Lombok Post
Headline Metropolis

Cuekin Temuan BPK, Bupati Bisa Dipenjara

PUSAT INFORMASI: Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis (dua dari kiri) bersama Kepala BPK NTB Hery Purwanto (kanan) memeriksa operasional pelayanan pusat informasi dan komunikasi BPK, Senin (23/12).

MATARAM-Gubernur, bupati, wali kota, atau sekda yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dipenjara. ”Kami mendorong agar kepala daerah (kada) atau sekda yang tidak menindaklanjuti temuan BPK dihukum 1,6 tahun penjara,” kata Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis.saat meresmikan pusat informasi dan komunikasi (PIK) BPK NTB, Senin (23/12).

                Sanksi baginya harus diperkuat. Dengan begitu rekomendasi tindak lanjut atas pemeriksaan efektif. ”Kalau tidak diperketat dengan pidana, pemda akan menganggap enteng temuan itu,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. ”BPK memberikan waktu 60 hari, selama itu aparat penegak hukum tidak boleh masuk,” katanya.

Bila dalam 60 hari tidak ada tindak lanjut, aparat kepolisian bisa menindak. ”Tapi menurut saya yang penting uangnya kembali,” katanya.

Ia menyarankan, bila pejabat sudah mengembalikan kerugian negara, maka mereka tidak perlu dipidana lagi. ”Setelah pengembalian dia tidak boleh dijadikan tersangka lagi,” ujarnya.

Di NTB tindak lanjut temuan BPK sudah mencapai 87 persen. Sisanya 13 persen harus segera dituntaskan. ”Kenapa belum?” katanya.

Dia meminta publik juga terus mengontrol. Mahasiswa dan perguruan tinggi juga harus belajar dari praktik pengelolaan anggaran pemerintah daerah. ”Karena itu saya orang yang mendorong berdirinya PIK di setiap daerah,” katanya.

Dengan adanya PIK, semua kalangan bisa belajar dan memantau pengelolaan anggaran daerah. ”Kalau perlu undang mahasiwa perguruan tinggi ke sini,” serunya.

Kepala BPK NTB Hery Purwanto menjelaskan, PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan informasi publik. ”Tugasnya melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat,” terangnya.

Warga yang ingin mendapatkan data LHP BPK bisa langsung datang mengakses data tersebut. ”Kami menyediakan informasi dengan cepat sesuai undang-undang,” kata dia.

Selain PIK, ruang yang ada di pojok kantor BPK itu juga menyediakan pojok ilmu dan wisata. ”Ruang itu memberikan pembelajaran tentang pemeriksaan sekaligus informasi pariwisata NTB,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post