Lombok Post
Metropolis

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

H Yusron Hadi

MATARAM-Penyederhanaan birokrasi membuat cemas para pejabat. Setidaknya 1.228 orang pejabat eselon III dan IV terancam kehilangan jabatan. ”Tidak perlu khawatir masih ada jabatan yang bisa kita pertahankan,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi, kemarin (3/12).

            Dia meminta semua pejabat  tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. ”Jangan berpikir terlalu jauh,” ujarnya dengan nada pelan.

            Biro Organisasi Setda NTB saat ini sedang melakukan pemetaan birokrasi tahap awal. ”Di dalam situ ada jabatan yang dipertimbangkan untuk dipertahankan,” katanya.

            Penyedarhanaan birokrasi jelas akan berpengaruh besar terhadap birokrasi di NTB. Bila pejabat eselon III dan IV ditiadakan, perlu ada solusi. Sebab sebagian mereka menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dan kuasa  pengelola barang. ”Kalau mereka tidak ada nanti bagaimana,” kata mantan Karo Humas dan Protokol NTB itu.

            Dalam penyederhanaan birokrasi, OPD hanya memiliki kepala, sekretaris, dan pejabat fungsional. Bidang-bidang dalam OPD akan dihapus. ”Tugas dan fungsi perangkat daerah akan berubah,” katanya.

            Meski begitu, Yusron menyebut, dari 1.228 orang pejabat eselon III dan IV, sekitar 200 orang bisa dipertahankan. ”Karena mereka merupakan KPA sekaligus pengelola barang,” jelasnya.

            Penyederhanaan birokrasi juga tidak bisa sembarangan. Tidak cukup dengan surat edaran menteri. ”Banyak aturan perundang-undang yang harus diubah,” katanya.

            Yusron menambahkan, penyederhanaan birokrasi tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dia akan memacu pejabat untuk bekerja. ”Dalam waktu tertentu kalau kerja tidak mencapai angka kredit dia akan turun,” terangnya.

            Penilaian kinerja ke depan berdasarkan kinerja masing-masing pejabat. Bila tidak bekerja, dia akan dinilai tidak memenuhi syarat di posisi tersebut.

            Kepala BKD NTB Fathurrahman menjelaskan, daerah diberi waktu sampai Desember untuk melakukan pendataan. ”Pelaksanaanya kita menunggu dari pusat,” kata dia.

            Khusus untuk jabatan struktural pelayanan dasar, dia menjamin tidak akan diganti. Seperti kepala-kepala unit pelaksana teknis (UPT), termasuk pelayanan rumah sakit. ”Tidak semua dihapus,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post

Siaga Bencana, 700 Pasukan Dikerahkan

Redaksi Lombok Post

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

Redaksi Lombok Post

Ini Rencana Pemprov untuk TPA Rincung

Redaksi Lombok Post

Warga Pondok Perasi Ngadu ke Gubernur

Redaksi Lombok Post

Penggunaan BBM untuk Pembangkit Listrik Dikurangi

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPBD Lebih Teliti pada Korban Gempa

Redaksi Lombok Post

Gubernur Minta Pemda Siaga Bencana

Redaksi Lombok Post