Lombok Post
Metropolis

Pengusaha Taksi Protes Pemda

TRANSPORTASI: Pengusaha Rangga Taxi Junaidi Kasum (tiga dari deret kiri) menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPRD NTB, kemarin (6/1).

MATARAM-Pengusaha taksi protes. Mereka merasa persaingan usaha tidak sehat. ”Banyak taksi ilegal dibiarkan, kami ingin ini ditertibkan,” tegas Pengusaha Rangga Taxi Junaidi Kasum, saat bertemu dengan Komisi IV DPRD NTB, kemarin (6/1).

                Sebagai pengusaha, mereka taat aturan. Semua izin diurus sekalipun prosesnya berbelit-belit dan lama. Sayangnya, taksi-taksi ilegal justru dibiarkan berkeliaran. ”Jika tidak ditertibkan dalam 24 jam kami akan menggugat dinas perhubungan karena kami dirugikan,” tegasnya.

                Dia juga meminta dewan tidak hanya turun reses ke petani, tapi juga menyerap aspirasi pengusaha transportasi. ”Tolong bapak-bapak hadir di tengah kami agar tidak tenggelam kapal yang oleng ini,” imbuh Junaidi yang juga wakil ketua Organda NTB itu.

                Dia tidak anti dengan taksi online. Tapi dia menuntut kejelasan hukum dan aturan dijalankan dengan tegas. ”Kami hanya ingin pengaturan yang adil,” harapnya.

                Dalam pertemuan itu, pengusaha diterima Ketua Komisi IV DPRD NTB H Achmad Puaddi, beserta anggotanya Hasbullah Muis, H Ruslan Turmuzi, dan Sudirsah Sujanto. Hadir juga Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia.

                Sementara H Lalu Basir, ketua KSU Lombok Baru Taksi mengeluhkan kuota taksi di NTB tidak adil. ”Terjadi monopoli salah satu perusahaan taksi,” katanya.

                Dia juga meminta taksi online didata dan dikasi tanda seperti janji pemerintah. Sebab taksi online bebas mencari penumpang, sementara konvensional mati-matian mengurus izin tetapi ruang geraknya dipersempit. ”Kami juga sering diusir taksi lain, yang usir itu sesama sopir,” keluhnya.

                Basir menilai, pengaturan trayek saat ini tidak karuan. Orang yang berangkat dari Sumbawa bisa langsung masuk bandara, tidak ada sistem pembagian trayek yang jelas. ”Kalau seperti ini angkutan desa bisa mati,” katanya.

                Dia berharap, pemerintah membuat aturan yang adil sehingga terjadi keseimbangan. ”Kami ini belum memikirkan utang dan lain-lain,” katanya.

                Dia mengungkapkan, karut marutnya pengaturan transportasi di NTB membuat mereka terjepit. ”Kami di bawah menangis. Kalau air mata ini habis, habis sudah,” ujarnya.

                Hal senada diungkapkan, Ketua Angkutan Kota Mataram H Sukanah. ”Angkutan kota mati suri,” keluhnya.

                Dia mengeluhkan perusahaan Damri yang mengambil lahan mereka. Harusnya perusahaan itu merintis jalur baru, tapi sebaliknya. ”Mereka mengambil jalur yang sudah lama kami rintis,” katanya.

                Menjawab berbagai keluhan pengusaha, Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia mengaku senang bisa bertemu pengusaha. Mereka semua adalah mitra pemeritah. ”Kami akan menyelesaikan semua permasalahan yang dikeluhkan pengusaha,” katanya.

                Pemerintah akan menertibkan taksi-taksi ilegal yang beroperasi. Tapi bagi taksi online sudah diatur, pengurusan izinnya memang lebih mudah. ”Setiap orang bisa menjadi taksi online,” katanya.

                Meski demikian, mereka meminta taksi online mendaftarkan diri dan membentuk koperasi. Lima perusahaan taksi online yang terdata adalah KJTUB, Adi Utama, Killa Senggigi, Kopter dan Koperasi Mitra Usaha. ”Jumlah kendaraanya 123 unit,” katanya.

                Trayek-trayek akan diperbarui seiring dengan berubahnya status beberapa terminal. ”Tapi para pengusaha siap tidak dari sisi ketersediaan angkutan?” katanya.

                Ketua Komisi IV DPRD NTB H Achmad Puaddi mengaku akan mengawal aspirasi  para pengusaha. Dia berharap ke depan ada solusi terbaik untuk persoalan tersebut. Sehingga dunia usaha juga tetap hidup. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post