Lombok Post
Headline

Gubernur Terima DIPA dan Dana Transfer dari Presiden

Diminta Langsung Siapkan Tender

WAJIB KERJA CEPAT: Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menerima dokumen penyerahan DIPA dan Dana Transfer Daerah dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin (14/11). Presiden menginstruksikan agar belanja pemerintah tidak lagi lelet.

JAKARTA-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah tahun anggaran 2020 diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (14/11). Rinciannya Rp 909 Triliun untuk K/L dan Rp 556 Triliun untuk transfer daerah.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah langsung menerima DIPA dan Dana Transfer Daerah untuk NTB tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo. Berapa jumlah DIPA dan Dana Transfer yang diterima untuk NTB tahun 2020 belum dirinci. Namun, disebutkan ada kenaikan dibanding yang diterima tahun 2019.

Data yang sudah ada di antaranya jumlah Dana Alokasi Umum untuk provinsi tiap kabupaten/kota, Dana Alokasi Khusus Fisik tiap kabupaten/kota, Dana Bagi Hasil provinsi tiap kabupaten/kota, dan dana desa untuk delapan kabupaten di NTB. (lihat grafis)

Sementara itu, tahun 2019 sendiri, NTB mendapat DIPA dan dana transfer sebesar Rp 16,456 triliun termasuk Dana Desa. Dana Desa tahun 2019 untuk desa-desa di NTB dialokasikan Rp 1,181 triliun. Jumlah tersebut meningkat 20,14 persen dari alokasi APBN tahun sebelumnya yang mencapai Rp 983 miliar. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Untuk Dana Desa tahun 2020 ini, dana desa sendiri untuk setiap desa akan menerima rata-rata Rp 960,6 juta. Dana Desa tertinggi tahun 2020 diterima oleh Desa Respen Tubu di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Desa ini menerima Dana Desa sebesar Rp 5,49 miliar. Sementara Dana Desa terendah didapatkan oleh Desa Keude le Leubeue di Kecamatan Kembang tanjong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa ini menerima Rp 675,8 juta.

Presiden mengatakan, usai penyerahan, K/L ataupun pemda harus bergerak cepat untuk membelanjakan. Dia meminta agar lelang terhadap proyek-proyek fisik sudah bisa disiapkan bulan ini juga. Sehingga di awal tahun konstruksinya sudah bisa dimulai. “Segera setelah ini lelang, pelaksanaan januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu udah. Ini perintah,” ujarnya.

Jokowi menuturkan, kebiasaan belanja di akhir tahun anggaran yang selama ini dilakukan harus diubah. Berdasarkan laporan yang dia terima, di tahun ini saja masih kerap ditemukan proses tander yang baru dilakukan jelang akhir tahun. “Jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada 31 triliun dalam proses e-Tendering,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, belanja barang pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian. Dengan belanja di awal tahun, maka APBN bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi lebih awal. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggaris bawahi agar penggunaan anggaran tidak hanya fokus pada realisasi. Namun juga harus mempertimbangkan efektifitasnya.

“Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu,” kata Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, efektifitas penggunaan anggaran yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan tantangan bagi menteri dan pemda. Meski penyerapan yang banyak disorot, namun Sri sepakat jika efektifitas ataupun output dari penggunaan anggaran harus jelas.

“Penekannya tidak hanya menyerap anggaran tapi betul-betul menghasilkan dampak bagi perekonomian dan masyarakat,” kata dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara terkait percepatan penggunaan Dana, di tingkat pusat sendiri ada sejumlah program yang bisa dilaksanakan langsung di awal tahun. Yakni program yang sifatnya jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, atau program kartu sakti yang dicanangkan Presiden. “Karena tidak memerlukan apa yang disebut procurement,” imbuhnya.

Hal itu berbeda dengan belanja yang sifatnya fisik yang prosesnya relatif membutuhkan waktu. Namun, Sri menilai pembangunan fisik juga bisa dilakukan cepat jika dokumen-dokumen untuk keperluan procurment bisa diselesiakan lebih dini. “Sehingga Januari bisa dijalankan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN diyakini sebagai instrumen fiskal yang akan digunakan untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Dengan begitu, dia optimis perlambatan ekonomi global tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Sebab, tekanan eksternal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Dampak tersebut bahkan sudah terlihat dari kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia yang sudah mengalami perlambatan. “Ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari sektor korporasi yang mengalami pelemahan,” jelasnya.

Dia mengakui hingga akhir 2019 dan tahun 2020, ekonomi diprediksi makin susah. Pemerintah pun mengambil kebijakan penyeimbang atau countercyclical dengan jalan menaikkan belanja di APBN dan memberikan insentif perpajakan untuk menghadapi dampak perlambatan dan ketidakpastian ekonomi.

Dengan meningkatnya belanja negara dan berkurangnya pendapatan akibat insentif perpajakan, Ani memprediksi defisit anggaran akan melebar dari 1,84 persen menjadi 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019.

Dengan kebijakan countercyclical, mantan Managing Director of World Bank itu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga di level 5 persen, di saat ekonomi negara dunia mengalami tekanan. “Kita harap langkah untuk meningkatkan defisit dapat jaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dijaga di atas 5 persen,” tambahnya.

Selain berperan menjaga pertumbuhan ekonomi, belanja negara dalam APBN juga diarahkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Sementara pada tahun 2020, APBN akan mulai difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan kebijakan dan regulasi, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi. (far/lyn/JPG/r6)

Berita Lainnya

Pastikan Ujian Nasional Dihapus

Redaksi Lombok Post

Di Bawah Bayang-Bayang PT Gili Trawangan Indah

Redaksi Lombok Post

Tiga Pelajar di Lotim Tertangkap Saat Pesta Sabu

Redaksi Lombok Post

Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia Klarifikasi Pernyataan Menkes

Redaksi Lombok Post

Jangan Mau Merariq Kodek, Gak Keren Tau!

Redaksi Lombok Post

Atlet Menembak dan Selancar NTB Sumbang Emas untuk Indonesia

Redaksi Lombok Post

Hitung Mundur, 24 Bulan Menuju MotoGP

Redaksi Lombok Post

Sembilan Produk Rucika Raih Green Label Indonesia

Redaksi Lombok Post

Tipu TKI, Oknum Pegawai Disnakertrans Lotim Hilang

Redaksi Lombok Post