Lombok Post
Headline Metropolis

Kebijakan Mas Menteri dan Kampus Setengah Merdeka

Kebijakan Kampus Merdeka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyisakan tanya segunung. Niatnya memang menawan. Namun, dipastikan, perguruan tinggi di NTB bakal keteteran. Orang tua mahasiswa pun bisa kena imbas. Ada potensi biaya tambahan yang harus ditanggung mahasiswa dan para orang tua.

—————————–

 

SAMPAI pekan lalu, Rektor Universitas Mataram Prof H Lalu Husni memang sudah mulai bergerak. Memang belum masif. Sebab, orang nomor satu di perguruan tinggi negeri paling mentereng di NTB ini masih menunggu.

“Kami sudah membentuk tim untuk persiapan,” kata Guru Besar Ilmu Hukum tersebut.

Ini soal Kampus Merdeka. Kebijakan baru yang ditelurkan Mendikbud Nadiem Makarim. Diumumkan ke publik pekan terakhir Januari lalu, hingga kini, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kampus Merdeka tersebut memang masih belum jelas. Kemendikbud menjanjikannya akan terbit akhir Februari ini. Alhasil, perguruan tinggi pun kini masih menunggu. Kalaupun ada yang sudah membayangkan, semua masih meraba-raba.

Memang kata Husni, sudah ada Peraturan Menteri terkait kebijakan ini. Tapi tentu, peraturan tersebut butuh aturan turunan untuk dieksekusi. Dan itulah yang sedang ditunggu.

Tak ingin pasif belaka, Husni bergerak. Mulai membuat kajian-kajian awal menyangkut bidang akademik. Perkumpulan dekan di Unram pun sudah diajak bicara. Ahli-ahli pendidikan Unram pun mulai mengkaji untuk proses penerapan Kampus Merdeka tersebut.

Mengapa begitu? Sebab, kebijakan Kampus Merdeka ini memang sepenuhnya akan mengubah wajah kampus. Menurut Husni, secara akreditas, Kampus Merdeka itu harus diikuti dengan perombakan kurikulum akademik yang disesuaikan dengan kebijakan Kampus Merdeka tersebut.

”Soalnya, ada 60 SKS mata kuliah yang diambil di luar prodi. Jadi nanti akan dipertimbangkan akademik akan bagaimana,” ujarnya.

Karena itu, pembentukan tim dirasakan penting untuk Unram. Mengingat dalam kebijakan kampus merdeka ada kuliah lintas antarprogram studi di satu perguruan tinggi selama satu semester (setara 20 sks).

Saat waktu ini mahasiswa diberikan kebebasan mengambil kuliah sesuai minat dan kebutuhan untuk bekal usai lulus nantinya.

”Program ini sebagai satu loncatan, sehingga alumni nanti bisa memiliki pengetahuan yang terintegrasi yang siap terjun ke masyarakat,” terangnya.

Persis seperti yang diangan-angankan Mendikbud Nadiem. Kebijakan Kampus Merdeka memberikan hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program pendidikan. Termasuk program magang di perusahaan selama satu semester.

Menteri Nadiem ingin mahasiswa S1 tidak rigid. Hanya mempelajari satu disiplin ilmu. ”Profesi mana sih zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu saja?” ujarnya. Seorang profesional, kata Nadiem, membutuhkan kombinasi beberapa disiplin ilmu dalam bekerja.

Nadiem menilai, selama ini mahasiswa menjalani kuliah hanya terpaku pada ilmu jurusannya masing-masing. Banyak memang materi yang dipelajari. Namun, menurut dia, belum menyentuh aspek kualitas jika lulus nanti. Makanya, mantan bos Gojek tersebut memperbolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah prodi lainnya.

Mahasiswa dapat mengambil Sistem Kredit Semester (SKS) lintas prodi dalam satu perguruan tinggi dalam satu semester (setara 20 SKS). Bahkan, boleh mengambil sks prodi lain lintas perguruan tinggi dalam dua semester.

Nadiem menuturkan, keputusan tersebut bukan tanpa dasar. Melainkan berdasarkan fakta di lapangan. Seorang pengacara, misalnya. Selain hukum, juga harus memahami literasi keuangan umum, keuangan korporat, dan akuntansi. Begitu pula seorang produser. Tidak hanya jago membuat film, tapi juga harus memahami keuangan dan pemasaran.

”Kenyataannya sekarang, mayoritas lulusan S1 berkarir di tempat yang tidak sesuai keilmuannya,” ungkap menteri termuda kabinet Indonesia Maju tersebut.

Nadiem juga mengubah pengertian SKS. Setiap SKS bukan lagi diartikan sebagai jam belajar. Tapi, jam kegiatan. Jam kegiatan meliputi belajar di kelas, magang, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, riset studi independen, bahkan mengajar di daerah terpencil.

Lamanya bisa satu semester. Setiap kegiatan harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan kampus. Kegiatan bisa dari program pemerintah maupun program yang disetujui rektor.

 

Tak Mudah

 

Toh, meski begitu bagus di atas kertas, penerapannya tetap bikin dag dig dug. Sebab, ada konsekuensi di balik ini semua. Dan ini bukan masalah Unram semata. Husni mengaku, yang menjadi pemikiran semua anggota Forum Rektor se-Indonesia adalah program magang mahasiswa di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester yang setara dengan 40 SKS.

Ini kata dia, akan membuat perguruan tinggi tidak hanya negeri namun juga swasta berlomba-lomba mencari tempat magang untuk mahasiswanya.

”Padahal industri di daerah masih sangat terbatas,” katanya.

Ambil contoh misalnya di NTB. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu NTB memastikan, tak banyak perusahaan skala besar di Bumi Gora saat ini. Paling banyak memang perhotelan. Yang jumlahnya 36 unit. Namun, di luar itu, jumlahnya tak habis sepuluh jari jumlahnya. (Selengkapnya lihat grafis).

Padahal, jumlah mahasiswa yang akan magang luar biasa besarnya. Unram saja misalnya, saat ini memiliki 30.609 mahasiswa. Belum lagi jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta di NTB yang merujuk data Kopertis tahun 2019, total ada 70.259 mahasiswa. Mereka tersebar di 55 PTS se-NTB.

Karena itu, wajar kalau kemudian akan ada rebutan mencari lokasi magang. Mahasiswa pun dipastikan akan berlomba-lomba bisa magang di perusahaan-perusahaan paling mentereng.

Di sililah timbul masalah. Jika sebuah program studi tidak memiliki perusahaan terkait di NTB. Maka, mau tidak mau, mahasiswa program studi tersebut harus magang di perusahaan terkait di luar NTB. Dan bagi para mahasiswa, ini akan ada konsekuensinya.

Paling tidak konsekuensi biaya. Minimal biaya tempat tinggal dan hidup selama magang dua semester di kota yang dituju. Buat mahasiswa yang punya duit berlebih, tentu hal begini tidak masalah. Namun, akan menjadi nestapa bagi para mahasiswa yang orang tuanya punya pendapatan pas-pasan.

Sebagai contoh saja. Sebuah Politeknik Negeri di Lombok yang memang mengharuskan mahasiswanya magang selama satu semester di luar NTB, setidaknya orang tua harus menyiapkan biaya Rp 5 juta untuk sewa tempat tinggal saja. Belum lagi biaya transportasi dan kebutuhan hidup lainnya yang memang harus ditanggung sendiri.

Sementara untuk yang magang ke luar negeri, ongkos pulang pergi dari Indonesia ke negara tujuan menjadi tanggung jawab mahasiswa dan orang tuanya. Seperti misalnya belum lama, mahasiswa perhotelan yang magang di Malaysia. Paling tidak, orang tuanya harus merogoh kocek Rp 10 juta untuk biaya di muka.

Unram sendiri kata Husni tak punya pilihan. Selain menjalin kerja sama dengan industri di luar NTB, lantaran sulit ditemukan di daerah sebagai tempat magang mahasiswa.

Husni tak menampik soal adanya konsekuensi biaya yang bisa ditanggung mahasiswa dan orang tuanya. Karena itu, pihaknya memastikan akan memaksimalkan perusahaan di dalam daerah terlebih dahulu.

“Walaupun skala masih kecil, asalkan mendukung pembelajaran sesuai jurusan mahasiswa, itu akan diusahakan terlebih dahulu,” katanya.

Tujuannya? “Agar tidak membebani mahasiswa ke depannya,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum ini.

Ditegaskannya, dengan mahasiswa harus keluar daerah tentu akan menambah biaya untuk mahasiswa dan uang yang dikeluarkan orang tua bertambah.

”Kampus akan mempertimbangkan agar tempat magang ada yang terbaik dan terdekat,” tuturnya.

 

Bisa Dieksploitasi

 

Selain biaya, ada pula kekhawatiran lain. Misalnya, soal potensi mahasiswa yang magang nanti dimanfaatkan perusahaan. Apalagi sampai jadi ladang mencari tenaga-tenaga murah dan diperintah-perintah.

”Jangan sampai terjadi seperti hal tersebut,” ujarnya. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat untuk mengantisipasi hal ini jaug-jauh hari.

Pun begitu untuk mahasiswa bidik misi. Husni yakin, bahwa kondisi mereka telah dipertimbangkan oleh Kemendikbud. Sebab, mahasiswa bidik misi ini program pemerintah pusat dan harus mengkaji mahasiswa bidik misi yang dapat beasiswa bila kuliah di luar prodi selama tiga semester.

Sebab itu, ia bersama Forum Rektor se-Indonesia akan memastikan dulu bila kebijakan ini berjalan. Apakah telah sesuai dan perlu ada yang dikaji. Ke depan, pihaknya pasti akan melihat perkembangan kebijakan ini.

“Kalau ada yang tidak sesuai nanti kami akan sampaikan ke Menteri,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Rektor Undikma Prof Kusno juga menyampaikan pandangannya soal kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud untuk membuat SDM di Indonesia Unggul.

Sebagai pimpinan universitas swasta terbesar di NTB, dia menilai, kebijakan baru yang dikeluarkan ini sifatnya parsial. Sebab, baginya SDM Unggul harus menghasilkan IPM yang baik.

Problemnya saat ini belum ada ukuran indikator kinerja mencapai SDM unggul baik itu bagi guru, dosen, dan lulusan. Sehingga perlu ada ukuran kuantitatif atau kualitatif indikator kinerja mencapai SDM unggul tersebut.

“Makanya kita dalam posisi menunggu petunjuk teknis,” terangnya.

Namun begitu, dia ingin agar yang terkait dengan sistem kredit semester sebaiknya lebih tegas diartikan jam kerja. Supaya konteksnya memiliki nilai kehidupan. Artinya akan mendorong mahasiswa agar bekerja lebih keras dan berusaha serius dan positif untuk masa depan.

”Dengan ini, begitu lulus, maka mahasiswa akan terbiasa dengan dunia kerja nantinya,”’ katanya.

Dengan ada mahasiswa diberi kebebasan memilih mata kuliah 40 sks di luar kampus dan 20 sks di dalam kampus lintas prodi di perguruan tinggi, prinsipnya ia sangat setuju. Itu juga baik untuk merespon isu Revolusi Industri 4.0.

Undikma sendiri berencana akan memberikan penawaran pada mahasiswa penguuatan mata kuliah ke arah STEM lintas prodi. Ini untuk mendukung era digital saat ini.

Namun, dalam hal ini tetap ada catatan. Yakni untuk menjaga kualitas lulusan, jumlah sks sarjana bidang pokok, konten kuliah seharusnya tidak berkurang atas adanya mata kuliah pilihan mahasiswa.

Untuk magang, sebetulnya, sebelum ada kebijakan Kampus Merdeka ini, Undikma telah merencanakannya dua sks maksimal 100 jam kuliah ada kuliah magang. Sekarang, prodi kata dia sedang memproses mitra.

”Mungkin kalau ini berjalan lancar, bisa diterapkan untuk mendukung kebijakan Kampus Merdeka yang program kuliah di luar tersebut,” tambahnya.

 

Kerap Keteteran

 

Sementara itu, Rektor UNU NTB Hj Baiq Mulianah mengatakan sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tentunya dalam menyambut itu kampus akan mempersiapkan diri. ”Secara subtansi kebijakan baru ini tidak aneh, bukan sesuatu hal baru bagi pendidikan di lingkungan NU,” katanya.

Belajar itu harus menyenangkan sesuai keinginan. Karena waktu belajar tidak terbatas. ”Kita sebagai perguruan tinggi harus bersiap-siap akan perubahan tersebut,” terangnya.

Yang harus diperhatikan Kemendikbud kata dia, adalah kesiapan perangkatnya. Kebijakan ini ada pemangku kepentingan lainnya yang sangat mendukung.

”Kampus pun sekarang baru pada ide,” katanya.

Yang disiapkan UNU NTB sejauh ini baru perubahan kurikulum, penyesuaian lapangan seperti pembiayaan dan lainnya. Ini perlu dilakukan rasionalisasi, desain pendidikan, dan persiapan regulasi juga. ”Ini harus benar-benar dimatangkan,” tambahnya.

Pendidikan tiga semester di luar ini sebenarnya aplikasi dari yang pendidikan ada di kampus UNU NTB. Kalau secara kompetensi keilmuan telah memenuhi standard tapi tidak aplikatif maka ini akan bermasalah. Jadi di kampus visi sudah menuju ke arah sana. Walaupun belum diterapkan kebijakan ini dan masih tahapan awal. ”Tapi UNU sudah melakukan hal tersebut,” tuturnya.

Mahasiswa di UNU NTB dituntut untuk turun lapangan begitu telah mendapatkan ilmu secara materi. Ini bagian dari ikhtiar UNU untuk mendekatkan mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa bisa dapatkan ilmu secara teori di kampus, dan ilmu masyarakatnya juga dapat. Sesuatu yang tidak bisa dicover secara teori, bisa dapat ilmu di lapangan. Setelah itu baru dikombinasikan. ”Belajar ilmu teori dan praktik dilaksanakan semua mahasiswa,” tambahnya.

Namun hingga kini kampus, masih kesulitan. Terutama untuk industri praktik farmasi di daerah. Hal ini tentunya menjadi perhatian kampus bila kebijakan Kampus Merdeka diterapkan. ”Harus dalam mendukung ini, pemerintah bisa lebih banyak lagi mendatangkan industry yang sesuai dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi. Sehingga tidak perlu belajar dan prakik di luar daerah,” katanya.

Pihaknya juga bila nanti kebijakan baru diterapkan, maka akan mengumpulkan mahasiswa dan orang tua juga. Tujuannya untuk memberikan informasi bagaimana pengembangan kebijakan kampus merdeka tersebut. ”Kuliah itu tidak terlepas dari mahasiswa dan orang tua,” katanya.

Orang tua anaknya yang kuliah di Unram Murniati asal Sumbawa mengatakan harus mempertimbangkan orang  tua mahasiswa juga. Bila adanya praktik di luar daerah, maka akan membuat pengeluaran lebih besar lagi. Menurutnya penambahan biaya akan mempengaruhi keuangan keluarga.

”Kampus harus bisa mengusahakan dekat kampus. Jadi bisa menekan biaya tambahan,” katanya.

Orang tua lainnya, Ahmad Salehudin asal Lombok Timur mengatakan, akan berat baginya jika harus mengaluarkan biaya tambahan.

”Bisa bayar UKT saja syukur. Berat kalau ada biaya lagi,” kata dia.

 

Mulai Berbenah

 

Tentu saja, tak cuma perguruan tinggi negeri yang berbenah. Perguruan tinggi swasta juga bersiap. “Pasti ada perubahan kurikulum di semua PT jika diterapkan,” kata Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB Dr Halus Mandala.

Empat kebijakan Kampus Merdeka yaitu pendirian prodi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B.  Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi PT dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) dan hak mengambil mata kuliah diluar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Mandala mengaku masih menunggu juknis dari kebijakan Kampus Merdeka. Namun yang jelas perguruan tinggi swasta (PTS) yang jumlah mahasiswanya  70.259 orang dari  55 PTS se-NTB mau tidak mau siap menerapkan kebijakan tersebut.

Dari informasi yang didapat pihaknya, program Kampus Merdeka harus ada pendirian prodi baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B. PTN dan PTS diberi otonomi membuka prodi baru jika perguruan tinggi (PT) tersebut memiliki akreditasi A dan B. Prodi dapat diajukan jika ada kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS.

“Prodi baru tersebut bukan dibidang kesehatan dan pendidikan,” terang pria yang juga menjadi Kepala Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram ini.

Kerja sama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT.  Kedua terkait re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi PT dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Terkait arahan kebijakan baru, akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. “PT yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapan pun secara sukarela,” sebutnya.

Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu. Misalnya sebut dia,  pengaduan masyarakat disertai dengan bukti yang konkret. Juga jika jumlah pendaftar dan lulusan dari PT atau prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut. “Untuk penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait,” ujarnya.

Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi Internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.  Ketiga, kebijakan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH). Persyaratan untuk menjadi BH dipermudah bagi PTN BLU dan Satker. PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginyauntuk menjadi BH tanpa ada akreditasi minimum. “PTN dapat mengajukan permohonan menjadi BH kapan punapabila sudah siap,” terangnya.

Keempat, hak mengambil mata kuliah diluar prodi dan perubahan definisi SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS diprodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak satu semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil diprodi sebanyak lima semester dari total semester yang harus dijalankan.

“Tapi tidak berlaku untuk prodi Kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, adanya perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar.  Definisi kegiatan belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen. “Dosennya ditentukan oleh PT,” ujarnya.

 

Tak Pungut Biaya

 

Sementara itu, dunia usaha di NTB juga bersiap menyambut gelombang mahasiswa yang akan magang.

“Untuk proses magang, kami bisa pastikan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri NTB H Lalu Heri Prihatin pada Lombok Post.

Menurutnya, jika ada perusahaan yang meminta biaya administrasi untuk menerima mahasiswa magang, Kadin siap memberi sanksi.

“Kalau ada, langsung lapor ke kami,” tegasnya.

Heri menilai, setiap perusahaan harus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di lapangan. Apalagi, jika pekerjaan di perusahaan tersebut sesuai dengan jurusan yang dimiliki mahasiswa.

“Mereka (perusahaan) harus membantu, saling bekerja sama,” tuturnya. (nur/jay/tea/r6)

 

Berita Lainnya

Ayo Lestarikan Budaya Bangsa!

Redaksi Lombok Post

Gubernur Zul : Kades Jangan Memperkaya Diri dengan Dana Desa!

Redaksi Lombok Post

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

Redaksi Lombok Post

Sekda NTB Sambut Baik Investor Rinjani

Redaksi Lombok Post

Catat, Kades Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bakal Dihentikan

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Investasi di Rinjani Tidak Langsung Diterima

Redaksi Lombok Post

MotoGP Mandalika Sebentar Lagi, Ketersediaan Kamar Hotel Masih Minim

Redaksi Lombok Post

Demi Anak, Yuli Ingin Bebas dari Candu Narkoba

Redaksi Lombok Post

Berebut Investasi di Gunung Rinjani

Redaksi Lombok Post