Lombok Post
Giri Menang

Sebagian Kades di Batulayar-Gunungsari Minta Pisah dari Lombok Barat

HANYA WISATAWAN LOKAL: Sejumlah wisatawan lokal terlihat mulai meramaikan Pantai Senggigi, Rabu (24/10) sore.

GIRI MENANG-Sejumlah kepala desa yang ada di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar kecewa pada Pemda Lombok Barat (Lobar). Wacana pemisahan Kecamatan Batulayar dan Gunungsari dari Lobar kembali mencuat.

“Bisa dilihat sendiri bagaimana perhatian Pemda Lobar saat ini kepada Kecamatan Batulayar dan Gunungsari. Perhatian kepada kami sangat jauh dari harapan,” ujar Kepala Desa Lembah Sari H Sibawaehi, Sabtu (11/1).

Baik dari aspek pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur, ketimpangan dirasakan Lembah Sari. Misalnya untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Janji Pemda Lobar untuk mendekatkan pelayanan dengan membentuk UPT di wilayah Kecamatan Gunungsari dan Batulayar belum juga terealisasi.

Begitu juga dengan keberadaan UPT Dinas Pemadam Kebakaran. Sampai sekarang belum jelas realisasinya meski sudah dijanjikan sejak beberapa tahun lalu. “Kebakaran sedikit saja, sulit kami padamkan karena lokasi mobil pemadam sangat jauh dari wilayah kami,” ungkapnya.

Belum lagi persoalan lain seperti kebijakan Pemda Lobar yang tidak berpihak pada pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa diminta menerapkan aturan PP Nomor 11 tahun 2019. Kaitannya dengan penyetaraan gaji perangkat desa setara gaji PNS Golongan IIA.

“Tapi di sisi lain, alokasi ADD tidak ada kenaikan. Bagaimana kami mau menjalankan aturan setengah-setengah,” sesalnya.

Sehingga, alternatif bergabung dengan Kota Mataram untuk mendekatkan pelayanan bisa menjadi solusi. Alternatif lainnya bisa juga dengan membentuk kabupaten baru dengan tambahan wilayah Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar. “Wacana ini sudah lama muncul sejak zaman Bupati Iskandar. Saya pikir sekarang saat yang tepat melihat kondisi pemerintahan saat ini. Gabung dengan Kota Mataram atau bentuk kabupaten dua-duanya bagus,” ucapnya.

Kepala Desa Batulayar HM Taufik juga setuju Kecamatan Batulayar berpisah dari Lobar. “Kalau saya pribadi, nggak usah masuk Kota Mataram melainkan kita bentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Narmada. Di sana menjadi kecamatan induk,” ungkap Taufik pada Lombok Post, Sabtu (11/1).

Terlepas dari kepentingan politik apapun, Taufiq mengatakan tujuan pembentukan kabupaten baru disamping mendekatkan pelayanan kepada warga, juga untuk membuka lapngan pekerjaan baru. Terlebih dengan melihat kondisi geografis Lobar saat ini, pemerintahan dianggap kurang berjalan maksimal. Karena Lobar bagian utara dan selatan dipisahkan Kota Mataram. Ini yang berdampak terhadap ketertinggalan Lobar dari daerah lain seperti dua daerah baru yakni Kota Mataram dan Lombok Utara.

Taufik mengeluhkan pula banyak persoalan seperti penanganan sampah, pelayanan adminduk serta kurangnya perhatian Pemda pada desa di Batulayar.

“Program ke masyarakat seperti bansos kelompok, pembinaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur masih sangat kurang. Kami sadar Lobar memiliki wilayah yang luas,” ujarnya.

Sehingga pemisahan wilayah utara dengan Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada menjadi kabupaten baru, menurutnya bisa menjadi solusinya.

Tak hanya kepala desa di wilayah Kecamatan Batulayar, kepala desa di wilayah Kecamatan Gunungsari pun memiliki pemikiran yang sama. Kepala Desa Jeringo Sahril mengungkapkan ketika Lobar tidak mampu mengelola daerah pariwisata di Gunungsari-Batulayar dengan baik, maka sudah sepatutnya kecamatan ini memisahkan diri.

Apalagi kontribusi bagi penyumbang PAD terbesar selama ini menurutnya tidak pernah diberlakukan khusus. “Maka tidak menutup kemungkinan kami mau bergabung dengan Kota Mataram. Agar pelayanan publik bisa lebih dekat sehingga pindah ke kota Mataram itu sangat relevan,” ujar pria yang juga Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lobar tersebut.

Kekecewaan para kades di wilayah Batulayar dan Gunungsari menurut Sahril semakin memuncak melihat banyaknya proyek Pemda Lobar yang tak beres. Misalnya saja proyek Dermaga Senggigi yang tak tuntas dan justru menyisakan persoalan.

Meski beberapa Kades ingin melihat Gunungsari dan Batulayar pindah dari Lobar, ada juga yang justru tidak setuju. Misalnya Kepala Desa Meninting Iskandar Zulkarnaen. “Kalau melihat dari sejarah, secara pribadi saya tidak setuju. Apalagi kalau wacana bergabung lebih karena tendensi politik, saya tidak setuju,” ungkapnya.

Pernyataan Kades Meninting ini juga didukung Kepala Desa Senteluk Fuad Abdurrahman. “Kalau saya lebih bagaimana saling membantu pemerintah menjalankan programnya saat ini,” ujar dia.

Ia mengaku mendukung Pemda Lobar agar fokus melaksanakan program-programnya serta memulihkan dan menstabilkan pariwisata Batulayar maupun Gunungsari. Sekalipun ada kekurangan dalam program pemerintah, Fuad menilai kelemahan itu yang harus sama-sama dibenahi. Karena tanpa keterlibatan semua pihak termasuk kepala desa, tidak mungkin pembangunan bisa berjalan. “Jadi kami harapkan pemerintah sekarang bekerja dan tunjukkan hasil. Nanti masyarakat sendiri yang akan menilai,” tandasnya. (ton/r8)

Berita Lainnya

Lingsar-Narmada Ingin Pisah dari Lobar, Nilai Pembangunan Belum Merata

Redaksi Lombok Post

Sewa Lahan Eks Pasar Tanak Beak Kemana?

Toni Lombok Post

Pemdes Senggigi Anggarkan Rp 3 Miliar untuk Bangun Kantor Desa yang Rusak Karena Gempa

Redaksi Lombok Post

Terjerat Narkoba, Kades Tempos Diborgol

Redaksi Lombok Post

Lalu Irwan Janjikan Perbaikan Jembatan dan Tempat Pemakaman Dasan Geres Tahun Depan Melalui Pokir

Redaksi Lombok Post

PLN NTB Akui Ada Gangguan di PLTU Jeranjang

Redaksi Lombok Post

BPKAD Telusuri Aset di Bangko-Bangko

Redaksi Lombok Post

Baca Dulu Sebelum Daftar! Pendaftaran CPNS Ditutup 26 November

Redaksi Lombok Post

Promosi Senggigi Harus Libatkan Pelaku Pariwisata

Redaksi Lombok Post