Lombok Post
Metropolis

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

MATARAM-Perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas masih setengah hati. Akses terhadap layanan dan infrastruktur juga kurang. ”Masih banyak yang tidak terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kemensos,” kata Ketua HWDI NTB Sri Sukarni dalam diskusi memperingati Hari Disabilitas Internasional, Selasa (3/12).

Jumlah penyandang disabilitas NTB yang terdata di SIMPD hanya 7.733 jiwa. Padahal jumlahnya mencapai 27 ribu jiwa. ”Petugas pendataan belum maksimal bekerja,” ketusnya.

Petugas pendamping disabilitas tidak pernah melakukan koordinasi dengan komunitas disabilitas. ”Contohnya di Lombok Utara yang masuk dalam SIMPD hanya dua orang,” ungkapnya.

Dia menilai, orang-orang yang direkrut sebagai pendamping juga tidak mengerti tentang disabilitas. ”Ini kan berdampak terhadap penerima manfaat,” tegas Sri.

Dia mengusulkan, komunitas disabilitas menjadi pendamping langsung kaum difabel. ”Karena mereka lebih paham,” jelasnya.

Hal sama diungkapkan Asim Barnas. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) NTB ini menilai, akses kaum disabilitas masih terbatas. Padahal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin, aksesibilitas kaum difabel terhadap infrastruktur dasar. “Ini belum sepenuhnya dipenuhi,” kata Asim.

Aktivis Fitra NTB Hamdi Ibnu Ayef menilai, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan anggaran minim. ”Ini membuat aspirasi mereka tidak terakomodir,” kata dia.

Kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harusnya terpenuhi. ”Pemerintah daerah harus membuka ruang khusus penyaluran aspirasi melalui Musrenbang khusus disabilitas,” sarannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial NTB Hj T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pemprov memberikan perhatian kepada kaum difabel. ”Pembinaan dan bantuan alat usaha juga tetap dianggarkan,” katanya.

Pelatihan dan bantuan alat usaha diberikan supaya mereka bisa mandiri. Demikian juga dengan akses pelayanan pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi. ”Bila ada laporan masyarakat kami akan tindak lanjuti,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post

Siaga Bencana, 700 Pasukan Dikerahkan

Redaksi Lombok Post

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

Redaksi Lombok Post