Lombok Post
Metropolis

Ini Rencana Pemprov untuk TPA Rincung

MENGAIS REZEKI: Para pemulung berjibaku memilah sampah yang bisa dijual kembali ke pengepul di TPA Kebon Kongok, beberapa waktu lalu. TPA yang sudah overload membuat pemprov harus membuat TPA di Rincung.

MATARAM-Penolakan pembangunan TPA di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Lombok Barat direspons Pemprov NTB. “Ada kesalahan prosedur,” kata Kepala Dinas LHK NTB H Madani Mukarom, kemarin (13/1).

Diakuinya, reaksi tersebut muncul karena pemerintah belum secara menyeluruh, melakukan sosialisasi. Khususnya di tiga desa yang akan menjadi lokasi TPA. “Desa Banyu Urip, Giri Tembesi dan Tempos,” paparnya.

Madani mengatakan, persoalan itu berawal saat tim melakukan pengukuran, November 2019 lalu. Seharusnya, selesaikan sosialisasi ke warga baru melangkah ke tahap berikutnya. “Selesai ngomong langsung ngukur-ngukur, bilang untuk TPA juga, jadi masyarakat mengira kami mau numpuk sampah, bukan begitu maksudnya,” terang Madani.

Ia menjelaskan, TPA di Dusun Rincung, rencananya akan dibuat sebagai pusat industrialisasi pengolahan sampah. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan mesin yang nantinya akan diolah menjadi pelet untuk bahan bakar PLTU Jeranjang.

Ia meminta, masyarakat jangan salah kaprah terhadap pembangunan TPA tersebut. Ini murni dilakukan hanya untuk kepentingan industrialisasi sampah. Bukan menumpuk sampah. Karena langsung pengolahan. Bahkan bisa menyerap tenaga kerja.

“Biar nggak berakhir di TPA saja,” kata Madani.

Kepala Desa Giri Tembesi Daharudin mengatakan, tetap menolak pembangunan TPA dalam bentuk atau istilah apapun. “Sebagai perwakilan warga, kami tidak setuju, sangat tidak setuju,” tegasnya.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Dampak utamanya mengenai persoalan lingkungan. Yang ditakutkan, rembesan-rembesan air dari sampah organik maupun anorganik mencemari air bersih warga.

“Kami punya mata air yang terus dijaga, karena itu untuk memenuhi kebutuhan saat musim kemarau, kalau ada ini (TPA), kami takut itu semua akan tercemar,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyak wilayah lain yang bisa dibuatkan TPA. Bila dekat dengan permukiman warga, tentu saja ada penyakit yang diitimbulkan. “Kalau warga sudah kena penyakit, siapa yang mau bertanggung jawab,” tegas Daharudin.

Desa Giri Tembesi juga berencana akan mengembangkan pariwisata alam. “Kalau ada orang berkunjung, kemudian ada sampah, kan tidak elok, intinya kami tetap menolak,” tandasnya. (yun/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post