Lombok Post
Metropolis

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Edy Nugroho (Pegiat PRB)

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki titik rawan gempa bumi. Karena letak Indonesia secara alami merupakan daerah pertemuan tiga lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.

Ketiga lempeng itu bergerak aktif dengan kecepatan dan arah berbeda. Jika sewaktu-waktu lempeng tersebut bergeser, patah atau terjadi tumbukan antar lempeng tektonik, dapat menimbulkan gempa bumi dan gelombang tsunami.

Bencana alam yang terjadi berkali-kali, belum tentu maksimal memberikan pelajaran  berharga bagi semua pihak. Baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.

Dalam menghadapi bencana alam lainnya, jelas manusia tidak mampu mencegah kekuatan dan ukuran yang teramat besar. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampak dari bencana tersebut (mitigasi).

Sesungguhnya, korban jiwa dan harta yang disebabkan oleh bencana alam dapat diantisipasi dan direduksi jika dilakukan peningkatan kapasitas menghadapi hazard dan  survival masyarakat rentan. Peningkatan kapasitas akan menciptakan sistem dan prosedur yang tepat bagi Indonesia di dalam mengurangi risiko akibat bencana alam.

Di sisi pemerintah sendiri sebagai regulator dan koordinator nasional, kapasitas penanganan bencana alam pun masih dalam kondisi terbatas. Terutama dalam hal kebijakan, pengalaman, tanggungjawab, pendanaan, sarana prasarana.

Selayaknya saat ini program-program regular pemerintah dalam penanggulangan bencana melibatan masyarakat secara aktif. Dalam penanggulangan bencana, masih didominasi penyelesaian-penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa. Belum menyentuh dasar-dasar yang melahirkan sebuah kesadaran akan kesiapsiagaan.

Padahal itu merupakan sebuah invsetasi jangka panjang. Paradigma ini yang membuat program-program penanggulangan bencana berfokus pada tanggap darurat. Saatnya mengubah  paradigma dari tanggap darurat menjadi manajemen risiko.

Memprediksi kemungkinan bencana dan memikirkan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisasi. Atau jika mungkin meniadakan risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Perlindungan masyarakat dari ancaman oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Penanganan bencana bukan lagi menjadai tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Masyarakat bukanlah korban pasif yang tidak berdaya. Melainkan memiliki kemampuan untuk mengurangi, mencegah, serta menanggulangi bencana. (r5/*)

Berita Lainnya

Warga Sekarbela Sumbang Rp 162,5 Juta untuk Palestina

Redaksi Lombok Post

Rayuan Maut Calo Tipu Para TKI

Redaksi Lombok Post

Event MotoGP Mandalika Bisa Sedot 200 Ribu Penonton

Redaksi Lombok Post

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Redaksi Lombok Post

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

Redaksi Lombok Post

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

Redaksi Lombok Post

Astaga, Enam TKI Asal NTB Diduga Jadi Korban TPPO

Redaksi Lombok Post

Balai TNGR Batasi Jumlah Pendaki Rinjani

Redaksi Lombok Post

Musim Hujan, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Redaksi Lombok Post