Lombok Post
Metropolis

Paradigma Penanganan Bencana Harus Diubah

Edy Nugroho (Pegiat PRB)

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki titik rawan gempa bumi. Karena letak Indonesia secara alami merupakan daerah pertemuan tiga lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.

Ketiga lempeng itu bergerak aktif dengan kecepatan dan arah berbeda. Jika sewaktu-waktu lempeng tersebut bergeser, patah atau terjadi tumbukan antar lempeng tektonik, dapat menimbulkan gempa bumi dan gelombang tsunami.

Bencana alam yang terjadi berkali-kali, belum tentu maksimal memberikan pelajaran  berharga bagi semua pihak. Baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.

Dalam menghadapi bencana alam lainnya, jelas manusia tidak mampu mencegah kekuatan dan ukuran yang teramat besar. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampak dari bencana tersebut (mitigasi).

Sesungguhnya, korban jiwa dan harta yang disebabkan oleh bencana alam dapat diantisipasi dan direduksi jika dilakukan peningkatan kapasitas menghadapi hazard dan  survival masyarakat rentan. Peningkatan kapasitas akan menciptakan sistem dan prosedur yang tepat bagi Indonesia di dalam mengurangi risiko akibat bencana alam.

Di sisi pemerintah sendiri sebagai regulator dan koordinator nasional, kapasitas penanganan bencana alam pun masih dalam kondisi terbatas. Terutama dalam hal kebijakan, pengalaman, tanggungjawab, pendanaan, sarana prasarana.

Selayaknya saat ini program-program regular pemerintah dalam penanggulangan bencana melibatan masyarakat secara aktif. Dalam penanggulangan bencana, masih didominasi penyelesaian-penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa. Belum menyentuh dasar-dasar yang melahirkan sebuah kesadaran akan kesiapsiagaan.

Padahal itu merupakan sebuah invsetasi jangka panjang. Paradigma ini yang membuat program-program penanggulangan bencana berfokus pada tanggap darurat. Saatnya mengubah  paradigma dari tanggap darurat menjadi manajemen risiko.

Memprediksi kemungkinan bencana dan memikirkan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisasi. Atau jika mungkin meniadakan risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Perlindungan masyarakat dari ancaman oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Penanganan bencana bukan lagi menjadai tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Masyarakat bukanlah korban pasif yang tidak berdaya. Melainkan memiliki kemampuan untuk mengurangi, mencegah, serta menanggulangi bencana. (r5/*)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post