat I), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (tergugat II), BPN NTB (tergugat III), BPN RI (tergugat IV), Hotel Pullman (tergugat V), Hotel Royal Tulip (tergugat VI), dan Paramount Lombok Resort and Residence (tergugat VII).

Pada situs SIPPN Praya, amar putusannya menyebutkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya.

Karena kalah di tingkat banding, Bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) Kejati NTB yang diberikan Surat Kuasa menghadapi sengketa itu, harus berpikir keras. Tak ada pilihan lain selain mengajukan kasasi. ”Kasasi sudah kita ajukan akhir bulan lalu,” kata Asdatun Kejati NTB Tende, kemarin (6/11)

Tim Datun yang ditunjuk sebagai jaksa pengacara negara (JPN) harus bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Mereka masih berpeluang untuk memenangkan sengketa itu. ”Peluang itu ada. Harus lebih kerja keras lagi,” kata dia.

Saat ini, JPN masih menyiapkan materi kontra memori kasasi. Semua sanggahan atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) NTB itu akan dimasukkan ke dalam kontra memori kasasi. ”Kontra memori kasasinya ini tinggal finishing saja,” ucapnya.

Dia menerangkan, yang menjad pokok gugatan perkara itu ada area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 73.  Luasnya lima hektare. ”Hotel Pullman, Royal Tulip, Paramount Lombok Resort and Residence yang masuk dalam kawasan tanah itu,” bebernya.

Majelis hakim PT yang diketuai Minardi tak mempertimbangkan sama sekali bukti yang diajukan pihak tergugat. Padahal, sudah jelas, pendapat majelis hakim di peradilan tingkat pertama menyatakan bukti yang diajukan pihak tergugat sangat kuat. ”Pendapat hakim bertolak belakang,” ujarnya.

Majelis hakim PT menganggap sertifikat hak milik tanah yang diajukan penggugat adalah benar. Padahal, BPN mengganggap sertifikat tersebut palsu. ”Nomor sertifikat itu tidak terdaftar atas nama Usman. Melainkan terdaftar atas nama orang lain,” bebernya.

Pada perkara itu, Umar mengklaim, bahwa dirinya telah membeli lahan tersebut dari masyarakat tahun 1997. ”Padahal sebelumnya, muncul HPL atas nama Pemda Tingkat I. Munculnya bersamaan di tahun yang sama 1997. Duluan HPL Pemda yang muncul dibanding pembayaran dan sertifikatnya,” ujarnya.

Seharusnya, dengan adanya HPL itu lahan tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Dia juga menerangkan, di beberapa lahan itu juga ada Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) pada tahun 1995. ”Artinya, tanah yang diperjualbelikan oleh masyarakat itu kan sebenarnya tanah milik LTDC,” klaimnya.

”Sudah ada HGB dan HPL, kok tiba-tiba muncul sertifikatnya atas nama Umar. Yang menurut BPN terindikasi palsu. Lalu pihak PT memenangkannya. Itu kan menjadi tanda tanya,” keluhnya.

Barang bukti berupa HGB dan HPL sudah diajukan ke majelis hakim. Tetapi,  sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan. ”Seharusnya itu menjadi pertimbangan. Karena ITDC diberikan wewenang untuk mengelola lahan milik eks LTDC,” kata dia.

Sementara itu, Mochtar M Saleh selaku penasihat Umar mengatakan, terkait klaim pihak JPN sah-sah saja. Yang pasti, menurut majelis hakim sudah mempertimbangkan putusannya berdasarkan bukti yang sudah diajukan penggugat. ”Ya, terkait tak teregister sertifikatnya di BPN saya tidak tahu. Yang jelas, majelis hakim PT menjadi penguatnya,” kata Saleh.

Kliennya sudah cukup lama membeli lahan tersebut. Dia membelinya langsung di masyarakat. ”Ada bukti pembeliannya. Makanya bisa keluar dari BPN,” bebernya.

Menurutnya, HPL yang diterima ITDC itu persoalan lain. Makanya diuji secara hukum mana yang benar. “Sudah ada pembuktiannya,” kata dia.

Jika JPN akan mengajukan kasasi, pihaknya juga akan mengikuti. ”Pasti kita juga siapkan memori kasasi dan kontra kasasinya,” pungkasnya. (arl/r2)

Berita Lainnya

Sekda KLU Diklarifikasi Polda NTB Terkait Anggaran Sewa Rumah Kepala Daerah

Redaksi Lombok Post

Karang Bagu Digerebek, Pembeli Ditangkap, Penjual Sabu Lolos

Redaksi Lombok Post

Ratusan Motor Bodong Terjaring Operasi Zebra

Redaksi Lombok Post

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

Redaksi Lombok Post

Para Pembunuh Bayi Tak Tersentuh

Redaksi Lombok Post

Jangan Belagu! Bule Juga Ditilang!

Redaksi Lombok Post

Vonis Liliana Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Redaksi Lombok Post

Berbenah Setelah Kejahatan Terbongkar

Redaksi Lombok Post

Kecanduan Mabok Bikin Goblok, Terdorong Nyolong demi Minuman Keras

Redaksi Lombok Post