Lombok Post
Tanjung

Gali Pendapatan yang Hilang di Gili Trawangan

Ibnu Salim

MATARAM-Inspektorat NTB mengawal penyelesaian kasus aset pemprov di Gili Trawangan. ”Inspektorat mendapat penugasan dari gubernur,” kata Inspektur NTB H Ibnu Salim, kemarin.

                Penelantaran aset 65 hektare (ha) milik pemprov di Gili Trawangan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Auditor negara itu meminta pemprov mengoptimalkan pengelolaan aset tersebut. ”Dalam konteks investasi dan pendapatan daerah inilah kita kawal,” katanya.

                Aset tersebut ditelantarkan PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku pihak yang diberi hak mengelola aset.  Meski nilai aset Rp 2,3 triliun, namun setoran PT GTI hanya Rp 22,5 juta setahun. ”Nilainya kan masih kecil ini yang ingin kita tingkatkan,” katanya.

                Gubernur meminta pengelolaan aset tersebut bisa maksimalkan, sehingga  pemprov mendapatkan tambahan pendapatan. ”Kalau produktif pemerintah bisa mengoptimalkan untuk pembangunan sehingga pelayanan kepada warga tambah bagus,” katanya.

                Kasus tersebut menurutnya menjadi evaluasi agar tidak terjadi lagi ke depan. Hanya saja, gubernur tidak ingin kontrak dengan investor langsung diputus. Karena NTB bisa dicap tidak ramah investasi. ”Artinya investasi tetap kita jaga, pendapatan harus kita optimalkan,” tegasnya.

                Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi mengatakan, pemprov saat ini dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut. ”Nanti tim yang dibentuk yang akan menyelesaikan,” katanya.

                Iswandi mengakui, pengelolaan aset Gili Trawangan belum optimal sehingga belum bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah. ”Ke depan ini yang akan kita benahi,” ujarnya.

                Di sisi lain, Kejati NTB hinga DPRD NTB meminta gubernur memutus kontrak kerja sama dengan PT GTI. Mereka dinilai wanprestasi karena tidak melaksanakan kontrak kerja sama. Hingga saat ini gubernur belum mau mengambil keputusan. (ili/r5)

Berita Lainnya

22 Klinik di Gili Diduga Ilegal

Redaksi Lombok Post

Dua Formasi Dokter Spesialis Tanpa Pelamar

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri Taspen Bekali Calon Pensiunan

Redaksi Lombok Post

Tambang Rakyat Boleh, Asalkan?

Redaksi Lombok Post

Manfaatkan Limbah Plastik untuk Campuran Aspal

Redaksi Lombok Post

Keberadaan Minimarket di SPBU Telaga Wareng Jadi Polemik

Redaksi Lombok Post

Formasi CPNS Kabupaten Lombok Utara Didominasi Tenaga Pendidik

Redaksi Lombok Post

Dewan Lombok Utara Minta Kepastian Waktu Pencairan Jadup Korban Gempa

Redaksi Lombok Post

BUMD di Lombok Utara Akan Kelola Hasil Pertanian dan Produk UKM

Redaksi Lombok Post