Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Usulan Kenaikan UMP NTB 2020 Sudah di Atas Meja Sekda

ILUSTRASI: Sejumlah pekerja saat mendapat pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanan medis yang merupakan salah satu hak mereka, beberapa waktu lalu.

MATARAM– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB telah mengajukan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2020 kepada Gubernur NTB. Pengajuan tersebut, telah disetujui semua pihak, pekerja maupun perusahaan.

Kepala Disnakertrans NTB Agus Patria mengatakan, hal tersebut mengikuti persetujuan yang telah diambil oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. Sehingga, rekomendasinya telah diajukan. Pihaknya telah menyelenggarakan pertemuan ulang antar Dewan Pengupahan pekan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) NTB lalu. ”Sudah masuk di meja Sekda rekomendasinya. Rapat kedua kalinya, dari Apindo juga ada dan semua pihak sudah tanda-tangan,” katanya.

Sebelumnya penyerahannya ke gubernur sempat ditunda. Itu karena ada penolakan Apindo NTB karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan UMP.

UMP di NTB pada 2020 naik 8,51 persen. Itu sesuai dengan keputusan telah ditetapkan oleh kementrian beberapa waktu lalu. Dalam penetapannya, turut dihitung terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. ”Kita hitung kemampuan perusahaan, kemudian bagaimana produktifitas berjalan dengan baik. Naiknya sudah pas, karena semua pihak memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Apindo NTB Ni Ketut Wolini, mengakui pihaknya telah menyetujui besaran kenaikan 8,51 persen UMP NTB. Sehingga menunggu hasil keputusan dari pemerintah saja. ”Rapat kedua kita diundang dan sudah sepakat (naik) menjadi Rp. 2.183.833,” katanya.

Menurutnya, dari perusahaan sama sekali tidak merasa keberatan atas kenaikan tersebut. Kenaikan diambil melalui pertemuan Dewan Pengupahan yang sesuai dengan aturan PP 78 Tahun 2015. ”Kami pengusaha sebenarnya tidak ngotot sekali. Suka tidak suka harus tunduk kepada aturan pemerintah,” ujarnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada PP 78 Tahun 2015, diatur sejumlah hal. Antara lain Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. (tea/r9)

Berita Lainnya

RUU Cilaka, Bikin Pekerja Bakal Tambah Sengsara

Redaksi Lombok Post

Ngga Usah Jauh-jauh, Sunset di Pesisir Mataram Juga Keren Lho!

Redaksi Lombok Post

RUU Cipta LK Bikin Pengusaha Makin Mudah PHK Pekerja

Redaksi Lombok Post

Hotel Santosa Senggigi Nunggak Pajak Rp 6 Miliar

Redaksi Lombok Post

Mafia Tanah Perburuk Iklim Investasi NTB

Redaksi Lombok Post

Pariwisata Senggigi Menunggu Mati

Redaksi Lombok Post

Belum Berizin, OJK Imbau Waspadai Investasi HIPO

Redaksi Lombok Post

Apjati Targetkan 70 Persen Kuota TKI NTB ke Arab Saudi

Redaksi Lombok Post

Ciku Ghea, Pelukis Pasir Pertama di NTB yang Masih Eksis

Redaksi Lombok Post