Lombok Post
Metropolis

Pelaksanaan Sertifikasi Pra Nikah di Daerah Akan Sangat Sulit

Prof H Syaiful Muslim

MATARAM-Rencana pemerintah menerapkan sertifikasi pra nikah didukung Majelis Ulama Indondesia (MUI) NTB. Dengan catatan, kebijakan itu tidak boleh memberatkan masyarakat. Serta memperhatikan kondisi  sosial masyarakat. Jangan sampai sertifikasi pra nikah menghalangi orang melaksanakan niat suci untuk ibadah.

                ”Saya kira bagus, yang penting tidak memberatkan semua pihak,” kata Ketua MUI NTB Prof H Syaiful Muslim, pada Lombok Post, kemarin (15/11).

                 Menurutnya, sertifikasi itu bertujuan bagus, karena ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang nikah. Sehingga sebelum menikah mereka lebih siap, baik dari sisi agama, ekonomi, serta siap lahir dan batin.

                Hal itu menurutnya bukan masalah baru. Dahulu, pendidikan pra nikah itu dikerjakan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pehamahan sebelum menikah. Bagaimana tanggung jawab suami dan istri setelah menikah sehingga mereka sudah menyiapkan diri dengan baik. Termasuk memberikan pemahaman bagaimana menyatukan keluarga kedua belah pihak. ”Supaya mereka menyadari dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

                Hanya saja, dia tidak mau sertifikasi pra nikah tersebut memberatkan masyarakat. Menikah sudah diatur dalam agama, tidak ada dalil yang mewajibkan harus sertifikasi pra nikah. Terpenting ada laki-laki dan perempuan sepakat untuk mengikat janji menjadi satu keluarga. Program itu paling sifatnya hanya imbauan, tidak menjadi syarat wajib menikah.

Sama halnya dengan pendewasaan usia pernikahan, pemerintah menetapkan usia ideal menikah 21 tahun. Tetapi pemerintah hanya bisa mengimbau. Tidak bisa kita paksa harus 21 tahun. ”Paling imbauan yang bisa kita lakukan,” katanya.

Dia juga tidak mau, kalau wajib sertifikat pra nikah akan melahirkan masalah baru. Ketika warga di perkampungan belum bisa sertifikasi maka akan ada lahan subur untuk pungutan liar. Hal semacam itu harus dihindari. ”Pelajari juga kondisi sosial ekonomi masyarakat, apakah mereka sudah siap, tidak semua bisa,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Tata Usaha Kementerian Agama NTB H Sirojudin mengatakan, sampai hari ini masalah sertifikasi pra nikah baru rencana di terkait pusat. Belum ada petunjuk teknis ke daerah, sehingga dia belum punya gambaran utuh.

Meski demikian, jika dilaksanakan, akan banyak kendala di daerah, karena masyarakat jarang ada yang mau. Jangan untuk sertifikasi, kursus calon pengantin selama ini susah dilaksanakan. ”Di daerah luar biasa tantangannya besar, perlu kesadaran di tengah masyarakat,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Warga Sekarbela Sumbang Rp 162,5 Juta untuk Palestina

Redaksi Lombok Post

Rayuan Maut Calo Tipu Para TKI

Redaksi Lombok Post

Event MotoGP Mandalika Bisa Sedot 200 Ribu Penonton

Redaksi Lombok Post

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Redaksi Lombok Post

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

Redaksi Lombok Post

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

Redaksi Lombok Post

Astaga, Enam TKI Asal NTB Diduga Jadi Korban TPPO

Redaksi Lombok Post

Balai TNGR Batasi Jumlah Pendaki Rinjani

Redaksi Lombok Post

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Redaksi Lombok Post