Lombok Post
Giri Menang Headline

Proyek Molor, Kontraktor Terancam Diblacklist, Realisasi Fisik Baru Capai 75,30 Persen

Hj Nurhidayah

GIRI MENANG-Sejumlah proyek fisik Pemda Lombok Barat (Lobar) terancam molor. Dari data monev LKPP Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober, realisasi proyek fisik Pemda Lobar baru mencapai 75,30 persen. Padahal, targenya di bulan tersebut harusnya mencapai 95 persen.

“Saya dapat laporan dari beberapa pihak terkait mangkraknya proyek di Lobar. Ini menjadi pertanda jika Pemda Loba tidak pernah mempersiapkan diri jauh hari untuk perencanaan,” sesal Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah kepada Lombok Post, kemarin (10/11).

Kondisi yang sama nyaris terjadi setiap tahun. Tahun lalu, ada dua proyek yang molor dari waktu kontrak yang telah disepakati. Seperti Puskesmas Perampuan dan Puskesmas Penimbung.

Ini terjadi, menurut Nurhidayah, akibat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunggu pengetokan APBD baru. Padahal, normalnya perencanaan harusnya sudah ada sebelum pembahasan KUA PPAS.

“Ini kan buat perencanaan dari Ferbuari. Belum lagi proses tender selesai hingga Juni. Bagaimana proyek puluhan miliar hingga ratusan miliar bisa selesai dalam waktu enam bulan?,” tanya dia.

Selain menyorot OPD, Hj Nurhidayah juga meminta bagi proyek yang nantinya terlambat dikerjakan, harus ada catatan khusu bagi kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Ia meminta kontraktor yang lamban bekerja tidak boleh lagi diberikan masuk tender proyek di Lobar. “Harus diberikan catatan khusus karena tidak sesuai dengan kontrak. Tidak pantas lagi diberikan kesempatan!” tegasnya.

Dalam data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemda Lobar memiliki 10.774 paket proyek konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya. Baik berbentuk penyedia maupun sewakelola. Total pagu anggaran untuk seluruh paket poryek tersebut sebesar Rp 724,428 miliar.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengaku dirinya memberikan atensi terhadap dua proyek yang saat ini masih dikerjakan. “Ada dua saja yang saya lihat harus di kebut. Pelabuhan Senggigi dan Puskesmas Pelangan,” bebernya.

Pelaksanaan proyek ini harus dipercepat untuk mengejar sisa waktu kontrak yang ada. Misalnya dengan menambah pekerja atau tukang serta menambah semua yang dibutuhkan untuk percepatan.”Karena ini yang menyebabkan progres rata-rata yang lain terganggu,” ucapnya.

Bupati bersama Wabup mengaku jika dirinya sudah turun melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa proyek fisik Pemda Lobar. Ada beberapa proyek yang didapatinya kurang tiga persen seperti proyek pembangunan Kantor Dinas Perizinan di Labuapi. “Yang mengkhawatirkan Pelangan sama Pelabuhan di Senggigi. Karena yang belum itu pancangnya, padahal itu yang memberikan presentase besar,” akunya.

Terkait saran untuk memberikan sanksi bagi kontraktor yang terlambat mengerjakan proyek Pemda Lobar, Fauzan mengaku sudah ada aturan sanksi dan denda yang mengatur jika proyek terlambat. (ton/r8)

Berita Lainnya

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

All New Honda BeAT Series dengan Berlimpah Teknologi Baru

Redaksi Lombok Post

Capai Visi Perusahaan Kelas Dunia, Amman Mineral Evaluasi Karyawan

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Bulan Depan Mohan Umumkan Pasangan

Redaksi Lombok Post