Lombok Post
Headline Metropolis

Pencegahan Korupsi Masih Lemah

ilustrasi korupsi

MATARAM-Kinerja pencegahan korupsi di NTB belum memuaskan. Capaian beberapa daerah masih rendah. ”Lombok Timur merupakan daerah terlemah dalam pencegahan korupsi,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ramli Ernanda, kemarin.

Data Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK menunjukkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur mendapatkan nilai 42 persen. Berada di zona kuning.  ”Di saat daerah lain berpacu melawan korupsi, Lombok Timur justru jalan di tepat,” katanya.

Dari sisi nilai, dia mengapresiasi tiga daerah yang mampu masuk zona hijau, yakni Pemprov NTB dengan nilai 82 persen, Kota Mataram 79 persen, dan Lombok Tengah 72 persen. ”Sedangkan tujuh daerah lainnya mendapatkan nilai diantara 50-70 persen,” katanya.

Dia menyarankan, ketujuh daerah tersebut bekerja lebih keras lagi. ”Perkuat  sistem pencegahan terhadap korupsi di internal,” katanya.

Ia menyebut, delapan area yang diintervensi KPK dalam mencegahan korupsi, di antaranya, perencanaan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. ”Lombok  timur  mendapatkan nilai rendah hampir di semua area intervensi,” katanya.

Seperti manajemen ASN 11 persen, tata kelola dana desa 33 persen, kapabilitas APIP 33 persen,  dan pengadaan barang dan jasa nilainya 37 persen. Nilai tertinggi hanya 65 persen di area optimalisasi pendapatan daerah. ”Lombok Timur jauh tertinggal dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.

Peneliti Fitra NTB Jumaidi menyarankan, Pemkab Lombok Timur perlu lebih fokus bekerja. ”Jangan memberikan peluang-peluang korupsi itu terjadi,” imbuhnya.

Misalnya, manajemen ASN jika tata kelolanya buruk peluang nepotisme dan korupsi besar. ”Sistem promosi, mutasi, dan lainnya bisa tidak sehat jika manajemen ASN tidak kuat,” jelasnya.

Begitu juga dengan tata kelola dana desa. Laporan pertanggung jawaban dana desa mendapatkan penilaian sangat rendah. ”Ini menjadi warning untuk  daerah yang  lain juga agar lebih serius memperbaiki sistemnya pencegahannya,” katanya.

Kapabilitas APIP bicara soal  area pengawasan internal, saat ini hampir semua pemda di NTB lemah dalam kapabilitas APIP. ”Bagi kami, semua  daerah perlu memperkuat pengawasannya,” tandasnya.

Terpisah, Inspektur NTB H Ibnu Salim enggan mengomentari pernyataan dari Fitra NTB. Namun dalam beberapa pertemuan, dia mengakui penguatan kapasitas APIP sangat penting. Itu untuk memperkuat pencegahan korupsi di NTB. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post