Lombok Post
Headline Metropolis

Kelompok Pecinta Alam Tolak Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

RASAKAN SENSASINYA: Kereta gantung Awana Skyway, salah satu sarana transportasi menuju Genting Highlands. Jony/Lombok Post

MATARAM-Rencana pembangunan kereta gantung di Rinjani menunai pro dan kontra. Komunitas pencita Gunung Rinjani menolak, tapi pemerintah memberikan “karpet merah” untuk memuluskan rencana investor.

”Apapun alasannya, kami menolak keras pembangunan kereta gantung ini,” tegas Dedy Aryo, anggota Forum Rinjani Bagus, kemarin (22/1).

Jika pemerintah ingin menyedot wisatawan, pembangunan kereta gantung justru membuat wisatawan tidak tertarik lagi. ”Wisatawan datang ke tempat kita untuk mengenal alam dan budaya secara natural bukan polesan modern,” kata Dedy.

Pembangunan kereta gantung menurutnya hanya untuk mengakomodir ego segelintir pihak menengah yang ingin serba instan. ”Seinstan caranya berpikir mendapatakan sesuatu,” sindirnya.

Dia dan komunitas pendaki menolak keras pembangunan itu karena khawatir dengan dampak ekologisnya. ”Kita harus membayar mahal untuk itu,” katanya.

Dedy menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan persoalan mendasar di Rinjani yakni sampah. ”Sampah ini yang harus diatasi,” katanya.

Dia mengingatkan, pemerintah jangan terbuai dengan industri pariwisata, tapi di sisi lain mengabaikan aspek lingkungan. ”Ketika satu pohon ditebang pemerintah menanam bibit bibit perlawanan kami,” tegas Dedy, yang juga Ketua Dewan Alumni Kelompok Pecinta Alam SMAN 3 Mataram itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom menanggapi dingin penolakan warga. ”Kan belum sosialisasi, investor baru ketemu pak gubernur,” katanya.

Pemprov sendiri mendukung penuh pembangunan kereta gantung. Gubernur telah memerintahkan para pihak mempermudah proses perizinan investor. ”Saat ini sudah keluar persetujuan prinsip dari DPMPTSP NTB,” jelasnya.

Madani menjelaskan, pembangunan kereta gantung tidak akan masuk ke kawasan inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). ”Kereta gantung mengarah ke Danau Segara Anak,” katanya.   

Saat ini, PT Indonesia Lombok Resort, selaku investor telah mendapatkan izin prinsip persiapan pengembangan pariwisata alam.

Dengan izin itu, investor diberi kesempatan melakukan sosialisasi kepada para pihak, mengajukan kesesuaian ruang kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Juga sebagai dasar melakukan kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan, menyusun desain teknis atau master plan, melakukan penataan batas areal dan pemetaan. ”Serta menyusun rencana pengelolaan wisata jangka panjang,” katanya.

Setelah itu, baru bisa mendapatkan izin pembangunan sarana prasarana, izin usaha pemanfaatan jasa wisata, serta izin lain yang berlaku di pemda. ”Dinas LHK NTB sudah survei awal dan memberikan pertimbangan teknis,” katanya.

Total luas izin yang akan digarap investor yakni 500 hektre (ha). ”Dari luas izin tersebut pembangunan sarana prasarana hanya diperkenankan 10 persen atau 50 ha,” jelasnya.

Madani menjamin, pembangunan tidak akan merusak hutan karena pengangkutan sarana prasarana menggunakan helikompter.

Terpisah, Kepala Balai TNGR Dedy Asriady menjelaskan, kereta gantung tidak masuk kawasan TNGR. ”Hanya kawasan KPH Rinjani Barat dan Tahura yang dikelola LHK,” katanya.

Terkait rencana detail pembangunan, pihaknya belum mendapatkan secara utuh. ”Ke depan akan ada pelibatan semua pihak untuk membahas ini, termasuk pelaku wisata,” jelasnya.  (ili/r2)

Berita Lainnya

Jelang Pensiun Guru SMK 5 Mataram Bikin Mural Sepanjang 120 Meter

Redaksi Lombok Post

Akhirnya, Berkas Dugaan Korupsi Dermaga Gili Air Rampung

Redaksi Lombok Post

Nasi Balap Puyung Bakal “Tampil” di MotoGP Mandalika

Redaksi Lombok Post

Jangan Obral Rinjani Lagi! Walhi NTB Minta Fokus Benahi Sampah

Redaksi Lombok Post

Walhi : Fokus Benahi Sampah, Jangan Lagi Obral Rinjani!

Redaksi Lombok Post

Pertahankan Juara Dunia, Honda Ikat Marquez Sampai 2024

Redaksi Lombok Post

Dapat Wildcard, Satu Pesilat NTB Lolos ke PON Papua

Redaksi Lombok Post

Cuaca Buruk, Nelayan Ampenan Takut Melaut

Redaksi Lombok Post

Wapres Sorot Tingginya Jumlah Balita Stunting di NTB

Redaksi Lombok Post