Lombok Post
Headline Metropolis

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi

MATARAM-Gara-gara BPJS Kesehatan telat bayar klaim, hampir semua rumah sakit (RS) di NTB ngutang. ”Jumlah persisnya tanya ke mereka (BPJS), tapi tembus puluhan miliar,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, Selasa (14/1).

                Dalam catatan dikes, BPJS nunggak bayar klaim sejak Juni 2019. Kondisi itu membuat manajemen rumah sakit berutang ke bank. ”Seperti RS Manambai itu berutang supaya bisa hidup,” katanya.

                Kondisi itu dialami hampir semua rumah sakit daerah di NTB. Kecuali RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma yang masih stabil.  ”Rumah sakit yang lain utang ke bank untuk bayar ke pihak ketiga,” jelasnya.

                BPJS sudah mulai membayar utang ke rumah sakit mitra sejak Desember. ”Tapi belum 100 persen,” jelasnya.

                Terlambatnya pembayaran klaim BPJS membuat pelayanan terganggu. Sebab obat-obatan medis yang digunakan dibeli ke pihak ketiga. ”Orang bisnis itu kalau terlalu lama diutang tidak mau lagi kasi kita, terus apa kita pakai layani pasien?” jelasnya.

                Dia mencontohkan, obat betadine yang digunakan setiap hari di IGD semua rumah sakit. Kemudian alat-alat kesehatan habis pakai yang digunakan melayani pasien. ”Semua itu harus dibayar,” jelasnya.

Pihak ketiga mitra RS tidak akan mau diutang terus menerus. ”Bayar dulu dong walau sedikit, makanya rumah sakit berutang untuk operasional,” jelasnya.

Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 34 unit. Nasib mereka hampir sama.”Berat, enam bulan loh belum dibayar,” katanya.

Dia berharap triwulan pertama 2020 sisa utang dilunasi. ”Enak juga rumah sakit kan? tidak menanggung beban,” ujar dokter spesialis anak itu.

Bila menuntut perbaikan pelayanan rumah sakit, harus diimbangi pula dengan pembayaran tunggakan klaim. ”Lunasi dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan NTB dr Putu Gede Wawan Swandyana menjelaskan, pembayaran klaim diatur Peraturan Presiden Nomor  82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. ”BPJS hanya punya waktu 15 hari kalender melakukan pembayaran klaim, harus sudah dibayar,” katanya.

Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Hanya saja rumah sakit tidak perlu khawatir. Bila BPJS terlambat membayar bayar klaim, mereka dikenakan denda 1 persen. ”Jadi tidak usah khawatir klaim dan denda kita bayar sekaligus,” katanya.

Misalnya RSUD Kota Mataram mengajukan klaim Rp 10 miliar, maka BPJS akan membayar bersama denda 1 persen. ”Tapi yang jelas klaim Juni, Juli dan sebagian Agustus sudah terbayar,” katanya.

Tahun kemarin klaim terlambat dibayar karena defisit secara nasional. ”Klaimnya juga ke pusat bukan ke cabang lagi,” katanya.

                Terkait jumlah klaim, Wawan belum bisa menyebutkan secara detail. ”Kami harus cek data dulu karena masing-masing rumah sakit beda,” jelasnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Honda Awali 2020 Dengan Edukasi Keselamatan Berkendara

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post