Lombok Post
Headline Metropolis

Bertaruh Nyawa di Lubang PETI

Kemilau emas membuat banyak orang lupa segalanya. Tak sedikit yang bertaruh nyawa di lubang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di wilayah Lombok dan Sumbawa.

……………

Dari kejauhan, nampak puluhan tenda terpal tersebar mulai dari pingir pantai, lereng hingga puncak bukit di kawasan Teluk Mekaki, Sekotong, Lobar.

Pemandangan yang sama terlihat di Bukit Prabu, Lombok Tengah. Dua lokasi yang berdekatan dengan daerah wisata tersebut menjadi kawasan paling diburu penambang ilegal di Pulau Lombok.

Selain dua kawasan tersebut, beberapa wilayah di Pulau Sumbawa juga menjadi incaran pemburu emas ilegal. Misalnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penambang percaya bahwa setiap jengkal tanah di tempat ini mengandung emas.

Di Kecamatan Taliwang, terdapat puluhan ribu hektare lahan yang terdiri atas perbukitan, dipercaya menyimpan emas. Seperti di perbukitan Pakirum.

Lokasi ini dipenuhi ribuan warga yang berburu emas. Mereka tidak saja dari daerah sekitar. Banyak juga datang dari Pulau Lombok, Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan.

Warga yang melakukan aktivitas PETI ini mengabaikan keselamatan. Bahkan, nyawa pun dipertaruhkan hanya untuk bisa menggenggam butiran emas.

Kini, ada ratusan lubang dengan kedalaman ratusan meter di bukit Pakirum. Penambang semakin tak terkendali karena jumlah mereka semakin banyak.

Di Labaong, Brang Rea, Sekongkang, dan Jereweh Sumbawa Barat juga marak penambang. Mereka bahkan mulai menyasar perbukitan Lamunga, Kecamatan Taliwang dan perbukitan Tongo, Sekongkang.

 Lokasi-lokasi ini menjadi surganya penambang. Denyut kehidupan di lokasi ini tak pernah henti. Siang maupun malam. Karena emasnya menggiurkan.

Tahun 2013 misalnya, saat kewenangan sektor pertambangan dipegang pemerintah kabupaten, emas murni yang dihasilkan para penambang diperkirakan 150 kilogram per minggu.

 Tidak heran, ketika ada upaya penertiban, penambang pasang badan. Mereka tak mau meninggalkan tanah emas tersebut. Mereka rela melakukan apa saja asal tidak diusir.

Padahal, hasil yang mereka dapat tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Kilauan emas itu justru lebih banyak dinikmati para pemodal yang datang membeli emas.

 Menurut para penambang, di beberapa lokasi tambang, emasnya mudah didapat. Baik emas permukaan maupun yang berada di dasar bukit. Mereka membuat lubang seukuran badan. Bermodal senter dan linggis, mereka terus menggali mengikuti urat emas.

Material tersebut kemudian diolah menggunakan gelondongan dan tong. Material diaduk bersama beberapa jenis zat kimia, seperti karbon, putas, air raksa, merkuri, dan jenis zat kimia lainnya.

 Dampak yang ditimbulkan aktivitas PETI ini tidak saja berbahaya bagi penambang. Lingkungan hingga masyarakat sekitar juga terancam. Karena itu, pemerintah turun tangan.

 ***

Gubernur NTB Zulkieflimansyah langsung meninjau lokasi tambang sekaligus merumuskan langkah penertiban. Terutama aktivitas penambangan yang berdekatan dengan daerah wisata.

Gubernur mengatakan, penutupan PETI tidak bisa ekstrem. ”Pelan-pelan, kita juga memikirkan alternatif bagi penambang,” katanya.

Kepala Dinas ESDM NTB H Muhammad Husni mengatakan, luas PETI dan jumlah penambang tidak diketahui. ”Persisnya kami tidak tahu karena tidak pernah mendata mereka,” katanya.

Tetapi dia menegaskan, tidak boleh ada tambang rakyat di daerah wisata. ”Seluruh wilayah Loteng tertutup untuk tambang mineral logam,” katanya.

 Begitu juga dengan lokasi tambang di wilayah Pulau Sumbawa. Menurutnya, bila ingin ada pertambangan rakyat, harus dirumuskan di dalam RTRW. Tapi juga dilihat potensinya. ”Kalau tidak ada potensi percuma,” tandasnya.

Pemprov memberi kesempatan masing-masing daerah mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR). ”Permohonan Sumbawa dan KSB sudah kami terima, Lombok Barat masih kami tunggu,” ujarnya.

 Usulan WPR dari kabupaten akan diteruskan gubernur ke Kementerian ESDM. ”Setelah disetujui dikembalikan lagi ke gubernur,” jelasmya.

 WPR yang ditetapkan pusat menjadi dasar gubernur menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR).

 Dengan pola itu, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan. Pertambangan tidak boleh melebihi luas IPR yang diizinkan. ”Tim pengawasan akan kami kerahkan nanti,” tegas dia.

      Lokasi IPR akan dikelola kelompok penambang sehingga lebih tertib. Pemerintah juga membantu pemasaran produk tambang. ”Dari hulu sampai hilir ada campur tangan pemerintah,” ujar Husni.

 Kepala Desa Buwun Mas, Sekotong Rochidi  mengatakan,  penambang emas ilegal di Sekotong mulai berkurang setelah satgas melakukan sosialisasi, penertiban hingga penegakan hukum.

 Mereka yang masih bertahan juga aktivitasnya skala kecil. Mereka hanya menggali lubang kecil untuk mencari emas. “Apalagi penambang sudah mulai takut dilakukan penertiban,” katanya.

 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar Agus Gunawan mengatakan, penambang mulai berkurang karena mereka kesulitas mendapatkan zat kimia untuk memisahkan emas dari bebatuan.

 Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo melalui Kasubag Humas Polres Lobar Iptu Ketut Sandiarsa mengatakan, sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tetap dilakukan.

 “Sekarang kami mengedepankan upaya persuasif sambil mencari solusi bersama Pemda Lobar agar tidak ada lagi aktivitas penambangan liar,” jelasnya. (ili/far/ton/r1)

Berita Lainnya

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

All New Honda BeAT Series dengan Berlimpah Teknologi Baru

Redaksi Lombok Post

Capai Visi Perusahaan Kelas Dunia, Amman Mineral Evaluasi Karyawan

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Bulan Depan Mohan Umumkan Pasangan

Redaksi Lombok Post