Lombok Post
Feature Headline Metropolis

Pengembangan RSUD Kota Mataram Tak Bisa Terlaksana Tahun Depan

BELUM BISA DIKEMBANGKAN: RSUD Kota Mataram urung mendapat persetujuan dewan untuk meminjam dana sebesar Rp 118 miliar di PT SMI. Nampak salah seorang petugas kesehatan di RSUD Kota Mataram.

 MATARAM-Pengembangan RSUD Kota Mataram batal terlaksana tahun depan. DPRD Kota Mataram tak memberi lampu hijau untuk rencana peminjaman ke PT SMI sebesar Rp 118 miliar. Meski begitu, pihak RSUD Kota tak mau ambil pusing.

Direktur RSUD Kota Mataram dr. HL Herman Mahaputra mengatakan, tidak masalah jika legislatif tak menyetujui rencana peminjaman tersebut. RSUD akan tetap berjalan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

”Kita sudah buat konsep pelayanan terbaik ke depannya,” kata dr. Jack, sapaan karibnya.

Ia menyebut, RSUD Kota Mataram sebenarnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang dibebankan PT SMI. Hanya persetujuan dari DPRD Kota Mataram yang menjadi kendalanya.

Legislatif yang tidak menyetujui, membuat pembangunan untuk pengembangan pelayanan RSUD Kota Mataram, tertunda. Batal dilakukan tahun depan. ”Syarat peminjaman sudah beres semua. Tinggal persetujuan dewan saja yang gak jadi,” ucapnya.

Ditolak untuk APBD 2020, dr. Jack mengaku tidak akan mengajukan ulang rencana peminjaman tersebut. Ia beralasan, tahun depan sudah memasuki masa akhir jabatan kepala daerah. Sementara jangka waktu peminjaman harus dilakukan selama kepala daerah menjabat.

”Tunggu kepala daerah terpilih, baru bisa ajukan lagi,” sebut ia.

Akselerasi pelayanan sangat dibutuhkan RS. Terutama untuk penambahan angka tempat tidur. Konsekuensinya harus ada pembangunan baru untuk merealisasikan target tersebut. Sayangnya, kondisi keuangan daerah belum bisa mendukung target RSUD Kota Mataram. ”Karena itu, kita berencana pinjam ke SMI Rp 118 miliar,” katanya.

Bagi dr. Jack peminjaman tersebut menjadi jalan keluar atas kebutuhan RS. Ia menyebut RSUD Kota Mataram butuh mengakselerasi pelayanan. Juga untuk mendukung rencana RS untuk naik kelas ke tipe A.

Sekarang ini RSUD Kota Mataram masih bertipe B. Dengan jumlah tempat tidur sebanyak 250 unit. Masih jauh dari batas minimal tempat tidur untuk RS tipe A, yakni sejumlah 400 unit.

Pinjaman dari SMI dihajatkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Kata dr. Jack, jika hanya mengandalkan APBD realisasi target pelayanan RS bisa lama dicapai. Padahal, pembangunan yang dilakukan harus sekaligus. Tidak bisa setengah-setengah.

”Kan kecil APBD kita. Dengan dana itu, kita juga bisa langsung membangun sekaligus. Tidak satu-satu,” tuturnya.

Penolakan peminjaman diputuskan Banggar DPRD Kota Mataram dalam pembahasan KUA PPAS 2020. Banggar sepakat mengeluarkan rencana tersebut dari dokumen KUA PPAS.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menyebut, dewan sebenarnya menyambut baik rencana peminjaman. Apalagi tujuannya mengakselerasi pelayanan di RSUD Kota Mataram.

Hanya saja, dokumen penunjang untuk rencana pembangunan pengembangan pelayan tak kunjung ditunjukkan RSUD Kota Mataram. Ini yang membuat Banggar memilih untuk tidak menyetujui peminjaman tersebut. Seperti DED dan Amdal.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat mengatakan, rencana peminjaman yang akan dilakukan RSUD Kota Mataram. ”Sepakat mengenai RS dan graha (paripurna) ditunda,” terang Ismul.

Konsekuensi dari penundaan tersebut, Ismul meminta TAPD untuk menyusun ulang postur anggaran. Terutama dengan ditundanya graha paripurna, itu berarti anggaran sebesar Rp 20 miliar mengganggur. Jumlah tersebut mulanya direncanakan untuk pembangunan tahap pertama graha paripurna.

”Kami minta ada pembagian lagi yang jelas. Dialihkan untuk apa,” katanya. (dit/r3)

Berita Lainnya

PLN Harus Beri Kompensasi Akibat Seringnya Pemadaman

Redaksi Lombok Post

Pemerintah Loteng Maunya Minimal 20 Persen Anak Miliki KIA

Redaksi Lombok Post

Byarpet Bikin Mumet

Redaksi Lombok Post

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Redaksi Lombok Post

Pemadaman Bergilir Resahkan Pelanggan, Mahasiswa Gedor Kantor PLN

Redaksi Lombok Post

Target Pembangunan Pembangkit Meleset, Manajemen PLN Klarifikasi ke Ombudsman

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Redaksi Lombok Post

Mulai 2020, Calon Pengantin Wajib Ikuti Sertifikasi Pra Nikah

Redaksi Lombok Post