Lombok Post
Headline

Pegawai Non ASN Dapat Perlindungan JKK JKM

MENANGIS: Seorang ibu paruh baya (kiri) menahan air mata dengan jilbab, saat Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana (dua dari kanan) menyerahkan bantuan JKM dari PT Taspen (Persero) secara simbolis. Penyerahan ini didampingi langsung Kepala PT Taspen (Persero) Mataram Tribuna Phitera Djaja (tiga dari kanan) dan Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito (kanan) pada HUT KORPRI ke-48 di kantor Walikota Mataram, kemarin.

MATARAM-PT Taspen (Persero) meningkatkan kesejahteraan peserta bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk pegawai non PNS atau honorer di lingkungan pemerintah daerah. Dengan menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Mataram Tribuna Phitera Djaja menuturkan, Taspen mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial. Saat ini bukan hanya memproteksi pegawai pemerintah, namun mulai melebar kepada pegawai non PNS.

Ia menjelaskan, program JKK JKM diatur dalam dua kategori. Bagi penerima upah yang bekerja bukan pada penyelenggara negara telah diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan yang bekerja pada penyelenggara negara diatur oleh PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017 dan PP 49 Tahun 2018 untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh Taspen.

“Kita diamanahkan untuk mengakomodir jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ucap Tribuna usai penyerahan bantuan JKM kepada ahli waris pada pada HUT KORPRI ke-48 di kantor Walikota Mataram, kemarin.

SERAH TERIMA: Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana (tiga dari kanan) foto bersama ahli waris (paling tengah) usai menyerahkan bantuan JKM dari PT Taspen (Persero) secara simbolis. Penyerahan ini didampingi langsung Kepala PT Taspen (Persero) Mataram Tribuna Phitera Djaja (dua dari kiri) dan Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito (dua dari kanan) pada HUT KORPRI ke-48 di kantor Walikota Mataram, kemarin.

Melalui PP 49 Tahun 2018 itu, lanjut Tribuna, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.

Artinya, sambung pria murah senyum ini, kepedulian juga harus diberikan bagi pegawai non PNS atau honorer. Karena mereka juga bekerja dalam ruang lingkup yang sama. Sehingga ia pun berharap, dari belasan ribu jumlah pegawai non PNS se-NTB dapat tercover seluruhnya. Lantaran, data saat ini masih 1.800 lebih pegawai non PNS yang mendapat jaminan JKK JKM.

“Kita juga imbau kepada pemerintah daerah dan SKPD untuk mendaftarkan mereka (non PNS),” imbuhnya.

Menyinggung nominal penyerahan bantuan ini, kata dia, khusus bantuan JKM kepada salah satu peserta dengan nilai sekitar Rp 27 juta. Yang diserahkan kepada ahli waris.

Terpisah, Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana mengapreasiasi program tersebut karena sangat membantu dalam meringankan beban ahli waris. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut serta jangkauan diperluas.

“Kami (pemerintah Kota Mataram, red) sangat senang pegawai-pegawai kami yang non PNS terakomodir program ini,” singkatnya. (ewi/*)

Berita Lainnya

Pastikan Ujian Nasional Dihapus

Redaksi Lombok Post

Di Bawah Bayang-Bayang PT Gili Trawangan Indah

Redaksi Lombok Post

Tiga Pelajar di Lotim Tertangkap Saat Pesta Sabu

Redaksi Lombok Post

Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia Klarifikasi Pernyataan Menkes

Redaksi Lombok Post

Jangan Mau Merariq Kodek, Gak Keren Tau!

Redaksi Lombok Post

Atlet Menembak dan Selancar NTB Sumbang Emas untuk Indonesia

Redaksi Lombok Post

Hitung Mundur, 24 Bulan Menuju MotoGP

Redaksi Lombok Post

Sembilan Produk Rucika Raih Green Label Indonesia

Redaksi Lombok Post

Tipu TKI, Oknum Pegawai Disnakertrans Lotim Hilang

Redaksi Lombok Post