Lombok Post
Feature Headline

Duh, Rp 423,1 Miliar Dana Jadup Tidak Cair Tahun Ini

MENUNGGU JADUP: Seorang nenek duduk di depan rumahnya di Lingkungan Pengempel Indah, Kota Mataramm, belum lama ini.

MATARAM-Dana bantuan jaminan hidup (jadup) tahap II bagi korban gempa dipastikan tidak cair tahun ini. ”Kami akan berusaha dengan semua pihak agar mendapatkan dana itu,” kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, Minggu (15/12).

Dana tersebut dipastikan tidak ada tahun ini, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan Kementerian Sosial (Kemensos) atas jadup II senilai Rp 423,1 miliar. Harusnya, akhir tahun ini bantuan bagi 705.206 jiwa korban gempa itu cair.

Wismaningsih menjelaskan, pemprov tengah berupaya mendapatkan dana itu. ”Sekarang belum ada perkembangan terbaru,” katanya.

Selain berusaha melobi pemerintah pusat, dukungan politik dari anggota DPR RI di Jakarta menurutnya penting. ”Kami harapkan bisa membantu,” katanya.

Dukungan secara politik penting agar aspirasi tersebut menjadi perhatian para penentu kebijakan. ”Mungkin harus seperti itu,” ujarnya.

Proses di pemerintah daerah hingga ke Kemensos sebenarnya sudah selesai. Validasi data penerima beberapa kali dilakukan. ”Tinggal keputusan pusat saja,” katanya.

Dana bantuan itu menurut Wisma harus dicairkan, bila tidak, masyarakat yang sudah didata akan menagih janji tersebut. Jumlahnya memang besar, tapi pemda mendata sesuai jumlah korban yang terdampak. ”Baik korban rumah rusak sedang, ringan dan berat masuk semua,” katanya.

Bila diminta validasi ulang, pemprov belum berpikir akan mengurangi jumlah korban penerima bantuan. ”Kita belum berpikir seperti itu, karena sudah semua proses dilalui,” katanya.

Meski begitu, Wisma tidak mau pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar dan menyalahkan. ”Kita akan upayakan yang terbaik,” katanya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Dirjen Linjamsos, Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi saat ditemui di Mataram menjelaskan, Kemensos sudah mengusulkan dana jadup II sesuai usulan gubernur NTB. ”Kementerian Keuangan memberikan balasan belum bisa dipenuhi,” jelasnya,

Dia belum tahu pasti penyebab permintaan tidak bisa dipenuhi. Tapi kemungkinan karena permintaan dananya terlalu besar. Meningkat signifikan dibandingkan jadup tahap I. ”Mungkin agak mengagetkan kementerian keuangan,” katanya.

Besarnya dana yang diusulkan membuat Kemenkeu belum sanggup membayar. ”Kalau Kemensos sebagai pelaksana siap saja membayar,” jelas dia.

Dia membandingkan, bencana di Palu, Sulawesi Tengah saja dengan bencana lebih besar hanya mendapat jadup Rp 43,2 miliar. ”NTB ini seribu persen, mungkin agak mengagetkan,” katanya lagi.

Tahun depan, Kementerian Sosial hanya mengalokasikan dana jadup sebesar Rp 70 miliar. ”Itu dipakai untuk se-Indonesia,” jelas dia.

Meski begitu, harusnya Kemenkeu bisa mengalokasikan dana tersebut. ”Tapi kami gak tahu ya kenapa Kemenkeu belum bisa menganggarkan itu,” ujarnya.

Dia menyarankan, pemerintah daerah mendata ulang korban yang berhak menerima bantuan. ”Mungkin korban rumah rusak ringan juga dimasukkan sehingga anggaran jadi membengkak,” katanya.

Terpisah, anggota DPR RI dapil NTB H Johan Rosihan mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait persoalan tersebut. Dia juga belum ada komuniksi dengan pemprov soal itu. ”Belum mengerti saya sebab belum ada data riil yang kami terima,” katanya.

Di sisi lain, dari 222.530 rumah rusak, yang sudah selesai dibangun 125.497 unit atau 56,40 persen. Sisanya 28,24 persen atau 62.832 unit dalam proses pembangunan. ”Progresnya terus kita genjot ,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik.

Sementara untuk dana bantuan, dari Rp 5,5 triliun yang dicairkan pusat, Rp 5,2 triliun sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Jumlah yang ditransfer ke rekening pokmas Rp 4,8 triliun. Sisanya Rp 323,9 miliar. ”Ini yang terus kami dorong supaya cepat ditransfer ke rekening pokmas,” katanya.

Selain itu, ada Rp 378 miliar lebih masih di rekening BPBD. ”Ada yang memang sisa dana karena (data) anomali dan tidak bisa dipakai seperti BPBD Kota Mataram,” katanya.

Dengan progres tersebut, BPBD akan mengusulkan perpanjangan masa transisi yang berakhir 31 Desember mendatang. Hal itu sesuai permintaan lima kabupaten dalam rapat evaluasi beberapa waktu lalu. ”Hanya Mataram dan KSB kita upayakan tuntas akhir tahun ini,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post