Lombok Post
Metropolis

Rayuan Maut Calo Tipu Para TKI

MATARAM-Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah tidak mempan. Buktinya, banyak buruh migran asal NTB diselundupkan ke sana. ”Laporan TKI yang melapor ke kami, mereka diberangkatkan bersama ratusan orang,” ungkap Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur Roma Hidayat, pada Lombok Post, kemarin (4/12).

                Salah satu kasus yang ditangani ADBMI saat ini adalah Sriwati, buruh migran asal Pringgasela, Lombok Timur. Dia dikirim ke Abu Dhabi secara ilegal. Kini dia meminta pulang karena baru menyadari keberadaannya ilegal. ”Suaminya sudah mencegah, tapi calo terus merayu,” tutur Roma.

                               Selama bekerja Sriwati mendapat gaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Harusnya dia mendapatkan Rp 5 juta per bulan, tetapi hanya dikasi Rp 2 juta. ”Karena terus minta pulang dia dipukul majikan dan dikembalikan ke agen,” katanya.

                Bukannya dipulangkan, oleh agen, dia kembali dikirim ke Irak. ”Kini dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah yang terletak di wilayah Suriah, dekat Kota Latakia.

Menurut Roma, Sriwati belum masuk kriteria korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kriteria TPPO dilihat dari tiga aspek yakni proses, cara, dan tujuannya. ”Aspek tujuannya, kita temukan unsur eksploitasi,” katanya.

Meski demikian, kasus itu menunjukkan kebijakan pemerintah dan segala undang-undang yang dibuat tidak efektif. ”Ada yang salah dalam pelaksanaan undang-undang yang kita buat,” katanya.

Dia menduga ada keterlibatan oknum-oknum di lembaga pemerintahan. ”Ada masalah dengan kinerja negara kita,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB HM Agus Patria mengakui, penyelundupan TKI ke Timur Tengah masih terjadi. ”Yang bekerja ini mafia, dia berusaha masuk ke samua lembaga,” kata Agus.

Jaringan mafia buruh migran sudah memperhitungkan biaya yang harus mereka keluarkan dan risiko hukumnya. ”Mereka sudah antisipasi semua,” katanya.

Meski demikian, untuk melacak mereka tidak mudah. Polda NTB menurutnya sudah banyak menangkap pelaku. ”Tapi mereka punya banyak jaringan, muncul terus,” ungkapnya.

Baginya, upaya yang bisa dilakukan pemerintah hanya dengan mencegah TKI berangkat secara ilegal. ”Dimulai dari desa, kita cegah warga kita berangkat secara non prosedural,” tandasnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post

BPJS Bantah Nunggak Enam Bulan

Redaksi Lombok Post

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

Redaksi Lombok Post

Siaga Bencana, 700 Pasukan Dikerahkan

Redaksi Lombok Post

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

Redaksi Lombok Post