Lombok Post
Headline Metropolis

Warga Pondok Perasi Ngadu ke Gubernur

UNJUK RASA: Warga Pondok Perasi, Ampenan demo di depan kantor gubernur NTB, kemarin (13/1).

MATARAM-Korban penggusuran Pondok Perasi, Ampenan mengadu ke Pemprov NTB. ”Tolong kami pak gubernur, kami mau tempat tinggal,” kata Inaq Nikmah, 55 tahun, salah satu warga Pondok Perasi saat berunjuk rasa di depan kantor gubernur NTB, kemarin (13/1).

                Dalam aksi itu, Nikmah membawa plang di barisan belakang. Sementara para pemuda di barisan depan. ”Mudahan pemerintah mau dengar kami,” harapnya.

Seperti warga lainnya, Nikmah susah payah membangun rumah di tempat itu, namun kini sudah digusur. ”Dari dulu kami sudah tinggal di sana,” ujarnya.

Setelah dieksekusi, kini warga masih bertahan. ”Kami tinggal di jalan, tidak ada tempat lain,” ujarnya.

Hal sama diungkapkan, Muksin, 60 tahun. ”Kita tinggal di tenda tepi pantai,” katanya.

Mereka membuat tenda sendiri tanpa bantuan pemerintah. Keluarga yang bertahan di sana ini ada 53 KK. ”Ada nelayan dan buruh nelayan,” katanya.

Dia berharap, pemerintah membuatkan mereka rumah tempat tinggal. ”Seperti rumah korban gempa itu,” harapnya.

Warga telah menempati lahan itu sejak 21 tahun lalu, pemerintah yang meminta mereka tinggal. ”Dulu kami tinggal di tanah wakaf,” katanya.

Sementara 23 keluarga lainnya memilih keluar dan tinggal di lahan yang disediakan Pemkot Mataram. Sedangkan mereka tetap bertahan untuk melawan. ”Kami mau gubernur memberikan kepastian tempat tinggal,” harapnya.

Dalam aksi itu, Forum Warga Pondok Perasi menuntut pemerintah memberikan jaminan sosial bagi warga. Memberikan ganti rugi korban penggusuran.

Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah menjelaskan, pemprov sudah menyalurkan bantuan logistik dari gubernur NTB sejak minggu lalu. ”Kami salurkan melalui dinas sosial kota,” katanya.

Petugas dinas sosial terus dikerahkan untuk memantau kondisi warga. ”Kita bekerja sama dengan lembaga lain membuka posko di sana,” kata dia.

Terkait tempat tinggal, menurut Wisma hal itu menjadi kewenangan Pemkot Mataram dan Dinas Perumahan dan Permukiman NTB. ”Kami membantu korban dari sisi sosialnya,” ujar Wisma. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post