Lombok Post
Metropolis

Dewan Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan

MATARAM-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus tanggung jawab. ”Kalau sampai rumah sakit utang di bank tidak bagus juga,” kata Ketua Komisi V DPRD H Mahalli Fikri, kemarin (15/1).

                BPJS Kesehatan menurutnya tidak boleh terlalu lama menunggak pembayaran klaim rumah sakit. ”Karena pasti akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan,” ujarnya.

                Aturan pemerintah saat ini sudah berpihak ke BPJS Kesehatan. Jumlah iuran dinaikkan 100 persen. Kenaikan itu harus diimbangi dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. ”Supaya dia (kenaikan iuran) berkeadilan,” jelasnya.

                  Jangan sampai kualitas pelayanan tetap, apalagi sampai menurun. Warga yang menjadi peserta BPJS harus mendapat prioritas pelayanan. ”BPJS harus mengerti rumah sakit itu tidak selamanya bisa utang,” ujarnya.

                Dia berharap, tahun ini pembayaran klaim rumah sakit bisa dibayar lancar oleh BPJS. ”Bayar tepat waktu, jangan sampai pelayanan kesehatan memburuk,” harap politisi Demokrat itu.

                Beberapa rumah sakit daerah di NTB tepaksa ngutang di bank untuk biaya operasional. Jumlah klaim BPJS yang tertunggak mencapai puluhan miliar. Hanya RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma yang tidak utang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS NTB dr Putu Gede Wawan Swandyana menjelaskan, pembayaran klaim diatur Peraturan Presiden Nomor  82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. ”BPJS hanya punya waktu 15 hari kalender melakukan pembayaran klaim, harus sudah dibayar,” katanya.

Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Hanya saja rumah sakit tidak perlu khawatir, bila BPJS terlambat membayar bayar klaim, mereka dikenakan denda 1 persen. ”Jadi tidak usah khawatir klaim dan denda kita bayar sekaligus,” katanya.

Misalnya RSUD Kota Mataram mengajukan klaim Rp 10 miliar, maka BPJS akan membayar bersama denda 1 persen. ”Tapi yang jelas klaim Juni, Juli dan sebagian Agustus sudah terbayar,” katanya.

Tahun lalu klaim terlambat dibayar karena defisit secara nasional. Semua orang sudah mengetahui hal itu. ”Klaimnya juga ke pusat bukan ke cabang lagi,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemprov-Gojek Latih Pengusaha Lokal

Redaksi Lombok Post

Dibalik Cerita Kereta Gantung, Bermanfaat atau Mudarat?

Redaksi Lombok Post

Ruslan Turmuzi : Pembangunan Kereta Gantung Bukan Skala Prioritas

Redaksi Lombok Post

Ikut Pilkada 2020, Selly dan Saswadi Akan Dimutasi

Redaksi Lombok Post

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Pemprov Berharap Investor Kereta Gantung di kawasan Gunung Rinjani Serius

Redaksi Lombok Post

Pasien BPJS Sumbang Rp 166,2 Miliar

Redaksi Lombok Post

TKI NTB Sumbang Devisa Tertinggi

Redaksi Lombok Post

Dishub Pastikan Rute Lari dan Bersepeda Ironman 7.3 Lombok 2020 Aman

Redaksi Lombok Post