Lombok Post
Headline NTB

Gubernur NTB Wajibkan Aparat Pemerintah Desa Ramah pada Investasi dan Melek Informasi

WAJIB BERBENAH: GUBERNUR NTB H Zulkeiflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat berbicara di hadapan 1.500 aparatur pemerintah mulai dari kepala desa, camat, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas dari seluruh NTB dalam acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) di Mataram, kemarin (7/11).

SEMENTARA itu, terkait aparatur pemerintahan desa di seluruh NTB, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mewajibkan mereka ramah pada investasi dan melek informasi. Penegasan itu disampaikan Gubernur saat bertemu dengan 1.500 aparatur pemerintah mulai dari kepala desa, kepala sekolah dan kepala puskesmas dari seluruh NTB di Mataram. Desa yang ramah investasi dan melek informasi, disebut menjadi salah satu penopang NTB Gemilang.

“Desa harus terbuka dan bersahabat dengan investasi. Siapa yang ingin jadi kepala desa, bupati atau gubernur, adalah mereka yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat,” tandas Gubernur.

Para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas tersebut hadir di Mataram untuk mengikuti acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) yang dirangkai dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut.

NTB Gemilang ke depan, kata Gubernur harus memastikan daerah sampai desa bersahabat dengan investasi. Sebab, NTB tidak mungkin akan maju dan mampu mengatasi pengangguran tanpa hadirnya investasi dan industrialisasi di daerah kita.

Seperti diberitakan Lombok Post kemarin, hingga Agustus 2019, jumlah warga NTB yang pengangguran lebih dari 84 ribu. Jumlah ini bertambah secara jumlah, meski secara persentase terjadi penurunan dibanding kondisi yang sama pada Agustus 2018.

Menurut Gubernur, terkadang karena persoalan ketidaktahuan akan sebuah informasi, seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan. Ini misalnya terjadi antara kepala desa dengan camat, juga dengan bupati.

“Itu semua karena ada yang tidak mendapatkan informasi dengan baik,” ujarnya memberi tamsil akan pentingnya aparatur pemerintah di semua level untuk melek informasi.

Karena itu, Gubernur mengingatkan, tantangan para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, harus memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya disambut gerrrr hadirin.

Selain itu, NTB Gemilang juga harus memastikan pengunjung nyaman berada di NTB. Pemerintah harus memuliakan investasi, pengunjung, namun juga harus membahagiakan masyarakat sendiri agar tidak jadi penonton di tanah sendiri.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” jelasnya.

Karena itu, menciptakan keamanan di daerah masing-masing menjadi mutlak. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. “Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya mengingatkan.

Gubernur juga mengajak para kepala desa untuk menyukseskan program Zero Waste dan Revitalisasi posyandu.

Bank Sampah

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah kemudian memaparkan program zero waste dan revitalisasi posyandu yang kini sedang galakkan oleh Pemprov NTB.

Program zero waste kata Wagub, adalah bagian dari wujud rasa syukur masyarakat NTB karena telah dikaruniai alam yang indah. Sebab, di tengah keindahan itu, acapkali ada yang lalai memperlakukan alam. Sehingga sungai, laut, selokan dan lingkungan sekitar banyak dijejali dengan tumpukan sampah. Terutama sampah plastik yang sangat sulit diurai.

Oleh karena itu, Wagub berharap agar di setiap desa dibentuk bank sampah. Para kepala desa dimintanya untuk menggerakkan seluruh warganya, agar mulai membiasakan diri dengan gerakan memilah sampah dari rumah.

“Memilih dan memilah sampah organik dan sampah plastik,” ajak Wagub. Sampah-sampah itu dapat disalurkan dan dijual di bank sampah, sehingga mendatangkan berkah bagi masyarakat.

Terkait keberadaan bank sampah, Wagub menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak desa yang antusias dan berhasil mengelola bank sampah. Seperti di desa Dorokobo Dompu, dan banyak lagi desa lain di seluruh pelosok NTB. Ia meminta para kepala desa dapat belajar dari desa-desa yang telah berhasil itu. Juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dapat belajar banyak tentang teknik-teknik pengolahan sampah dari internet, website atau media sosial.

“Saat ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 500 bank sampah,” terangnya seraya meminta agar pengelolaan bank sampah itu terus dioptimalkan.

Selain itu, Wagub juga meminta pemerintah desa untuk mengaktifkan kegiatan Posyandu Keluarga yang ada di setiap dusun dan desa. Ke depan, kegiatan posyandu, menurut Umi Rohmi tidak hanya sebagai tempat layanan kesehatan saja. Tetapi juga menjadi tempat untuk menyelesaikan beragam persoalan sosial. Seperti buruh migran illegal, persoalan narkoba, remaja, lansia perkawinan dini serta persoalan sosial lainnya.

Wagub menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dan kecamatan, akan menfasilitasi untuk pembinaan dan penyiapan kader-kader yang  memiliki skill.

Membumikan Informasi Publik

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi Komisi Informasi Pusat Wafa Patria Uma yang hadir dalam acara kemarin mengungkapkan, kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi. “Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (kus/r6)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post