Lombok Post
NASIONAL

Amandemen UUD 1945 Harus Sesuai Kehendak Rakyat

ANGGOTA Badan Pengkajian MPR RI H Johan Rosihan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu dan wajib mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Untuk menolak atau menerima wacana amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Pria yang akrab disapa Johan ini menjelaskan, wacana amandemen UUD 1945 tidak boleh didasarkan pada kepentingan elit dan kelompok tertentu saja. Amandemen, sambungnya, mesti lahir dari kehendak rakyat seperti semangat dalam reformasi.

“Saya menegaskan kembali sikap PKS yang sudah disampaikan Presiden PKS, amandemen bukan berdasar kepentingan elit atau kelompok, tapi juga harus melibatkan ahli-ahli dibidangnya,” tegasnya.

“Dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat sebagaimana pernah bangsa Indonesia lakukan pada Amandemen UUD NRI 1945 I,II,III dan IV pada periode 1999-2002 pasca Reformasi 1998,” tambah anggota DPR RI Dapil NTB I ini.

Ini disampaikan Johan dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di salah satu hotel di Denpasar, Bali, 7 Desember lalu. Ia menuturkan, acara tersebut untuk meminta masukan masyarakat atas salah satu rekomendasi badan pengkajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Kegiatan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan yang akan disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR berikutnya,” terangnya.

Pemilihan lokasi acara di Bali, kata dia, Bali merupakan minatur keberagaman yang terkelola secara baik untuk tercapainya kehidupan nasional yang Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Made Gde Karma Resen menegaskan, dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 menyatakan prinsip kesejahteraan dengan 2 kata kunci. Yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Artinya, para founding fathers Negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bisa terwujud.

“Karena itu cita-cita akan kesejahteraan inilah kemudian tersirat dan tersurat ke dalam Pembukaan UUD NRI 1945,” katanya.

Menurutnya, tujuan bernegara dapat dikonsepkan sebagai persesuaian kehendak bersama dari pilihan rasional setiap warga negara. Yang terformulasi dalam state fundamental norm dan aturan hukum serta dipertahankan, diperjuangkan oleh kekuasaan negara.

“Sifatnya ajeg, tidak dapat diubah,” ucap Karma.

Sedangkan konsep Welfare State sangat rentan bertransformasi. Terjadinya transformasi model welfare state ini sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VIII/2010 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 Uji materiil terhadap UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurutnya, welfare state di Indonesia sifatnya terbuka. Terbuka terjadinya transformasi. Namun, Karma kembali mengkritisi ideologi welfare state yang dilakukan oleh pemerintah cenderung kepada kebijakan institusionalis yang konservatif.

Sehingga ia memberikan tiga catatan, sebagai tantangan ke depan. Pertama, kontestasi dan konstelasi politik, perubahan visi misi, perbedaan motif, pengaruh dan pilihan kepentingan. Kedua, negara seluas Indonesia memerlukan perencanaan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

“Tiga, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan matang, terarah, terstruktur, berfokus pada hasil dan tujuan yaitu kesejahteraan umum,” tutupnya. (ewi/adv)

Berita Lainnya

Pastikan Ujian Nasional Dihapus

Redaksi Lombok Post

Ujian Lagi untuk KPK, Sofyan Basir Bebas

Redaksi Lombok Post

Daftar CPNS Mulai 11 November

Redaksi Lombok Post

Menteri Harus Loyal ke Presiden

Redaksi Lombok Post

Kerja Lambat, Menteri Dipecat

Redaksi Lombok Post

Jokowi Janjikan Kejutan di Pengumuman Menteri

Redaksi Lombok Post

Delapan Hari, Polisi Tangkap 40 Terduga Teroris

Redaksi Lombok Post

Polisi Telurusi Motif Penusukan Wiranto, Diduga Terkait JAD Bekasi

Redaksi Lombok Post

40 Kapal Ilegal Asing Kembali Ditenggelamkan

Redaksi Lombok Post