Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Usulan Kenaikan UMP NTB 2020 Sudah di Atas Meja Sekda

ILUSTRASI: Sejumlah pekerja saat mendapat pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanan medis yang merupakan salah satu hak mereka, beberapa waktu lalu.

MATARAM– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB telah mengajukan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2020 kepada Gubernur NTB. Pengajuan tersebut, telah disetujui semua pihak, pekerja maupun perusahaan.

Kepala Disnakertrans NTB Agus Patria mengatakan, hal tersebut mengikuti persetujuan yang telah diambil oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. Sehingga, rekomendasinya telah diajukan. Pihaknya telah menyelenggarakan pertemuan ulang antar Dewan Pengupahan pekan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) NTB lalu. ”Sudah masuk di meja Sekda rekomendasinya. Rapat kedua kalinya, dari Apindo juga ada dan semua pihak sudah tanda-tangan,” katanya.

Sebelumnya penyerahannya ke gubernur sempat ditunda. Itu karena ada penolakan Apindo NTB karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan UMP.

UMP di NTB pada 2020 naik 8,51 persen. Itu sesuai dengan keputusan telah ditetapkan oleh kementrian beberapa waktu lalu. Dalam penetapannya, turut dihitung terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. ”Kita hitung kemampuan perusahaan, kemudian bagaimana produktifitas berjalan dengan baik. Naiknya sudah pas, karena semua pihak memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Apindo NTB Ni Ketut Wolini, mengakui pihaknya telah menyetujui besaran kenaikan 8,51 persen UMP NTB. Sehingga menunggu hasil keputusan dari pemerintah saja. ”Rapat kedua kita diundang dan sudah sepakat (naik) menjadi Rp. 2.183.833,” katanya.

Menurutnya, dari perusahaan sama sekali tidak merasa keberatan atas kenaikan tersebut. Kenaikan diambil melalui pertemuan Dewan Pengupahan yang sesuai dengan aturan PP 78 Tahun 2015. ”Kami pengusaha sebenarnya tidak ngotot sekali. Suka tidak suka harus tunduk kepada aturan pemerintah,” ujarnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada PP 78 Tahun 2015, diatur sejumlah hal. Antara lain Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. (tea/r9)

Berita Lainnya

Xpander Crossover Siap Meluncur

Redaksi Lombok Post

BPC Gandeng Lulusan Pariwisata Bergabung ke Kapal Pesiar

Redaksi Lombok Post

BPS NTB Mencatat Produksi Industri Manufaktur Triwulan III Anjlok 45 Persen

Redaksi Lombok Post

Tingkatkan SV, BNI Ajak Merchant Nobar

Redaksi Lombok post

Agus Suhaili Sulap Rempah-Rempah Jadi Kerajinan Bernilai Tinggi

Redaksi Lombok Post

Bisnis Wedding Organizer Kian Populer

Redaksi Lombok Post

PT Pegadaian Komitmen Ubah Sampah Jadi Berkah Emas

Redaksi Lombok Post

Grand Opening Lotte Grosir Langsung Diserbu Warga

Redaksi Lombok Post

Stok Daging Beku Kosong

Redaksi Lombok Post