Lombok Post
Headline Metropolis

Randis Nunggak Pajak Rp 2 Miliar

PENDAPATAN: Kepala Bappenda NTB H Iswandi (dua dari kanan) didampingi jajarannnya saat memberikan keterangan pers di kantornya, kemarin (3/1).

MATARAM-Pemerintah belum menjadi contoh yang baik. Sebanyak 11.896 kendaraan dinas (randis) di NTB nunggak pajak. ”Randis ini tersebar di semua level pemerintahan, pemda mapun instansi vertikal,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Muhammad Husni, dalam keterangan pers di kantor Bappenda NTB, kemarin (3/1).

                Diperkirakan, nilai tunggakan pajak semuanya itu mencapai Rp 2 miliar. ”Ini yang akan kita intensifkan untuk tagih tahun ini,” katanya.

                Husni menyebut, total randis di NTB 29.142 unit. Jumlah yang bayar pajak baru 17.246 unit atau 59,18 persen. Nilai pajaknya mencapai Rp 4 miliar lebih. Sisanya 40,82 persen atau 11.896 unit belum membayar. ”Sebagian besar adalah kendaraan roda dua,” ujarnya.

                Husni menerangkan, anggaran pajak randis tetap dialokasikan dalam belanja instansi pemerintah. ”Namun banyak tidak bayar karena surat-suratnya tidak lengkap,” ungkapnya.

                Solusinya, instansi pemerintah yang menguasai randis harus membuat surat keterangan hilang, sehingga STNK dan BPKB bisa dibuat ulang. ”Dengan begitu kita bisa tarik pajaknya,” jelas Husni.

                Kepala Bappenda NTB H Iswandi membenarkan kondisi itu. Selama ini mereka telah berusaha menagih pajak dari randis yang nunggak di semua level pemerintahan. ”Ini prioritas yang akan kita kejar,” katanya.

                Menurutnya, mestinya pemda aktif mengurus pajak randis. ”Kami tidak perlu mengejar-ngejar pajak dari randis ini,” tegasnya.

                Dia menargetkan, tahun ini tidak ada lagi randis yang menunggak pajak. Supaya instansi pemerintah juga bisa memberikan contoh yang baik kepada publik. ”Banyak sekali kendaraan PNS, termasuk guru-guru akan kita kejar pajaknya,” kata dia.

                Randis-randis yang nunggak pajak tersebut masuk dalam sasaran utama kendaraan yang akan diaktifkan tahun ini. Bappenda NTB memiliki target meningkatkan jumlah kendaraan aktif 1 juta kendaraan dengan pajak kendaraan Rp 1 triliun. ”Baik pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB,” jelasnya.

                Jumlah kendaraan aktif membayar pajak saat ini sekitar 909 ribu unit kendaraan. Dengan mengoptimalkan pelayanan samsat dan mengatasi tunggakan pajak randis, dia optimis bisa mencapai target Rp 1 triliun tahun ini. ”Kami yakin pasti bisa,” ujarnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post