Lombok Post
Tanjung

Dewan Lombok Utara Minta Kepastian Waktu Pencairan Jadup Korban Gempa

TANJUNG– Bantuan jaminan hidup (jadup) yang tak kunjung cair mendapat perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) KLU dianggap kurang maksimal dalam mengupayakan pencairan jadup. Padahal di sejumlah daerah, seperti Lombok Timur, Lombok Barat, dan sebagian Kota Mataram, jadup sudah mulai dicairkan.

“Karena jadup belum kunjung cair, sekarang munculah dana DSP dari Kementerian Keuangan,” ujar Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi, kemarin (9/11).

Artadi menuturkan, data calon penerima jadup di KLU telah dikirim ke Kementerian Keuangan. Saat ini, KLU hanya bisa menunggu pencairan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan bantuan sosial tersebut cair.

” Sebenarnya pencairan jadup ini tergantung bagaimana pemerintah daerah menggedor Kementerian Keuangan itu,” sambungnya.

Ia melanjutkan, Kementerian Keuangan telah menjanjikan anggaran Rp 145 miliar untuk calon penerima jadup di KLU, sebanyak 75.554 KK atau 242.572 jiwa. Sejak awal keterlambatan pencairan jadup untuk KLU dikarenakan persoalan data yang dikirim pemkab. Sehingga dana DSP dari Kemensos itu tidak bisa direalisasikan seperti di Lobar, Lotim dan sebagian Kota Mataram. Sehingga menurutnya, daerah mesti lebih proaktif mendesak pusat untuk mencairkan dana bantuan tersebut.

“Kami mendorong pemkab, khususnya Dinsos P3A, agar terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar jelas kapan jadup itu dicairkan,” jelasnya.

Artadi juga meminta agar pemkab, tidak memberikan pernyataan yang mengambang sebelum ada kepastian pencairan jadup.  Sebab pernyataan ini akan menjadi polemik di masyarakat yang sangat berharap pencairan bantuan tersebut.

“Sebelumnya ada pernyataan bupati yang mengatakan cair sebelum Lebaran. Tetapi yang terjadi sampai saat ini jadup belum kunjung cair,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Dinsos P3A KLU Suryadin menuturkan, data penerima jadup sudah dikirim ke Kementerian Keuangan 6 Agustus lalu. Jumlah calon penerima bantuan yang dikirim Kemensos ke Kemenkeu sebanyak 75.554 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 242.572 jiwa. Estimasi dana yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah penerima Jadup tersebut sebanyak Rp 145.543.200.000.

“Sedangkan untuk seluruh NTB estimasi anggarannya sebanyak Rp 423.138.600.000,” ungkapnya.

Suryadin menegaskan, jumlah data penerima jadup sudah tidak lagi mengalami perubahan. Sebab data yang dikirim pihaknya ini sesuai dengan yang dikirim oleh desa ke Dinas Sosial. Mengenai kabar terbaru jadup tersebut, ia mengaku hingga saat ini sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari Kemensos. (fer/r4)

Berita Lainnya

Gali Pendapatan yang Hilang di Gili Trawangan

Redaksi Lombok Post

22 Klinik di Gili Diduga Ilegal

Redaksi Lombok Post

Dua Formasi Dokter Spesialis Tanpa Pelamar

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri Taspen Bekali Calon Pensiunan

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Keberadaan Minimarket di SPBU Telaga Wareng Jadi Polemik

Redaksi Lombok Post

Formasi CPNS Kabupaten Lombok Utara Didominasi Tenaga Pendidik

Redaksi Lombok Post

BUMD di Lombok Utara Akan Kelola Hasil Pertanian dan Produk UKM

Redaksi Lombok Post